Pelantikan Ketua BNPB Ditunda, Jokowi Jadi Sasaran Empuk Oposisi

Letjen TNI Doni Monardo nampaknya harus menunggu lebih lama untuk menduduki jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pasalnya, pelantikan yang dijadwalkan hari Rabu ini (2/1) tidak jadi dilakukan. Pembatalan ini disebabkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih memilih berkunjung ke Lampung menengok korban bencana tsunami. Pembatalan ini dikonfirmasi oleh juru bicara presiden, Johan Budi. “Mohon maaf, pelantikan Kepala BNPB tidak jadi besok, ditunda. Barusan Mensesneg  memberi tahu penundaan pelantikan Kepala BNPB yang baru,” ungkap Johan Budi pada wartawan, Selasa (1/2) kemarin.

Letjen TNI Doni Monardo, Pengalaman di Berbagai Lini Pertahanan dan Keamanan

Meski telah menduduki jabatan yang cukup penting di TNI dan dikabarkan akan menduduki jabatan Kepala BNPB, mungkin banyak dari kalian yang belum kenal dengan Letjen Doni Manardo. Berpangkat terakhir Letnan Jenderal TNI, perwira tinggi TNI Angkatan Darat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sesjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) sejak tanggal 14 Maret 2018.

Perjalanan panjang dalam menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia telah dilakukan oleh Letjen Doni sejak tahun 1980-an. Di tahun 1986 hingga 1998, Letjen Doni merupakan prajurit tempur Kopassus. Sebagai Prajurit Tempur, Letjen Doni pernah terjun dalam konflik Timor Timur dan Aceh. Selesainya penugasan di Kopassus membawa Letjen Doni ditugaskan di Batalyon Raider, Bali.

Di Bali, Letjen Doni ditugaskan dari tahun 1999 hingga 2001. Kemudian, hingga tahun 2004, Letjen Doni ditarik ke Paspampres. Selepas dari Paspampres, Letjen Doni mengikuti pelatihan counter-terrorism di Korea Selatan.

Di tahun 2005 sampai 2006, Letjen Doni ditugaskan kembali ke Aceh. Setelah dari Aceh, ia pindah ke Jakarta, bergabung dengan Paspampres. Di tahun 2006, Letjen Doni dipindahkan ke Makassar, untuk bergabung dengan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Di Makassar, Doni berperan dalam penghijauan di kawasan tandus Sulawesi Selatan.

Setelah dari Makassar, Letjen Doni dipromosikan menjadi Komandan Grup A Paspampres sampai tahun 2010. Setelahnya, Letjen Doni menjabat sebagi Danrem 061 Surya Kencana Bogor. Kemudian, ia pun naik lagi menjadi Wadanjen Kopassus. Sebagai Wadanjen Kopassus, nama Doni Manardo melambung ketika ia menjabat sebagai Wakil Komando Satuan Tugas untuk pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak oleh perompak Somalia. Di bulan April 2012, Letjen Doni mengikuti pendidikan PPSA XVIII di Lemhannas. Pelatihan ini mengantarkan Letjen Doni menjadi Komandan Paspampres dari tanggal 2012 hingga 2014. Di tahun 2014 hingga 2015, Letjen Doni didapuk sebagai Komandan Jenderal Kopassus.  Dua jabatan terakhir yang didapuk oleh Letjen Doni sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah menjadi Panglima Komando Daerah Militer XVI/Pattimura dan Daerah Militer III/Siliwangi.

Kesan Mendadak Era Jokowi Dipolitisasi Oposisi

Ternyata, meskipun jelas bahwa pembatalan yang dilakukan Jokowi berangkat dengan alasan mendadak, masih ada politikus oposisi yang mengkritik apa yang dilakukan Jokowi tersebut. Wakil Ketua Komisi Sosial DPR RI, Sodik Mujahid, mengungkapkan bahwa penundaan pelantikan Kepala BNPB bukti bahwa adanya manajemen pemerintahan yang buruk. Seperti dilansir dari Tempo hari Rabu (2/1) ini, Sodik mengungkapkan, “Itu makin menunjukkan manajemen pemerintahan yang buruk.”

Sodik, yang merupakan politikus Gerindra, menyamakan kondisi ‘mendadaknya’ Jokowi ini serupa dengan kebijakan lainnya  yang juga diputuskan secara tiba-tiba. “Seperti halnya kenaikan BBM yang sering bolak-balik dibatalkan dalam satu hari, kasus penggantian cawapres yang mendadak, dan lain-lain,” lanjut Sodik.

Selain Sodik, politikus Gerindra lainnya, Fadli Zon, pun pernah mengungkapkan bahwa pemerintah era Jokowi mengelola acara seremoni dengan cara yang mendadak.Ketika pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Andika Perkasa, Fadli mengaku bahwa ia hanya menerima undangan via WhatsApp. “Saya enggak tahu bagaimana cara Istana mengelola seremoni, kesannya dadakan,” ungkap Fadli, Kamis (22/11), di Kompleks Parlemen Senayan.

Related Article