Legowo Mendukung Djarot-Sihar, Ini Dia Isi Kontrak Politik PPP Dan PDIP!

Nasib mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat yang sudah resmi didukung menjadi calon gubernur Sumatera Utara oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Minggu (7/1) lalu sempat berada diambang ketidakpastian. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengharuskan partai pendukung untuk memiliki minimal 20 kursi di DPRD untuk dapat mengajukan calon kepala daerahnya sendiri, sedangkan PDIP cuma punya 16 kursi di DPRD Sumut. Dengan komposisi ini, maka PDIP masih butuh minimal empat kursi lagi untuk bisa mengusung Djarot.

Selanjutnya, tersiar kabar bahwa PDIP meminta bantuan ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait pengusungan Djarot. Pasalnya, cuma tinggal PPP yang belum menentukan siapa calon kepala daerahnya di Sumatera Utara. Ditambah lagi, dengan empat kursi yang kini dimiliki oleh partai berlogo Ka’bah itu, jumlahnya pasti bakal cucok mengisi kuota yang masih diperlukan. Namun ternyata nih guys, permintaan PDIP sempat digantungkan karena PPP meminta calon wakil gubernur berasal dari kadernya.

“Aspirasi dari bawah begitu, menginginkan kalau calon wakilnya internal dari PPP. Kalau gubernurnya dari PDIP wajar dong wakilnya PPP,” kata Wasekjen PPP, Achmad Baidowi dikutip dari Merdeka.com (9/1).

Padahal, sebelumnya PDIP udah netapin Djarot sebagai cagub dan Sihar Sitorus sebagai cawagub. PPP bahkan sudah nyapin tiga calon potensial jika diberikan opsi untuk internalnya, yaitu ada anggota DPR Fraksi PPP Hasrul Azwar, Fadly Nurzal, dan Ketua DPW PPP Sumut, Yulizar Lubis. Tapi nama-nama itu masih jadi perhitungan PPP apakah pilihannya bisa memenangkan Djarot.

Dan akhirnya, setelah Ketum PPP Romahurmuziy dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ketemuan, PPP akhirnya sepakat dengan pilihan PDIP yang ngedukung Djarot dan Sihar Sitorus di pertarungan Pilkada 2018. Kira-kira apa ya kesepakatan politik yang dibentuk PPP?

Ternyata PPP meminta beberapa perjanjian alias kontrak politik dengan pasangan Djarot dan Sihar.

“Karena ada keberatan dari teman-teman di sana, maka Pak Djarot dan Pak Sihar membuat kontrak politik dengan PPP yang berkaitan dengan umat Islam,” kata Arsul Sani, Sekjen PPP dilansir Kompas.com pada (10/1).

Kesepakatan itu antara lain, mendukung gerakan nasional wakaf Al-Qur’an, meningkatkan anggaran dana pendidikan Islam dan pesantren, serta ikut mendorong lahirnya peraturan daerah tentang pelarangan peredaran minuman keras.