Mudik Lebaran 2021 Nggak Dilarang, Apa yang Bisa Kita Harap dari Pemerintah?

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak akan melarang masyarakat untuk mudik Lebaran 2021. Epidemiolog pun mengingatkan pemerintah bahwa pandemi COVID-19 belum mereda dan pergerakan manusia saat mudik berpotensi menambah kasus baru.

“Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang mereka yang akan berpergian,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan komisi V DPR RI, Selasa (16/3/21).

Budi juga mengingatkan mengenai potensi lonjakan penumpang yang terjadi saat mudik, terutama usai vaksinasi COVID-19 dilakukan. “Kami sudah petakan beberapa isu penting. Pasti akan terjadi lonjakan, program vaksinasi diprediksi akan membuat masyarakat ingin berpergian.”

Di hari yang sama, namun dalam kesempatan berbeda, juru bicara Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan bahwa kebijakan mudik Lebaran 2021 masih dalam tahap pembahasan. Namun, ia menyebut dilarang atau tidaknya mudik Lebaran tak menjadi patokan masyarakat untuk baiknya membatasi mobilitas.

“Sejauh ini untuk kebijakan mudik Lebaran masih dalam tahap pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkait,” kata Prof Wiku dalam konferensi pers BNPB, Selasa (16/3/2021).

Wiku mengingatkan bahwa perjalanan jauh memiliki risiko tinggi penularan COVID-19. Dari kondisi itu, masyarakat pun disarankan untuk lebih bijak dalam melakukan perjalanan.

“Namun pada prinsipnya, dilarang atau tidaknya mudik, saya mengharapkan sikap bijak dari masyarakat untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik khususnya melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan.”

Bulan lalu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin sebetulnya tidak menganjurkan masyarakat untuk mudik dan bepergian saat libur Lebaran 2021. Imbauan itu ia sampaikan guna menekan penularan COVID-19.

“Terlihat tren setiap kali libur panjang dengan mobilitas tinggi itu rata-rata kasus positif naik 30-40 persen. Kita melihat lebaran tahun lalu seperti itu, libur Natal dan Tahun Baru juga dampaknya sangat tinggi,” kata Budi dalam jumpa pers Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Jilid 3 pada Sabtu (20/2) lalu.

“Nah liburan panjang besar berikutnya adalah libur Lebaran. Ini tolong diimbau agar kalau bisa lakukan terbatas saja, di rumah saja. Karena itu tadi jangan sampai yang sudah dilakukan bagus sekarang harus kita ulang lagi karena ada kenaikan kasus positif lagi.”

Seperti diketahui, tahun 2020 lalu atau ketika kasus COVID-19 sedang naik-naiknya, pemerintah melarang mudik lebaran. Hal itu dilakukan demi menekan penyebaran virus COVID-19 antar daerah.

Epidemiolog Sarankan Masyarakat Tetap di Rumah saat Lebaran 2021

Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, mengingatkan bahwa situasi saat ini belum sama sekali normal dari penyebaran COVID-19. Ia pun meminta tetap ada larangan mudik Lebaran 2021.

“Sebaiknya tetap di rumah karena situasi belum teratasi dengan baik, dengan menunda perjalanan lebih memilih di rumah ini akan berkontribusi dalam mencegah potensi penyebaran,” kata Dicky saat dihubungi Asumsi.co, Rabu (17/3).

Dicky mengingatkan bahwa potensi penyebaran COVID-19 dalam perjalanan yang tentu saja sulit dihindarkan. Maka dari itu, penting menurutnya pemerintah mengimbau masyarakat agar tak melakukan berpergian dulu.

“Pandemi kan belum berakhir, perjalanan itu akan sangat meningkatkan peluang penyebaran dan juga terinfeksi COVID-19. Pemerintah harus merekomendasikan untuk menunda perjalanan dan lebih melakukan aktivitas di rumah atau ke keluarga terdekat saja, karena itu cara terbaik untuk melindungi keluarga dari virus Corona.”

Tak hanya itu, larangan mudik sangat penting, apalagi saat ini ada ancaman virus Corona strain baru yang lebih bahaya. Virus Corona varian baru disebut-sebut lebih cepat menular dan bisa menyebabkan kematian.

“Saya sangat menyarankan sangat selektif untuk berpergian ini dan ada imbauan dari pemerintah. Larangan harus tetap ada, supaya masyarakat tau bahwa ini situasi belum normal dan harus ada 5 M itu penting, membatasi mobilitas interaksi. Bahwa nantinya masyarakat tetap ada yang mudik nanti diperkuat lagi jaring pengamannya.”

Pemerintah Mesti Tegas Pastikan Agar Tidak Terjadi Penyebaran

Laura Navika Yamani, Epidemiolog Universitas Airlangga, mengatakan bahwa pemerintah terkesan gamang dalam mengambil kebijakan. Di satu sisi, Kemenhub melarang, di sisi lain ada Satgas Gugus Tugas COVID-19 yang masih mempertimbangkan, sementara jauh sebelumnya Menkes menganjurkan agar masyarakat tak mudik Lebaran 2021.

“Memang kan masih ada kegamangan ya dari pemerintah kita, jadi terbelah, antara mengizinkan ataukah melarang. Jadi yang satu dikatakan tidak melarang tapi yang lain ini kan memangkas cuti bersama,” kata Laura saat dihubungi Asumsi.co, Rabu (17/3).

“Artinya kan apakah ini diizinkan, karena kalau masih tetap mudik dan tidak dilarang, otomatis kan ya masyarakat akan berpikir untuk melakukan itu. Sedangkan libur panjangnya ini kan terbatas ya, dengan pemangkasan dari cuti bersama. Nah ini yang mungkin masyarakat akan berpikir apa yang harus dilakukan ya? Mempersulit masyarakat juga.”

Menurut Laura, pemerintah harus jelas dalam menetapkan kebijakan. Kalaupun tidak melarang mudik Lebaran 2021, pemerintah mesti memperhatikan betul protokol kesehatan sehingga jangan sampai terjadi penyebaran COVID-19.

“Apakah kondisi dari Indonesia ini bisa dikatakan aman, ya ketika banyak orang nanti akan melakukan mudik, ini apa sudah dipastikan keamanan agar tidak terjadi penyebaran? Ini tugas pemerintah untuk memperketat, misalkan sistem transportasinya kemudian juga dari satgasnya baik dari lokasi awalnya hingga sampai ke tempat tujuannya, itu harus dipastikan orang yang melakukan perjalanan tidak membawa virus.”

Laura pun mengingatkan bahwa pemerintah juga saat ini sedang melaksanakan program vaksinasi. Menurutnya, vaksinasi ini akan menjadi maksimal dampaknya ketika dilakukan pada kondisi yang penyebaran kasusnya itu juga tidak tinggi.

“Ini kan juga sedang ada kebijakan PPKM Mikro, nah PPKM Mikro ini kan ada batasan-batasan yang dikeluarkan. Apakah ini nggak bentrok antara kebijakan tidak melarang mudik dengan adanya PPKM Mikro? Kalau PPKM Mikro ini kan punya seperti posko di setiap daerah, nah apakah ini diaktifkan ketika terjadi proses mudik?”

Artinya, menurut Laura, ketika periode atau waktu-waktu mudik ini berarti akan ada tambahan tugas bagi petugas terkait PPKM Mikro. Menurutnya, kebijakan ini mesti disinkronkan dulu. “Tapi kan harus jelas dulu gitu lho harus kemana arah kebijakannya ini.”