“Musuh Terbesar” Pancasila Bukan Agama, Tapi…

Kita perlu bicara tentang Pancasila. Sebuah peristiwa menggemparkan memantik percakapan anyar terkait ideologi negara tersebut. Muasalnya begini: dalam sebuah wawancara, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Yudian Wahyudi menyatakan: “Kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan.”

Gahar, kan?

Tak perlu jadi pengamat politik jagoan untuk memprediksi gelombang kritik yang lekas menghujam Prof. Yudian. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menuntut presiden Joko Widodo segera mencopot Prof. Yudian dari jabatannya. Baginya, pendapat Prof. Yudian bersitegang dengan pengakuan Pancasila terhadap agama. Opini serupa diutarakan oleh Wakil Ketua MPR Arsul Sani, yang mengingatkan Prof. Yudian untuk tahan lidah dan tak asal mengeluarkan opini kontroversial.

Padahal, masa jabatan Prof. Yudian baru seumur jagung. Ia baru dilantik pekan lalu (5/2) untuk menggantikan Yudi Latif yang mundur sebagai kepala BPIP pada awal Juni 2018. Sepak terjang Prof. Yudian pun sesungguhnya mentereng. Saat ini, ia menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan tercatat sebagai pendiri Pesantren Nawasea, sebuah pesantren khusus mahasiswa pascasarjana.

Sebagai kepala BPIP, tugasnya berat: mengembalikan relevansi Pancasila di kalangan masyarakat. Dibentuk pada Februari 2018, BPIP ada untuk menanggapi keresahan pemerintah bahwa pengaruh Pancasila di ruang publik kian tergerus. Pemerintah waswas bahwa ideologi-ideologi lain akan menjamur di masyarakat dan berkembang jadi serangkaian gerakan oposisi yang tak selaras dengan Pancasila.

Mengutarakan secara blak-blakan bahwa agama adalah musuh Pancasila adalah pernyataan yang kontroversial dalam suasana apapun. Namun, saat ini juga perbincangan tentang relasi negara dengan isu radikalisme sedang hangat-hangatnya. Polemik tentang apakah WNI eks anggota ISIS bakal diboyong balik ke Indonesia berujung pada pernyataan tegas bahwa pemerintah takkan repot-repot memulangkan mereka.

Sejak dilantik untuk periode kedua, Jokowi memang blak-blakan bahwa prioritasnya kali ini adalah pengembangan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Langkahnya melantik pensiunan Jenderal sebagai Menteri Agama dengan tugas khusus memberantas radikalisme menunjukkan bahwa ia cukup memandang radikalisme sebagai ancaman serius untuk rencana-rencananya. Presiden bahkan pernah mengusulkan istilah anyar untuk merangkum gerakan radikal: manipulator agama.

Pernyataan prof. Yudian jadi lima puluh kali lipat lebih menarik bila ditempatkan pada konteks tersebut. Pada mulanya, ia mengeluarkan opini bahwa Pancasila “sudah dibunuh secara administratif” setelah Reformasi. Penyebabnya adalah “ekspresi pembalasan” terhadap perlakuan semena-mena Orde Baru yang begitu lama merepresi gerakan politik Islam. Dendam ini, menurut prof. Yudian, lantas diejawantahkan menjadi serangkaian gerakan oposisi yang berusaha mempertanyakan legitimasi pemerintah.

Plot twist-nya di sini. Alih-alih mengacu pada gerakan teror, prof. Yudian justru menyoroti kelompok “yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri” dan melakukan Itjima Ulama untuk menentukan calon wakil presiden. Ia tengah menyindir pertemuan yang dilakukan sejumlah petinggi politik dari Koalisi Keumatan pada 2018, yang saat itu merekomendasikan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Ustadz Abdul Somad. Patut dicatat bahwa tokoh-tokoh politik yang erat dengan Koalisi Keumatan umumnya adalah figur yang berseberangan dengan kubu Joko Widodo.

Semakin menarik lagi, prof. Yudian mengkritik kubu ini sebab mereka cepat kecewa bila manuvernya tak diacuhkan oleh politisi yang mereka sokong. Ia pun punya julukan jenaka untuk kubu kecil tapi riuh ini: Si Minoritas. Kelompok tersebut, tuduhnya, “ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas.”

Maka, ketika prof. Yudian berkelakar bahwa musuh abadi Pancasila adalah agama, tentu yang ia maksud bukanlah sistem kepercayaan dan Tuhan yang berkuasa dari langit. Ia tengah menyerang para tokoh agama dan politisi yang pernah satu geng sebagai oposisi politik Jokowi. Mereka lah “musuh terbesar” Pancasila, dan karena itu, musuh negara pula.

Lebih jauh lagi, prof. Yudian bukan saja pengemban jabatan tinggi dalam lembaga yang menerima tugas genting dari pemerintah. Narasi politik dan ideologis Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo praktis ada pada tangan BPIP. Bila pemimpinnya secara sengaja memposisikan agama sebagai musuh ideologis negara, ada masalah besar yang bakal menggelegak.

Namun, apakah Si Minoritas sungguh-sungguh dapat mengusik kamp Joko Widodo? Bisa jadi. Sejak Reformasi, gerakan Islamis perlahan-lahan membangun basis massa yang tak sedikit dan mulai menjadi pemain penting dalam ranah politik Indonesia. Kebangkitan mereka dijuluki The New York Times sebagai meletupnya gerakan “faith politics”, atau politik berbasis kepercayaan.

Bila dipenjaranya Basuki Tjahaja Purnama akibat manuver Gerakan 212 tak cukup meyakinkan elit politik bahwa gerakan ini punya daya gedor, gelombang protes terhadap hasil Pilpres pada Mei 2019 semestinya menjadi bukti pamungkas.

Masalahnya, BPIP tidak hadir sekadar untuk menumpas oposisi-oposisi berjubah gerakan religi. Ia sengaja didirikan untuk memastikan api Pancasila tidak padam di hati masyarakat. Apalagi generasi muda. Pada pelantikannya, Prof. Yudian menyatakan bahwa “ada sejarah yang terputus” di anak muda sehingga pemahaman mereka tentang Pancasila tidak sekuat semestinya. Presiden Joko Widodo pun terang-terangan memberinya tugas memantapkan pengetahuan Pancasila di kalangan “generasi millennial.”

Terang saja saya bertopang dagu dengan mesra menyaksikan prof. Yudian bersilat lidah menentang kebangkitan politik berjubah agama. Agaknya beliau perlu memahami bahwa ada persoalan lebih genting yang mendasari berkibarnya gagasan-gagasan politik alternatif tersebut. Impian luhur BPIP adalah menyaksikan Pancasila mendarah daging dalam watak bangsa, dan ideologi tersebut sukses memantik persatuan.

Namun perdamaian dan persatuan mesti dibangun dari sesuatu yang lebih konkret dari angan-angan. Selama perlakuan pemerintah kepada masyarakatnya sendiri masih serupa mandor kepada buruh kerja paksa, kocak betul mengharapkan Pancasila menjadi pegangan abadi anak muda.

Mengacu pada data yang baru-baru ini dibeberkan YLBHI, kebebasan sipil di era pemerintahan Joko Widodo justru memburuk. Sepanjang tahun 2019, pelanggaran kebebasan sipil yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran hak menyampaikan pendapat di muka umum. Sebanyak 6.128 orang menjadi korban, dan 51 orang tercatat meninggal dunia. Pelaku pelanggaran yang paling moncer? Polisi, yang menjadi pelaku dalam 69 persen kejadian.

Kasus kriminalisasi pun membludak tahun lalu. Setidaknya ada 47 kasus kriminalisasi terhadap masyarakat sipil dengan korban 1.019 orang. Polanya begini: ketika warga tengah melakukan aksi seperti menyampaikan penolakan terhadap pembangunan tambang, memprotes kebijakan, atau aksi buruh, mereka rentan diburu dan ditangkap secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Gelombang represi ini disambut meriah oleh kebiasaan mutakhir pejabat tinggi pemerintahan: mengkombinasikan kebijakan kontroversial dengan pernyataan-pernyataan ajaib. Ambil contoh kisruh BPJS. Mulai 1 Januari 2020, iuran BPJS Kesehatan resmi naik 100 persen, meski keputusan tersebut dikritik berbagai pihak yang merasa akses kesehatan bagi masyarakat miskin bakal semakin sulit. Kala itu, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menawarkan pledoi yang brilian: “Kalau sehat itu murah orang menjadi sangat manja, tidak mau mendidik dirinya untuk menjadi sehat.”

Pola serupa dilanjutkan oleh Menkopolhukam Mahfud MD, baru-baru ini. Menyambut kunjungan kerja presiden ke Australia, pengacara HAM Veronica Koman mengirimkan surat berisi nama-nama serta lokasi tahanan politik Papua. Pada 11 Februari, Mahfud MD menyebut bahwa surat tersebut hanyalah “sampah”.

Setali tiga uang, polisi mengumumkan baru-baru ini bahwa mereka gagal menemukan buron kasus suap tukar guling jabatan DPR Harun Masiku, meski mereka sudah mencari sang buron sampai “ke tongkrongannya”. Semua ini menjadi epilog getir untuk drama panjang pelemahan KPK, dan berlangsung selagi RUU Cipta Kerja yang dinilai berat sebelah diterima oleh DPR meski menuai penolakan dari kubu buruh. Oh, dan jangan lupa RKUHP. Iya, itu masih ada.

Sederhananya begini. Kalau pun anak muda sudah kehilangan kepercayaan terhadap Pancasila, alasannya bukan sekadar merebaknya ideologi politik agama atau akibat infiltrasi budaya-budaya asing. Pancasila menjadi pepesan kosong sebab negara tak pernah mengamalkannya dengan baik.

Percuma bicara tentang keadilan sosial selagi jaminan sosial digembosi dan kebijakan berat sebelah dikasih angin. Percuma bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab selagi orang ditembaki dan diciduk seenaknya gara-gara ia ikut demo. Percuma bicara tentang persatuan Indonesia selagi salah satu wilayahnya terjebak dalam krisis kemanusiaan berkepanjangan, dan laporan terkait krisis tersebut disebut sampah oleh Menteri. Dan agak sulit percaya pada hikmat permusyawaratan perwakilan ketika Kongres salah satu partai terbesar di Indonesia berakhir dengan lempar-lemparan kursi.

Generasi saya mungkin lebih berkiblat pada akun Twitter anonim, lirik penuh amarah Baskara Putra, atau ajakan kelompok-kelompok hijrah ketimbang pada Pancasila. Apalagi gagasan Pancasila yang dibayangkan BPIP dan upaya Penataran P4 KW-nya. Semestinya hal itu mendorong para boomers di pemerintahan untuk bermuhasabah. Kami berpaling ke lain hati sebab pemimpin yang kabarnya mewakili Pancasila sama sekali tidak menawan.