OTT KPK Terus Meningkat, Ternyata Begini Penyebabnya

Kalian sadar enggak sih, guys, akhir-akhir ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi hobi banget sama yang namanya operasi tangkap tangan (OTT)? Nah, Ketua KPK  Agus Rahardjo sendiri udah mengaku, bahwa meningkatnya OTT ini salah satunya berkat hasil dari laporan masyarakat.

"Sebetulnya meningkatnya OTT hari ini juga dasarnya laporan masyarakat. Tapi dalam waktu yang bersamaan kita mengawasi dan mendampingi," kata Agus pada media di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis, 19 April.

Wah ternyata, masyarakat juga bisa membantu KPK dalam memberantas korupsi ya, guys. Bahkan Agus sendiri ngasih apresiasi  pada masyarakat yang mau mengawasi segala bentuk tindak pidana korupsi.

Tapi buat kalian yang juga mau ikutan ngelaporin dugaan korupsi, jangan pada ngasih laporan yang enggak tepat ya, jadi benar-benar harus akurat. Karena, Agus udah mencatat bahwa setidaknya KPK menerima tujuh laporan dari masyarakat, tapi yang benar akurat hanya 15 persen.

"Kami harapkan betul. Tapi laporannya jangan fitnah dan jangan yang bukan masalah korupsi. Kami harapkan ke depan laporan yang bisa di-follow up dan secara cepat bisa di tangkap kalau ada tindakan korupsi," ujar Agus.

Langkah Pencegahan Korupsi Oleh KPK

KPK sebenarnya enggak cuman hobi OTT aja kok, guys. Tapi mereka juga melakukan pendampingan dan pencegahan terkait tindakan korupsi. Bahkan, Agus mengaku, anggaran terbesar KPK justru ada untuk program mendampingi dan pencegahan.

"Kami mendampingi banyak Perda sudah dari 20 provinsi dengan kabupaten di dalamnya. Harapan kami temen-temen eksekutif juga berubah. Sering yang kami saksikan tanda tangan fakta integritas hanya ceremony. Waktu itu saya menyaksikan sendiri ada salah satu gubernur saya dampingi kemudian ketangkap KPK," ujarnya.

Sebelumnya, KPK memang udah pernah mengundang 10 provinsi untuk Koordinasi Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. Sepuluh provinsi itu adalah: Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat; yang diwakili oleh para Sekretaris Daerah dan jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait.

Rapat koordinasi yang berlangsung pada 1 Februari lalu itu bertujuan untuk menyerap informasi terkait dengan kondisi yang ada di daerah. Dengan begitu, diharapkan ada pemahaman serupa terkait dengan program pencegahan dan penindakan korupsi.

Related Article