Mengupayakan Herd Immunity Tanpa Vaksin, Gimana Nasib Swedia Sekarang?

Hingga kini, ratusan negara di dunia menerapkan lockdown. Aturan social distancing diberlakukan dengan ketat, tempat-tempat umum ditutup, setiap orang kecuali pekerja esensial diminta bekerja dari rumah, dan pergerakan dalam maupun luar negeri dibatasi. Meski pandemi COVID-19 belum sepenuhnya reda, tak sedikit riset menunjukkan bahwa langkah ekstrem tersebut adalah cara paling jitu untuk meredam penyebaran virus. Hampir setiap negara maju menerapkan strategi lockdown ketat, dengan satu pengecualian: Swedia.

Pemerintah negara tersebut menolak menerapkan lockdown versi gaspol. Strategi mereka justru lumayan mirip dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia. Kebanyakan tempat umum seperti bar, restoran, sekolah, dan toko masih buka. Meski aturan social distancing diterapkan dan acara massal skala besar seperti pertandingan sepak bola dan konser ditunda, Swedia tidak mengekang warganya seperti negara-negara lain.

Penyebabnya beragam. Pertama, tentu saja, adalah argumen ekonomi. Baik pengusaha maupun pemerintah Swedia bersikeras bahwa penerapan lockdown garis keras tidak dapat dipertahankan secara jangka panjang dan dapat bikin ambrol ekonomi negara. Pebisnis Jacob Wallenberg menyebutnya pendekatan “hidup versus hidup”--argumen bahwa setiap aspek, mulai dari kesehatan, ekonomi, dan ketertiban sosial, mesti dipertimbangkan dengan bobot yang sama.

Kedua, dan ini lebih penting lagi, pemerintah Swedia berharap herd immunity dapat dicapai. Pemerintah mempercayai warganya untuk menaati aturan social distancing dan tidak keluar rumah bila tak diperlukan, sehingga fasilitas kesehatan tidak dibebani secara berlebihan. Selain itu, pemerintah mencanangkan agar populasinya--terutama yang muda dan lebih kecil resiko meninggal karena COVID-19--segera mengembangkan herd immunity.

Tentu saja, bukan berarti Swedia lepas tangan dan berharap DNA Viking mereka bakal menuntaskan perkara. Epidemiolog Kepala di Dinas Kesehatan Swedia Dr. Anders Tegnell, menyatakan bahwa jika negaranya di-lockdown, Swedia bakal lebih rentan terkena gelombang kedua pandemi COVID-19. Sebab, populasi yang memiliki herd immunity kelewat sedikit. 

Meskipun begitu, ia menyangkal bahwa strategi negara adalah mengejar herd immunity. Seperti negara-negara lain, katanya, Swedia ingin “menghambat laju persebaran virus.” 

Seperti dilansir The Guardian, sejauh ini warga cukup menuruti imbauan social distancing pemerintah. Meski tempat umum masih dibuka, pantauan Google menunjukkan bahwa jumlah perjalanan ke kafe dan toko di Stockholm menurun 20-40%, sementara jumlah penumpang di transportasi umum juga turun 30-40%.

Sejauh ini kelihatannya asyik-asyik saja. Apakah berarti strategi ini berhasil?

Jawaban singkatnya: tidak. April lalu, pemerintah memprediksi bahwa menurut data sampling dan modeling, setidaknya 20% populasi Stockholm--ibukota Swedia--sudah imun terhadap virus SARS-CoV-2. Rupanya, data tersebut meleset jauh. Setelah diperiksa lebih rinci, riset lanjutan dari Dinkes Swedia membeberkan bahwa hanya 7.3% populasi di Stockholm yang punya antibodi untuk melawan COVID-19. 

Pemerintah mengakui bahwa angka ini “lebih rendah dari dugaan semula”. Dalam wawancara dengan NPR baru-baru ini, Dinkes Swedia mengakui bahwa pihaknya “kesulitan menghitung imunitas publik terhadap virus ini”. Dr. Tegnell lantas menyatakan bahwa target pemerintah mencapai herd immunity di Stockholm pada bulan Mei “tidak mungkin tercapai.”

Jumlah kasus positif COVID-19 dan persentase kematian akibat pandemi pun jauh lebih tinggi dari negara-negara tetangganya di Eropa Utara yang menerapkan lockdown. Menurut data Johns Hopkins University, jumlah kasus positif COVID-19 di Swedia mencapai 33,459 kasus, jauh lebih banyak dari Norwegia (8,352 kasus), Finlandia (6,579) dan Denmark (11,559). 

Selain itu, persentase kematian Swedia juga mengkhawatirkan. Sebanyak 11,9% pasien positif COVID-19 di Swedia meninggal, atau 39,26 kematian per 100,000 orang. Jauh melebihi Norwegia (persentase kematian 2,8%, kematian / 100,000 orang sebanyak 4.42), Finlandia (4,7%, 5.56 kematian per 100,000), dan Denmark (4,9%, 9.69 kematian per 100,000). 

Lebih parah lagi, hampir separuh kematian terkait COVID-19 di Swedia terjadi di fasilitas panti jompo. Artinya, negara terbukti gagal melindungi populasi yang paling berisiko meninggal akibat COVID-19.

Ekonomi mereka pun rata-rata air. Seperti dilansir Financial Times, laporan pertumbuhan PDB Swedia untuk kuartal pertama 2020 “hanya” menurun 0,3 persen, jauh lebih baik dari rata-rata penurunan 3,8 persen di Eropa. Namun, angka menggembirakan ini didorong oleh pertumbuhan yang signfikan pada Januari dan Februari. Adapun rapor pertumbuhan ekonomi dari bulan Maret ke atas sebenarnya sudah “merah”.

Menurut Christina Nyman, ekonom kepala di Handelsbanken, Swedia tidak boleh berpuas diri dulu mentang-mentang rapor kuartal pertama lumayan oke. “Dalam jangka panjang, Swedia bakal sama modarnya seperti negara-negara lain.” Tuturnya.

Penyebabnya jelas. Menurut David Oxley, ekonom senior di Capital Economics, Swedia masih bergantung pada rantai suplai dan permintaan dari negara-negara lain. “Menjadi beda sendiri saat seluruh dunia di-lockdown tidak banyak-banyak amat keuntungannya,” ucap Oxley.

Para ekonom berargumen bahwa meski ekonomi Swedia selamat dalam jangka waktu pendek, belum tentu negara tersebut akan aman dalam jangka panjang. Komisi Eropa memprediksi bahwa PDB Swedia bakal anjlok 6,1% tahun ini. Bank sentral Swedia, Riksbank, lebih pesimis lagi: mereka memproyeksikan kontraksi 7-10% dari perekonomian negara, dan angka pengangguran naik jadi 9-10,4%. Untuk ukuran Swedia, itu bencana.

Mari kita rangkum: Swedia menerapkan aturan serupa PSBB karena tidak ingin ekonomi mati dan demi mengejar “herd immunity” tanpa vaksin. Namun, bahkan saat warganya terbukti menaati aturan social distancing dan dengan fasilitas kesehatan yang termasuk terbaik di dunia, mereka tetap kelimpungan. Angka kematian jauh lebih tinggi dari rata-rata, herd immunity tak tercapai, dan ekonomi mereka tetap berisiko ambrol.

Apakah nasib malang mereka dapat jadi pelajaran untuk negara-negara lain?

Related Article