Peluang Gerindra Memperoleh Kursi Ketua MPR RI

Berbagai dugaan muncul setelah Joko Widodo dan Prabowo Subianto berjumpa pada Sabtu (13/07/19) di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta. Mulai dari kemungkinan Partai Gerindra merapat ke kubu pemerintahan hingga mengincar kursi ketua MPR RI.

Wacana itu muncul usai Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid memberi pernyataan soal harapan agar kader terbaik partainya bisa menduduki kursi Ketua MPR periode 2019-2024. Menurut Sodik, penempatan kader Gerindra di kursi Ketua MPR bisa jadi penyeimbang mengingat jabatan Ketua DPR RI untuk periode 2019-2024 telah dipastikan jadi milik PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019.

“Semangat rekonsiliasi itu, pertama ya harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR, dari angggota DPR, dan DPD, terutama oleh para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR. Dengan semangat itu, komposisi terbaik adalah Ketua MPR dari Gerindra, Ketua DPR dari PDIP, dan Presiden adalah Joko Widodo," kata Sodik dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/07).

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa semangat rekonsiliasi merupakan semangat untuk memperkokoh kembali kebersamaan demi kepentingan kesatuan dan persatuan bangsa. Hal itu dianggap penting sebagai modal memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan Indonesia di berbagai bidang.

"Hanya atas dasar inilah, Prabowo Subianto dengan risiko dikecam bahkan ditinggalkan oleh sebagian pendukungnya, berani melakukan pertemuan dengan Jokowi," ujarnya.

Baca Juga: Berebut Kursi Ketua MPR, Seperti Apa Mekanismenya?

Perlu diketahui, posisi ketua MPR ditetapkan melalui pemilihan oleh anggota MPR (berasal dari anggota DPR dan anggota DPD) yang biasa dilaksanakan dengan pengajuan sistem paket. Menurut Sodik, komposisi pimpinan MPR dan DPR tak perlu menunggu perubahan komposisi partai yang terjadi dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf dan koalisi Prabowo-Sandiaga. 

“Bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDI-P, juga Gerindra, dalam pileg dan pilpres 2019-2024,” ujarnya.

Gerindra Harus Bersaing dengan Partai Lain

Jauh sebelum kader Gerindra bersuara tentang kesempatan mengetuai MPR RI, ada dua parpol lain yang sudah lebih dulu mengklaim layak meraih posisi tersebut, yakni Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketum Golkar Airlangga Hartarto pernah menegaskan bahwa partainya siap bersaing untuk meraih kursi ketua MPR.

Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Syadzily, mengatakan sekalipun Golkar berada di urutan ketiga setelah PDI Perjuangan dan Gerindra dalam rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif DPR RI 2019, tetapi dari sisi perolehan kursi Golkar justru berada di posisi kedua. 

Lebih lanjut, Ace mengungkapkan bahwa perolehan kursi DPR antara Golkar dengan Partai Gerindra justru berbeda cukup jauh yakni selisih tujuh kursi. "Dalam pemilihan legislatif, tentu yang dilihat adalah perolehan kursinya karena kursi di DPR RI lah yang menjadi barometer perolehan pemilu legislatif," ujarnya.

Berdasarkan perhitungan hasil konversi perolehan suara menjadi perhitungan kursi di DPR RI, Golkar mendapatkan total 85 kursi, di bawah PDI Perjuangan yang mendapatkan total 129 kursi. Sementara Gerindra berada di posisi ketiga dengan mendapatkan total 78 kursi.

Sementara PKB melalui ketua umumnya Muhaimin Iskandar, sudah lebih dulu mengklaim kadernya layak menduduki kursi ketua MPR RI. Pada Sabtu (18/05), Cak Imin menyebut jika Puan Maharani, sosok yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan berstatus calon legislatif dari PDIP, jadi ketua DPR RI, posisi ketua MPR RI layak menjadi milik partainya.

Baca Juga: Dilema Gerindra, Oposisi atau Koalisi

PDIP ternyata tak mau ketinggalan. Meski dipastikan bakal mendapatkan kursi ketua DPR RI, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tampaknya masih ingin bersaing memperebutkan kursi ketua MPR RI.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah bahkan menegaskan tak ada ketentuan dalam peraturan Undang-Undang MD3 yang melarang kader partainya untuk dipilih dan menduduki jabatan sebagai Ketua MPR periode 2019-2024, meski sudah mendapatkan jatah kursi Ketua DPR.

Lebih lanjut, Basarah mengatakan kursi Ketua MPR masih bebas untuk diperebutkan partai manapun asalkan disepakati para anggota MPR dalam sidang paripurna. "Bagi PDI Perjuangan memang tidak ada ketentuan bahwa kalau sudah memiliki ketua DPR maka tidak boleh memiliki Ketua MPR, tidak ada ketentuan di MD3 maupun tatib MPR," kata Basarah di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (18/07) dikutip dari CNN Indonesia.

Belum lagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang baru-baru ini juga menyatakan minatnya untuk jadi orang nomor satu di MPR RI. Meski tak ngotot, PPP berharap setidaknya bisa menduduki kursi wakil ketua MPR RI, meski hanya memperoleh 4,52% suara.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memandang Gerindra bakal sulit untuk menduduki kursi ketua MPR RI dengan alasan rekonsiliasi.  “Apalagi Golkar akan ngotot untuk mendapatkan kursi itu. Bahkan Golkar mematok harga mati untuk memperjuangkan posisi itu,” kata Adi saat dihubungi Asumsi.co, Senin (22/07).

Menurut Adi, kursi ketua MPR RI memang bisa ditempati kader partai mana saja. Meski begitu, tentu ada pertimbangan etis dan realistis terkait partai mana yang layak mendudukinya sehingga dalam hal ini Gerindra tentu sulit untuk meraih posisi tersebut. Terlebih dalam hal ini, ada Golkar sebagai parpol peraih kursi terbanyak kedua di parlemen dan PKB yang merasa punya andil besar sebagai parpol pendukung Presiden Jokowi.

Meski jadi rebutan banyak partai, posisi ketua MPR RI ini sebetulnya tak terlalu memberi pengaruh secara elektoral dalam Pemilu 2024 mendatang. Akan tetapi, secara politik, kursi ketua MPR dinilai menarik karena MPR merupakan lembaga kenegarawanan. "MPR ini kan punya program rutin kebangsaan seperti sosialisasi empat pilar kebangsaan yang kerap dikapitalisasi sebagai bagian penetrasi kepada rakyat,” kata Adi.

Related Article