Munas Mungkin Dipercepat, Ada Apa dengan Golkar?

Setiap partai memiliki cara tersendiri dalam merespons pencapaian suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Partai Golkar, dalam beberapa hari terakhir, disibukkan dengan berbagai urusan internal. Pertama, partai berlambang pohon beringin itu mempersiapkan sembilan kader untuk calon pimpinan DPR RI periode 2019-2024. Kemudian ada pula wacana untuk mempercepat penyelenggaraan musyawarah nasional (munas).

Kedua respons itu berbeda tujuan. Yang satu bernada optimistis, sementara yang lainnya mengesankan ketidakpuasan terhadap kinerja kepengurusan partai saat ini. Salah satu inisiator gerakan yang mendesak percepatan munas Partai Golkar tersebut adalah Azis Samual. Menurutnya, sebab utama desakan tersebut ialah penurunan perolehan suara dan kursi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. 

Azis menyebut penurunan itu merupakan kegagalan Airlangga Hartarto selaku ketua umum. Ia memperkirakan persiapan munas akan dimulai usai lebaran atau pada pertengahan Juni nanti. "Target di awal, Golkar harus meraih 110 kursi di DPR RI. Tapi hasilnya jauh, kami juga hanya duduk di posisi ketiga. Ini tak semestinya terjadi," ujarnya. Maka, menurut Azis, pucuk pimpinan partai harus segera diganti. 

Azis, yang pernah menjadi Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Timur Partai Golkar, mengklaim para anggota dewan pimpinan daerah (DPD) sudah sepakat untuk mempercepat munas partai. "Konsolidasi sudah bulat, 25 DPD I dan beberapa DPD II sudah merestui percepatan Munas ini," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/5). Azis menginginkan Munas digelar selambatnya akhir Juli. Mantan Pelaksana Tugas Ketua DPD I Golkar Papua itu akan memberitahu siapa saja anggota DPD tingkat I yang ia maksud bila waktunya sudah tiba.

Catatan Suara Golkar dari Pemilu ke Pemilu

Berdasarkan rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Golkar berhasil meraih 17.229.789 suara atau 12,3% dari keseluruhan. Hasil itu membuat Golkar hanya meraih 85 kursi di DPR RI, lebih sedikit dibandingkan 2014, ketika partai beringin ini sukses menempatkan 91 orang wakilnya di Senayan.

Pada Pemilu 2019, capaian suara Golkar berada di bawah PDIP dan Gerindra. Jika memperhatikan pemilu-pemilu sebelumnya, perolehan suara Golkar surut secara ajek. Berikut catatan perolehan suara Partai Golkar dalam empat pemilu terakhir:

Pemilu 2004: 127 kursi, jumlah suara 24.480.757
Pemilu 2009: 105 kursi, jumlah suara 15.037.757
Pemilu 2014: 91 kursi, jumlah suara 18.432.312
Pemilu 2019: 85 kursi, jumlah suara 17.229.789.

"Sudah jelas Airlangga dan sekjennya gagal total," kata Azis. Menurutnya, raupan suara Golkar kali ini pun lebih ditentukan perjuangan caleg-caleg inkumben, bukan karena kemampuan ketua umum dan sekretaris jenderal mengonsolidasi partai. Ia melanjutkan: "Roda kaderisasi partai tidak berjalan. Partai tak mampu mendorong penambahan jumlah representasi, justru terpuruk kalah dari partai lain."

Penolakan Terhadap Wacana Percepatan Munas

Tentang rencana percepatan munas, Ketua Koordinator bidang Hankam DPP Golkar, Happy Bone Zulkarnain, membantah para pengurus daerah Golkar menginginkan pergantian posisi ketua umum pasca Pemilu 2019. "Saya tidak menemukan komplain 25 DPD I agar ketua umum mundur karena dinilai gagal mencapai target Pemilu 2019," kata Happy dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Kompas, Selasa (28/5).

Happy menyebut para pengurus daerah justru mengapresiasi kepemimpinan Airlangga Hartarto. Misalnya, ada kader DPD Jabar yang menyampaikan bahwa Airlangga telah menyelamatkan Golkar dari keterpurukan. Ada pula Ketua DPD Jawa Timur Zainudin Amali yang memuji Airlangga karena berhasil memompa semangat kader untuk berjuang dalam pemilu serentak kemarin. "Ditambah lagi kader-kader dari beberapa DPD Golkar lain, seperti Sultra, NTT, dan lain-lain," kata Happy.

Happy mengatakan penghargaan terhadap kepemimpinan Airlangga juga datang dari ormas pembentuk Golkar seperti MKGR dan Kosgoro 1957. Menurut  kader yang dikenal sebagai loyalis Airlangga ini, Ketum MKGR Roem Kono dan Ketum Kosgoro 1957 Agung Laksono mengimbau semua kader untuk tetap menjaga soliditas serta mendukung dan mengapresiasi kepemimpinan Airlangga Hartarto di partai Golkar. 

"Demikian juga Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) yang berhasil mengantarkan 19 kader perempuan terbaik duduk di senayan pada Pileg 2019. Ini merupakan bagian dari support kerja keras DPP yang cukup signifikan," ujarnya.

Happy tidak sependapat jika Airlangga dianggap gagal dalam Pemilu 2019 karena perolehan suara dan kursi partai yang menurun. Sebab, menurutnya, Airlangga menjadi ketua umum ketika Golkar sedang dihantam badai dahsyat, di mana ketua umum sebelumnya Setya Novanto ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Saat itu, beberapa lembaga survei menilai elektabilitas Golkar hanya di angka 6-7% sehingga akan berat melangkah di Pemilu 2019. "Keberhasilan menduduki peringkat ketiga, setelah PDIP dan Gerindra, dengan 85 kursi, seharusnya dipandang secara lebih adil dan jernih sebagai prestasi, mengingat pencapaian itu sudah jauh melampaui penilaian lembaga-lembaga survei," ujarnya.

Agung Laksono: Munas Tak Perlu Dipercepat

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa tidak ada alasan atau dasar untuk mempercepat penyelenggaraan munas partai. Menurutnya, tidak ada DPD Partai Golkar yang mengusulkan percepatan munas secara resmi hingga saat ini.

"Mungkin ada satu atau dua orang yang berpendapat, tapi secara resmi dari DPD-DPD tidak ada. Mengingat, pertama, tidak ada alasan atau dasar mengajukan munas," kata Agung dalam keterangan pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, pada Senin (27/5). 

Agung menyebut kepemimpinan Golkar di bawah Airlangga Hartato telah menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi karena memperoleh suara lebih dari 13% dalam Pemilu 2019, terlebih elektabilitas Golkar sempat berada di angka satu digit berdasarkan hasil survei sebelum Pemilu 2019 dimulai.

Lagipula, menurut Agung, waktu penyelenggaraan munas yang telah dijadwalkan tidak lama lagi. Untuk itu, pengurus dan kader partai seharusnya bersabar menunggu waktu munas tiba. "Waktu penyelenggaraan munas bulan Desember, sesuai dengan ketentuan, itulah waktu untuk munas yang sebagaimana mestinya sesuai jadwal. Jadi tidak dua kali kerja," katanya.

Related Article