Pasca Insiden Injak Kepala Warga, Panglima TNI Copot Danlanud dan Dansatpom Merauke

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku marah terkait insiden salah anggota POM AU menginjak kepala warga Papua. Ia meminta Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo untuk mencopot dua pejabat yang dinilai lalai atas insiden tersebut.

“Saya sudah memerintahkan KSAU untuk mencopot Komandan Lanud  dan Komandan Sat POM AU-nya. Jadi saya minta malam ini langsung serah terimakan (jabatan),” katanya dari keterangan tertulis, Rabu (28/7/2021).

Menurutnya, kedua pejabat tersebut tidak bisa membina anggota mereka. Apalagi insiden tersebut melibatkan warga yang memiliki keterbatasan secara fisik.

“Saya minta malam ini sudah ada keputusan itu.(Alasan) karena mereka tidak bisa membina anggotanya. Kenapa tidak peka memperlakukan disabilitas seperti itu. Itu yang membuat saya marah,” katanya.

KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo mengaku telah melakukan evaluasi mendalam atas insiden itu. Dia memutuskan untuk mengganti Komandan Lanud J.A. Dimara dan Komandan Satuan POM Lanud J.A. Dimara.

Dia mengklaim pergantian tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kejadian yang berlaku.

“Komandan satuan bertangung jawab terhadap pembinaan anggotanya dan perlu diketahui bahwa penanganan perkara ini terus masih berlangsung dan dua pelaku sudah kami tahan,” ujar Fadjar.

Fadjar memastikan penanganan kasus akan dilakukan secara transparan dan sesuai aturan

Sebagai pengingat kepada pimpinan TNI lain

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai apa yang dilakukan oleh panglima sudah tepat. Langkah tersebut menurutnya sebagai peringatan kepada para pimpinan TNI lainnya agar membina anggotanya. Apalagi insiden tersebut terjadinya di Papua yang rawan konflik.

“Tentu saja kehati-hatian kewaspadaan sangat penting. Sehingga kesalahan apapun berpotensi memicu masalah dan ketidakpuasan meluas memang harus dihindari. Menurut saya, ini salah satu upaya panglima untuk mengingatkan yang lain supaya mereka berhati-hati dan disiplin,” katanya saat dihubungi Asumsi.co, Rabu (28/7/2021).

Ia menambahkan memang kasus pencopotan kedua pejabat ini merupakan hal yang berbeda dengan upaya penyidikan secara hukum terkait kasus tersebut. Karena kalau kasus hukum harus melakukan yang seperti penyidikan sampai diajukan ke persidangan.

“Sedangkan tindakan yang dilakukan panglima terkait kelalaian pimpinan dalam rangka membangun reputasi positif, menanamkan kepatuhan hukum dan kehidupan prajurit tidak bersikap arogan. Berarti dianggap lalai oleh panglima TNI, ini berbeda dengan sanksi pidana,” katanya.

Ia menerangkan bahwa prajurit tergantung pengawasan dan kemampuan pembinaan pimpinan. Apabila mereka melakukan tindakan arogan, kekerasan terhadap warga adalah tanggung jawab pimpinan.

“Jika itu dilakukan pimpinan dianggap lalai menanamkan kepatuhan hukum, menghilangkan arogansi, tidak melakukan tindakan kekerasan walaupun tindakan tersebut upaya disebutkan sebagai kesalahpahaman, tapi itu tetap saja dianggap kekerasan apapun alasannya, apalagi menginjak kepala warga, nggak pantas. bahkan dia penjahat sekalipun. disisi itu ada tanggung jawab pimpinan ada tanggung jawab dilepaskan,” ujarnya menjelaskan.

Sebelumnya, sebuah video berdurasi lebih dari satu menit berisi keributan antara seorang warga dengan anggota TNI AU di Merauke beredar di media sosial. Dalam video itu tampak seorang warga diduga dalam kondisi mabuk bertengkar dengan sesama warga di sebuah warung makan. Warga lain sempat melerai, tapi tidak bisa diatasi.

Tidak beberapa lama, datang dua personel TNI AU mengamankan kedua warga tersebut. Mereka ditengkurapkan dan salah satu tangannya dipegang agar tidak berontak. Salah seorang personel TNI AU lain menginjak bagian kepala warga tersebut. Dalam sebuah foto yang beredar, korban sudah berdamai dengan personel TNI yang melakukan kekerasan tersebut.

Saat ini, TNI AU telah menahan Serda D dan Prada V untuk dilakukan proses penyidikan.