post

Current Affairs

Pemerintah Cina Membungkam Penyintas COVID-19 yang Berduka

Permata Adinda, 5 Mei 2020

Aktivis Yang Zhanqing menerima pesan singkat dari sejumlah warga yang meminta bantuan kepadanya untuk menuntut pemerintah Cina. Salah satu warga mengatakan ibunya meninggal dunia akibat COVID-19 setelah ditolak banyak rumah sakit.

Sang ibu mengalami gejala pneumonia sejak awal Januari. Hasil tesnya negatif dan ia ditolak oleh enam rumah sakit di Wuhan. Saat itu, tes COVID-19 belum seakurat saat ini dan diketahui banyak memunculkan hasil false positive. Ketika tinggal di rumah, sang ibu tak bisa makan atau pun minum. Kondisi kesehatannya pun menurun drastis. Ia yang baru dapat masuk rumah sakit pada 8 Februari tak bisa diselamatkan. Sang ibu kesulitan bernapas dan meninggal dunia tak lama kemudian.

Warga lain mengatakan bapak mertuanya meninggal dunia ketika dikarantina. Ada pula seorang ibu yang mesti melihat anak perempuannya yang baru berusia 24 tahun meninggal karena virus. Mereka menuntut pemerintah untuk memberikan jawaban, kompensasi, atau sekurangnya permintaan maaf kepada masyarakat karena telah menganggap remeh COVID-19 dan membuat ribuan orang di Wuhan meninggal dunia.

“Hal ini tidak akan terjadi jika pihak berwajib memberikan informasi yang transparan. Banyak orang berakhir mati sia-sia,” ujar salah satu anggota keluarga, dikutip dari The Guardian.

Namun, beberapa minggu kemudian, tujuh warga yang melapor kepada Yang Zhanqing berubah pikiran. Mereka mengurungkan niat untuk mengajukan gugatan sebab beberapa di antara mereka mengalami intimidasi dari kepolisian.

The New York Times melaporkan pimpinan Cina berusaha membungkam warga negaranya yang meminta keadilan. Pengacara diperingatkan untuk tidak mengajukan gugatan ke pemerintah. Polisi menginterogasi dan mengancam kerabat atau anggota keluarga. Ada pula sejumlah relawan yang hilang dan diduga ditahan ketika sedang mengumpulkan laporan tentang wabah.

“Pemerintah khawatir jika masyarakat membela hak asasi mereka, dunia internasional akan mengetahui situasi riil di Wuhan dan perlakuan yang diterima keluarga di sana,” kata Yang.

Zhang Hai, salah satu warga Cina, mengatakan bahwa pemerintah daerah Cina mesti bertanggung jawab karena telah menutup-nutupi kasus di awal penyebaran virus. Ayahnya meninggal dunia pada Februari dan diketahui terinfeksi ketika sedang berada di rumah sakit. Jika ia mengetahui bahaya sesungguhnya, Hai mengatakan tidak akan mengirim ayahnya ke rumah sakit.

Sejumlah wartawan awalnya mewawancarai Hai dan tuntutan yang ia bawa. Namun, tak lama kemudian, para wartawan ini melaporkan editor mereka telah menarik naskah tersebut. Hai juga mengajak orang-orang untuk membuat monumen dalam rangka menghormati korban-korban pandemi di Wuhan, tetapi ajakan online-nya itu kena sensor dan dihapus. “Mereka menghabiskan banyak waktu untuk mengontrol kami. Kenapa energi itu tidak digunakan untuk menjawab kegusaran kami?”

Selain Hai, kepolisian Cina dikatakan juga mendatangi warga Wuhan yang memulai grup chat di internet berisi 100 orang yang kehilangan sanak saudaranya akibat virus. Polisi kemudian memerintahkannya untuk membubarkan grup tersebut.

Jika pun terdapat orang yang berani maju ke pengadilan, kecil kemungkinannya mereka dapat diwakili oleh pengacara. Yang mengatakan sejumlah pengacara telah diperingatkan secara verbal oleh aparat hukum setelah mereka membuka pendaftaran bagi orang-orang yang ingin menuntut pemerintah. Aparat tersebut menganggap mengajukan gugatan untuk dapat mendapatkan kompensasi sama dengan telah membuat keributan.

Chen Jiangang, salah satu anggota kelompok pengacara hak asasi manusia, mengatakan bahwa pemerintah melihat mereka sebagai ancaman. “Tidak peduli apakah kamu adalah seorang pengacara atau korban, kamu akan dibungkam.”

Tan Jun, pegawai negeri di Cina, menjadi orang pertama yang secara terbuka mencoba untuk menggugat pihak berwajib atas respons mereka terhadap pandemi. Ia menuduh pemerintah daerah telah menutup-nutupi bahaya virus—membuat masyarakat abai dan tidak melindungi diri. Ia mengkritik keputusan pemerintah daerah untuk mengadakan acara jamuan untuk 40.000 keluarga di Wuhan pada awal Januari—ketika virus telah menyebar. Ia pun meminta pemerintah untuk meminta maaf lewat surat kabar lokal. Sementara itu, artikel tentang aksi Jun ini disensor oleh media sosial di Cina.

“Sebagai warga [provinsi] Hubei, saya merasa pemerintah Hubei perlu bertanggung jawab,” ungkap Jun dalam sebuah artikel yang tersebar lewat WeChat, tetapi kini telah dihapus. Kini, pemerintah pusat telah menghukum para pemerintah daerah dengan menurunkan mereka dari jabatan. Namun, sejumlah pihak mengatakan langkah ini hanyalah taktik pusat untuk menghindari tanggung jawab.