Barack Obama dan Jusuf Kalla Kritik Pemerintah Masing-masing soal Kacaunya Penanganan COVID-19

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama melayangkan kritik keras terkait penanganan pandemi COVID-19 oleh Presiden AS Donald Trump. Dalam sebuah konferensi virtual dengan 3.000 mantan anggota pemerintahannya, Obama menyebut cara Trump menangani COVID-19 kacau-balau.

Dilansir dari Time, Senin (11/05), rekaman konferensi virtual itu bocor dan dikonfirmasi kebenarannya. Kritik tersebut merupakan serangan pertama Obama kepada Trump sejak COVID-19 melanda Negeri Paman Sam. Sebelumnya, Obama tak banyak bersuara, bahkan ketika Trump menyalahkannya dan Partai Demokrat untuk berbagai masalah persediaan untuk memerangi pandemi.

Dalam konferensi itu, Obama bermaksud menyemangati mantan stafnya untuk membantu kampanye calon kandidat Presiden AS dari Partai Demokrat, Joe Biden, dalam pemilu 3 November 2020 mendatang. Ia mengatakan kemenangan Biden sangat penting karena yang diperjuangkannya bukan hanya individu atau parpol tertentu.

"Yang kami lawan adalah tren jangka panjang di mana menjadi egois, rasis, terpecah, dan melihat orang lain sebagai musuh merupakan dorongan kuat dalam kehidupan Amerika," kata Obama.

Tentang penanganan pandemi oleh pemerintah, Obama mengatakan, "Keadaan buruk bahkan dengan pemerintahan yang terbaik. Tapi kondisinya akan lebih parah dengan pola pikir 'apa untungnya bagi saya' dan 'tidak peduli dengan orang lain' yang diterapkan pemerintahan kita," ucapnya.

Hingga Senin (11/05) siang, berdasarkan data real time Worldometers, jumlah kasus positif COVID-19 di AS mencapai 1.367.638 kasus, dengan rincian 80.787 orang meninggal dunia dan 256.336 orang yang dinyatakan sembuh. AS pun menjadi negara dengan kasus positif COVID-19 tertinggi di dunia

Sejauh ini, kantor Obama belum memberikan komentar lanjutan. Namun, Sekretaris Pers Gedung Putih Kayleigh McEnany membela Trump, dalam pernyataannya yang tidak menyebut nama Obama secara langsung. "Respons COVID-19 dari Presiden Trump tidak pernah terjadi sebelumnya dan presiden telah menyelamatkan nyawa rakyat Amerika," kata McEnany. 

"Ketika Demokrat sedang melakukan perburuan palsu terhadap Presiden Trump, Presiden Trump menutup perjalanan dari Cina. Ketika Demokrat menyerukan perkumpulan massa, Presiden Trump menyebarkan APD, ventilator, dan pengetesan di seluruh negeri,” ujarnya.

McEnany juga menyinggung upaya pemakzulan Trump lewat penyelidikan kasus Ukraina yang diluncurkan oleh Demokrat di DPR AS tahun lalu.

Trump sendiri rajin membela diri soal penanganan COVID-19 di AS. Ia kerap membanggakan kebijakannya mengenai pembatasan perjalanan dari Cina dan Eropa serta aturan social distancing yang menurutnya mencegah dampak buruk yang jauh lebih besar.

"Saya pikir kami telah menyelamatkan jutaan nyawa," kata Trump beberapa waktu lalu.

Tentu saja Trump langsung membalas kritik Obama. Melalui akun Twitter resminya @realDonaldTrump, ia membalas dengan mengatakan Obama "sama sekali tidak becus" saat menangani wabah virus flu babi pada 2009. Tak hanya Obama, Trump juga menyerang Joe Biden.

 

Jusuf Kalla Mengkritik Pemerintahan Jokowi

Obama bukan satu-satunya mantan pejabat tinggi negara yang mengkritik pemerintahan saat ini terkait penanganan COVID-19. Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyatakan bahwa kurangnya ketegasan pemerintah dalam menangani virus Corona bisa memunculkan persoalan besar. 

"Sebelumnya banyak pejabat atau pemerintah secara umum kurang serius, malah kadang-kadang menganggap enteng masalahnya," kata JK dalam acara peluncuran pusat informasi corona Kumparan, Minggu (19/04).

JK mengatakan pemerintah harus memilih antara kesehatan publik atau sosial ekonomi. "Memang ini semua pilihan sulit. Kalau tegas, efeknya ke ekonomi. Kalau sedikit longgar, memang ekonomi lebih longgar tapi memperpanjang masalah. Mau pilih mana, lebih cepat selesai atau membesar seperti di Amerika Serikat, Italia, dan Spanyol yang saat ini sudah lockdown?” ujarnya.

Menurut JK, kesehatan masyarakat tidak bisa diganti, sementara perkara sosial ekonomi bisa ditanggulangi, misalnya dengan bantuan sosial, bantuan langsung tunai (BLT) maupun insentif.

"Misalnya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berlangsung tapi kota tetap normal dan ramai, berarti jarak susah diatur, lalu kebijakan mudik masih simpang siur, ini perlu ketegasan,” kata Wakil Presiden Indonesia ke-10 sekaligus ke-12 itu.

Presiden Jokowi baru mengeluarkan larangan mudik dua hari setelah JK mengeluarkan kritik tersebut.

Pada awal April lalu, dalam sebuah wawancara yang ditayangkan Kompas TV, JK menyampaikan tiga catatan yang menjadi pokok permasalahan pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19.

Yang pertama mengenai waktu. JK menjelaskan bahwa saat ini waktu menjadi hal yag sangat berharga untuk menyelamatkan bangsa. Kedua, koordinasi yang baik dalam menangani penyebaran COVID-19. Ketiga, ketersediaan logistik yang teratur di tengah pandemi.

Terkait ketersediaan logistik, JK pun mengingatkan bahwa pemerintah bisa belajar dari Krisis 1998. Ketidakstabilan politik yang dibarengi dengan pergeseran ekonomi justru akan menimbulkan pergerakan massa yang masif.

JK mengatakan, pemerintah bisa belajar dari pengalaman tersebut agar sigap menyediakan logistik dan tidak terjadi kekacauan.

"Jangan dilambat-lambatkan, jangan kalau terjadi chaos baru dibagikan, karena itu sudah terlambat. Sebelum chaos kita harus membagikan," kata JK.

Related Article