Merasa Dirugikan, Sopir Angkot Ogah Narik Kalau Jalan Tanah Abang Masih Ditutup

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno yang membolehkan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdagang di kawasan Tanah Abang sejak (22/12) lalu masih terus menuai kritikan dari banyak pihak. Keputusan untuk menutup jalan demi memberikan ruang untuk PKL yang bahkan diberikan tenda gratis itu dianggap menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selain warga daerahnya yang sulit untuk melakukan mobilisasi, ada juga pedagang toko yang kesulitan karena jalan yang ditutup.

Kemarin (29/1) saja, ada sejumlah sopir angkot (angkot) yang melakukan demo dan aksi mogok kerja. Tentu hal itu karena para sopir angkot merasa dirugikan atas penutupan Jl. Jatibaru, Tanah Abang, sebab ruang kerja mereka menjadi terbatas. Duh, serba salah ya guys.

“Iya betul, sudah dari tadi pagi mereka demonya, mereka minta agar Jalan Jatibaru dibuka kembali,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono dikutip dari Detik.com (29/1).

Tak hanya sopir angkot, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta juga menghimbau agar jalan di Tanah Abang perlu dikembalikan sesuai dengan fungsi yang diatur oleh Undang-Undang, ia juga menyarankan Anies Baswedan untuk meninjau ulang kebijakannya itu. Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, William Yani juga meminta agar Gubernur DKI Jakarta mau mengembalikan jalan itu sesuai dengan funsinya.

“Sebaiknya kembalikan ke fungsi semula. Jalan raya untuk kendaraan. Trotoar untuk pejalan kaki,” jelas Yani dilansir Liputan6.com, pada (30/1) hari ini.

Selain itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra juga menyebut bahwa pihaknya telah mengkaji kebijakan penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Hasilnya, penutupan itu berdampak kemacetan di beberapa titik ruas jalan. Survei Ditlantas Polda Metro Jaya melihat dampak penutupan terjadi di Jalan Fachrudin sampai Tomang. Dampak serupa juga terjadi di Slipi sampai Tanah Abang. Halim Pagarra mengaku sudah memberikan rekomendasi dan evaluasi komprehensif dari segi ekonomi, sosial, maupun hukum terhadap kebijkan penutupan jalan di Jatibaru.

“Ada enam rekomendasi di antaranya mengembalikan, kalau sudah mengembalikan, artinya harus dikembalikan sesuai dengan fungsinya tersebut,” ungkap Halim.

Wah, udah banyak ya pihak yang menolak kebijakan yang satu ini, niatnya tentu ingin memberikan ruang untuk PKL berjualan, eeeh justru malah menimbulkan kerugian di pihak lain. Semoga segera di evaluasi ya, Pak!