Pemerintah Resmi Tolak Kepengurusan Partai Demokrat Kubu Moeldoko

Pemerintah secara resmi menolak pendaftaran hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar sepihak kubu Moeldoko yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (31/3/21). Informasi itu disampaikan Menkumham RI Yasonna Laoly dan Menko Polhukam Mahfud MD.

KLB Partai Demokrat yang digelar kubu Moeldoko dinilai belum melengkapi sejumlah dokumen. Dengan alasan itulah, pemerintah akhirnya menolak hasil KLB Demokrat kubu Moeldoko.

“Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” kata Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3).

Adapun dokumen yang belum dilengkapi Demokrat kubu Moeldoko di antaranya adalah soal DPC, DPD, hingga surat mandat. Oleh sebab itu, pemerintah menolak permohonan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

“Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” ucap Yasonna.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menambahkan apa yang disampaikan Yasonna. “Seperti kami sampaikan sejak awal bahwa pemerintah bertindak objektif, transparan, dalam memberi keputusan tentang persoalan partai politik ini. Sebelum kami tutup, kami menyesalkan statement dari pihak-pihak yang sebelumnya menuding pemerintah memecah belah urusan partai,” kata Mahfud.

“Dengan demikian, persoalan kekisruhan di Partai Demokrat murni itu soal hukum administrasi. Ketika ada gerakan yang bernama KLB, itu kan belum ada langsung laporannya ke Kemenkumham, belum ada dokumen, lalu pemerintah disuruh melarang, kan tidak boleh. Bertentangan dengan UU itu namanya,” ucap Mahfud.

Sekadar informasi, hasil KLB Demokrat Deli Serdang dan kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko didaftarkan ke Kemenkumham pada pertengahan Maret 2021 kemarin.