Part 2: The Juice Media Bongkar Kepentingan Australia Jual Senjata ke Indonesia

The Juice Media, salah satu akun satir di YouTube, memang terkenal dengan konten Honest Government Ad-nya. Dalam salah satu video, The Juice Media membongkar keinginan Pemerintah Australia menjadi salah satu negara pengekspor senjata api terbesar di dunia. Video yang diunggah pertama kali pada tanggal 2 April 2018 tersebut menyindir Pemerintah Australia di bawah Malcolm Turnbull dan Menteri Industri Pertahanannya, Christopher Pyne. The Juice Media mengunggah ulang video ini pada 3 Maret 2019 yang lalu, setelah Pyne menyatakan akan mundur dari dunia politik Australia.

Dalam video tersebut, pembawa acara membukanya dengan mengatakan kalau Australia baru saja terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia. Ironisnya, Australia justru menggencarkan promosi penjualan senjata ke negara-negara lain.  Indonesia pun menjadi salah satu target pasarnya. Dalam video itu, The Juice Media mengkritisi ekspor senjata Australia ke Indonesia. Menurut The Juice media, dengan adanya ekspor senjata ke Indonesia, itu artinya Australia mendukung berbagai aksi militer Indonesia, termasuk dugaan aksi militer Indonesia di Papua Barat.

Akademisi Melbourne Menentang Tindakan Indonesia ke Papua Barat

Salah satu yang sudah sering kali ditentang oleh Australia terkait kondisi domestik Indonesia adalah bagaimana Indonesia diduga memperlakukan masyarakat Papua Barat dengan tidak semestinya. Hal ini diungkapkan oleh peneliti asal Melbourne, Jacob Grech. Ia mengungkapkan kalau masyarakat Papua Barat ditembak dan dibom karena Indonesia belum membedakan antara separatisme dan terorisme. “Papua Barat ditembak dan desa-desa dibom karena hukum Indonesia tidak mampu membedakan mana terorisme dan separatisme,” tutur Grech dalam West Papua Rent Collective Open Day di kantor Federal Republic of West Papua, Docklands, 5 Agustus 2018 yang lalu.

Baca Juga: Part 1: The Juice Media Bongkar Kepentingan Australia Jual Senjata ke Berbagai Negara

Serupa dengan The Juice Media, Grech juga menyebutkan bagaimana ekspor senjata Australia untuk Indonesia. Disebutkan kalau per tahun 2018, Indonesia adalah importir terbesar senjata Australia kedua di dunia. “Indonesia adalah importir senjata dan alat pertahanan lainnya buatan Australia terbesar kedua di dunia – dan Malcolm Turnbull sudah berkomitmen untuk menggunakan US$3,8 miliar uang pajak masyarakat Australia untuk membuat Australia menjadi 10 besar eksportir senjata terbesar di dunia,” ujarnya.

Ketua ULMWP Sebut Sudah 500 Ribu Orang Papua Barat Menjadi Korban Kejahatan Genosida

Berkaitan dengan posisi Australia ini, ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda meminta untuk Pemerintah Indonesia menghentikan aktivitas militer di Papua Barat. Dilansir dari Tirto.id, Benny menyebutkan sudah ada 500 ribu orang Papua barat menjadi korban kejahatan genosida. Di dalam artikel tersebut, Benny juga mengungkapkan kalau TNI melihat seluruh warga Papua sebagai target. “Sedangkan TNI melihat seluruh warga Papua Barat sebagai target”.

Badan PBB untuk Hak Asasi Manusia Sudah Mendapatkan Aksese ke Papua Barat

Dilansir dari BBC Indonesia, Badan PBB untuk Hak Asasi Manusia (UNOHCHR) mengklaim bahwa mereka sudah udah mendapatkan akses ke Papua Barat dari pemerintah Indonesia. Wakil juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, pun menuturkan kalau Indonesia pada prinsipnya sudah setuju memberikan akses ke Papua.

Pemberian akses ini pun disambut baik oleh Markus Haluk, pimpinan ULMWP. Markus meminta supaya utusan PBB diberi kebebasan untuk datang dan melihat sendiri. “Kami harap mereka bisa datang di Nduga, melihat sendiri situasi tragedi kemanusiaan yang hari ini terjadi, masyarakat masih mengungsi,” ujar Markus pada BBC News Indonesia, Rabu (30/1).

Berbeda dengan kedua opini di atas, Satya Yudha, Wakil Ketua Komisi I DPR, mengungkapkan kalau mereka berharap kedaulatan Indonesia dihargai. “Nah, ini yang kita inginkan supaya mereka menghargai kedaulatan negara kita, mereka bisa mendiskusikannya dengan pemerintah Indonesia,” tutur Yudha. Ia pun melanjutkan, “yang pada gilirannya akan mendapatkan titik temu supaya ada fact-finding, supaya betul-betul tidak diboboti oleh pendapat yang sudah bias sebelumnya.”