Demi Menangkal Munculnya Isu SARA, Parpol Ini Ingin Haruskan Wajib Militer

Wacana menerapkan ide wajib militer tiba-tiba muncul ke permukaan. Adalah Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Abdullah Mahmud Hendropriyono, yang ingin ide wajib militer bisa diberlakukan. Seperti apa rencana tersebut?

Ide wajib militer itu sendiri terdapat dalam salah satu dari dua pesan yang disampaikan Hendropriyono untuk bakal calon legislatif PKPI. Pesan yang pertama, Hendropriyono berharap kepada bakal caleg partainya yang berada di DPR RI nanti agar bisa menggulirkan rancangan undang-undang wajib militer (wamil).

“Kepada bakal calon legislatif yaitu harus menggulirkan tentang rancangan Undang-Undang Wajib Militer,” kata Abdullah Makhmud Hendropriyono usai acara ulang tahun PKPI di Gedung Wijayakusuma, Cipayung, Jakarta Timur, sebagaimana dinukil dari CNN Indonesia, Senin (22/01).

Bukan tanpa alasan Hendropriyono ingin menerapkan ide wajib militer. Menurut penilaian sosok yang besar di TNI AD itu, wajib militer merupakan cara ampuh untuk menangkal maraknya isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) yang marak terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

“Ini adalah jawaban memecahkan masalah SARA yang marak dan konsep bela negara yang kita jalankan. Saya kira lebih efisien kalau kita wajib militerkan saja,” sambung Hendropriyono yang pernah menjabat sebagai Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan di era Presiden Soeharto tersebut.

Masih menurut Hendropriyono, melalui kegiatan wajib militer, institusi seperti TNI dan Polri, dapat bersatu dan bersinergi dengan rakyat. Sudah ada beberapa negara yang melaksanakan wajib militer dan berhasil dengan baik.

“Penyatuan ABRI dan rakyat, ini nyata tidak hanya ngomong aja. Negara yang melakukan itu (wajib militer) sudah ada dan berhasil baik, itu baru betul manunggal,” tegas mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.

Nah sekedar informasi nih guys, sebelumnya, pembahasan soal wajib militer ini sudah lama bergulir di parlemen. Soal wamil ini bahkan sudah masuk ke dalam RUU yang yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan, RUU Komponen Cadangan. RUU ini sudah disepakati untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Proglegnas) 2013.

Bila RUU Komponen Cadangan nanti disahkan, jadi hampir setiap warga negara wajib menjadi komponen tentara cadangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 8 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pegawai negeri sipil, pekerja, dan atau buruh yang telah memenuhi persyaratan, wajib menjadi anggota Komponen Cadangan.

Tak hanya soal wajib militer saja, Hendropriyono juga menyampaikan pesan keduanya soal masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pria kelahiran Yogyakarta pada 7 Mei 1945 itu berharap bagi mereka yang duduk di kursi legislatif nanti agar mewujudkan aturan mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden. Ia tak ingin ada istilah petahana dan challenger alias penantang demi masa jabatan lima tahun.

“Kita menyarankan agar presiden dan wapres itu sekali saja, pemilihan satu kali pemilu dan 8 tahun lamanya (lalu) turun. Tidak ada istilah petahana karena masuk gantian dengan yang baru. Itu lebih efisien, efektif,” jelasnya.

Menariknya, Hendropriyono juga menyinggung soal isu mahar politik yang marak muncul dalam beberapa hari terakhir. Menurut pria berusia 72 tahun itu, siapapun yang ingin bergabung menjadi bakal calon legislatif partainya tidak dikenakan biaya. Menurutnya, tak ada istilah ‘mahar’ karena mahar hanya diperuntukkan dalam pernikahan.

“Masa masuk partai pakai mahar. Yang ada uang pemenangan untuk bayar mesin partai supaya bergerak. Balon daftar bikin rencana kampanye untuk memenangkan diri. Baru duitnya ketemu,” pungkas Hendropriyono.