post

Istana

Menjelang Puncak Penyebaran COVID-19, Target Pemerintah Tes PCR 10.000 Orang Sehari 

Ramadhan, 13 April 2020

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (COVID-19) Doni Monardo menyebut puncak pandemi COVID-19 di Indonesia diprediksi berlangsung pada lima hingga enam pekan mendatang atau sekitar pertengahan hingga akhir Ramadan 1441 H pada Mei 2020. Untuk itu, pemerintah akan meningkatkan kapasitas tes berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR).

Tes PCR dilakukan untuk mengantisipasi puncak penyebaran virus SARS-CoV-2. Pada masa-masa itu jumlah penderita COVID-19 diperkirakan akan mencapai angka tertinggi sejak kasus konfirmasi positif pertama kali diumumkan pada awal Maret lalu.

"Ketersediaan reagen juga kita upayakan maksimal," kata Doni Monardo usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, dengan tema "Laporan Tim Gugus Tugas COVID-19", yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (13/04). Reagen adalah senyawa untuk memeriksa sampel dari pasien.

Doni, yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menjelaskan bahwa Kementerian BUMN telah mendatangkan 18 unit alat PCR. Alat ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas pemeriksaan menjadi 9.000 tes per hari.

Selain pemeriksaan dengan metode PCR yang akurat, pemerintah juga sedang memasifkan pelaksanaan tes cepat atau rapid test bersampel darah. Meski tak seakurat tes PCR, ia dianggap dapat memetakan penyebaran COVID-19 di daerah.

"Upaya ini sangat penting untuk bisa mengetahui masyarakat yang telah positif setelah dilakukan pemeriksaan sehingga bisa dilakukan langkah-langkah untuk isolasi mandiri, termasuk juga untuk dirujuk ke rumah sakit tertentu," kata Doni.

Selain itu, Gugus Tugas Penanganan COVID-19 juga telah bekerja sama dengan BUMN dan pihak swasta untuk membantu peningkatan pengadaan unit PCR. Doni mengatakan kerja sama itu juga sudah disetujui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Menurut Doni, dukungan Menkes diperlukan untuk memanfaatkan peningkatan tes PCR. "Gugus Tugas juga sudah menerima dari swasta yang kerja sama dengan BUMN dan dapat dukungan dari menkes untuk memanfaatkan suatu pihak di Beijing Institute yang akan back up peningkatan PCR di negara kita.”

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kapasitas laboratorium untuk melakukan uji spesimen. "Perintah Presiden untuk meningkatkan kapasitas laboratorium hingga 78 lab," ucapnya.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi memang meminta jajarannya untuk memperluas dan meningkatkan kapasitas tes PCR. Perluasan kemampuan tes PCR itu diharapkan dapat mengurangi beban laboratorium di zona merah sebagai pusat penyebaran COVID-19.

"Saya ingin tes PCR ini betul-betul bisa diperluas jangkauannya dan mengurangi tumpukan pemeriksaan sampel, terutama di daerah episentrum," kata Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (13/04).

Jokowi menyatakan, saat ini jumlah spesimen yang telah dites melalui metode PCR sebanyak 26.500. Untuk itu, ia pun meminta jumlahnya terus ditingkatkan.

"Tes PCR sampai hari ini juga sudah menjangkau 26.500 tes. Ini juga lompatan yang baik, tetapi saya ingin agar setiap hari paling tidak kita bisa mengetes lebih dari 10.000 (spesimen)," kata Jokowi. Ia menilai pengujian 10.000 spesimen setiap harinya realistis dilakukan.

"Oleh sebab itu, saya sangat menghargai pengadaan 18 buah alat tes PCR cepat yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, yang minggu ini saya kira 1, 2, 3 alat itu sudah bisa diinstal," ujarnya.

Jokowi menjelaskan bahwa satu alat dapat melakukan tes terhadap 500 spesimen. Jika nanti seluruh alat sudah siap digunakan, itu artinya 18 buah alat bisa mengetes sebanyak 9.000 spesimen setiap hari. “Ini sangat baik," kata Jokowi.

Tak hanya soal alat tes PCR yang dibahas, Jokowi juga meminta data COVID-19 betul-betul terintegrasi. Menurutnya, data terkait virus Corona harus benar-benar transparan untuk siapa pun.

"Baik mengenai jumlah PDP, jumlah ODP di setiap daerah, jumlah yang positif, jumlah yang meninggal, jumlah yang sembuh semuanya menjadi jelas dan terdata dengan baik. Harusnya ini setiap hari bisa di-update dan bisa lebih terpadu," kata Jokowi.