Mempertanyakan Narasi Politik Milenial PSI

Isu tentang kaum milenial menjadi salah satu isu penting dalam kontestasi politik menuju Pemilu 2019. Kedua kubu yang bersaing dalam kontestasi Pilpres 2019 terlihat juga menargetkan suara pemilih milenial sebagai basis pemilih untuk memenangkan persaingan politik. Beragam cara dilakukan masing-masing kubu untuk menggaet suara pemilih milenial, seperti merubah penampilan, gaya bicara, dan membuat komunitas-komunitas anak muda sebagai bagian dari tim pemenangan. Terang saja, toh pemilih milenial yang berusia 17-35 tahun yang mencapai 40 persen lebih dari suara pemilih terdaftar, terlalu menggiurkan untuk dilewatkan.

Dinamika politik menuju pemilu 2019 semakin kompetitif dan berwarna dengan partisipasi anak muda sebagai aktor, dalam hal ini terlibat dalam politik praktis, yaitu partai politik. Banyak anak-anak muda yang tampil menonjol pada masing-masing kubu, sebut saja Faldo Maldini dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan mereka yang berada di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Khusus untuk PSI, mereka disebut sebagai partai anak muda atau partai milenial, lantaran banyaknya anak muda di dalamnya. PSI sebagai partai politik yang mengusung anak muda sebagai ujung tomboknya cukup berhasil dalam mendapatkan perhatian publik lantaran kevokalan politisi-politisi di dalamnya, tak terkecuali dalam membela paslon yang mereka dukung. Namun, tentu image milenial yang melekat pada PSI tersebut “tidak gratis” dan memiliki konsekuensi logisnya.

Tidak gratis tersebut maksudnya, narasi-narasi tentang anak muda dan generasi milenial tentu harus menjadi narasi utama dan pembeda antara PSI dengan partai-partai lainnya. Representasi milenial hanya dalam bentuk kuantitas anak muda atau ide-ide yang tak kunjung terlihat implementasinya tentu tidak akan cukup. Ciri khas milenial tersebut harus diikuti dengan narasi-narasi dan tindakan yang diusung. Jika narasi itu tidak ada, apalagi implementasi atau aktualisasinya, maka wajar jika istilah milenial itu akan disebut sebagai klaim semata atau omong kosong politik.   

Belum Mencerminkan Narasi Milenial

Dalam dua bulan terakhir, November dan Desember, PSI tercatat dua kali mendapat sorotan publik terkait pidato yang disampaikan oleh ketua umumnya, Grace Natalie. Pertama, pidatonya yang disampaikan saat berpidato di HUT ke-4 PSI yang bertajuk Festival 11 di Indonesian Convention Exhibition (ICE), Banten, Minggu (11/11/2018). Dalam pidato tersebut, Grace menyatakan sikap PSI yang menolak perda syariah adalah satu dari tiga misi PSI bila masuk ke DPR. Namun, imbas setelah pidato ini viral dan tersebar, muncul isu-isu yang mengarah kepada PSI anti-syariah.

Adapun yang menjadi misi pertama adalah melindungi pemimpin reformis. Misi kedua, menghentikan praktek pemborosan dan kebocoran anggaran di parlemen. Kemudian, misi ketiga PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindak intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah. Tidak boleh ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa.

Sorotan kedua, terjadi baru-baru ini. Grace dalam pidato politiknya di Festival 11, di Jatim Expo International Surabaya, pada Selasa (11/12/18), menyatakan bahwa PSI yang dipimpinnya tidak akan pernah mentolerir apalagi mendukung praktik poligami. Lebih lanjut, Grace dengan tegas melarang seluruh kader, pengurus dan anggota legislatif yang berasal dari PSI untuk praktek poligami. Grace juga menjelaskan bahwa berdasarkan riset LBH APIK tentang poligami, menyimpulkan pada umumnya praktik poligami menyebabkan ketidakadilan, yang mengakibatkan perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan. Sehingga, memperjuangkan keadilan dan penghapusan diskriminasi harus dimulai dari keluarga dan rumah.

Dalam konteks ini, tulisan ini bukan dalam rangka mempersoalkan, membenarkan, atau pun menyalahkan sebab musabab dua pidato tersebut disorot publik, ataupun substansi dari pidato tersebut. Tetapi, relevansinya dengan image milenial PSI, karena image tersebut harus sejalan dengan apa yang menjadi sorotan dan fokus partai. PSI memiliki citra milenial yang melekat kepada image partainya, serta kader-kadernya. Sifat alamiah kaum milenial tentu pembaharu, kreatif, dan inovatif. Sehingga, sifat tersebut seharusnya terepresentasi dalam narasi politik PSI.

Dua persoalan yang di sorot PSI tadi tentu patut kita apresiasi sebagai bagian dari hitam-putih sifat partai, dalam artian, PSI tidak meletakkan sikap partai berdasarkan “kemana arah angin”. Namun, disisi lain dua kasus tadi belum lah mencerminkan sifat pembaharu, kreatif, dan inovatif PSI sebagai partai dengan sebagian besar kadernya adalah kaum milenial. Jauh-jauh hari partai-partai politik dan ormas juga telah lama membahas tersebut. Jika dilihat dari misi PSI di parlemen pun juga belum terlihat secara spesifik, konteks milenial yang akan diperjuangkan, misalnya mendorong dan membuka ruang partisipasi anak muda di parlemen, peran anak muda menangkal radikalisme dan intoleransi, bagaimana anak muda melek politik, dan sebagainya.

Akan tetapi, narasi-narasi yang dimunculkan PSI justru yang bersifat lama dan tidak mencerminkan kebaharuan, kreatifitas, dan inovasi. Kita belum mendengar ide-ide PSI, seperti mengenai pemanfaatan bonus demografi ini, bagaimana start-up anak muda, bagaimana anak muda disekitaran kampus membangun bisnis kopi dan bekerjasama dengan petani kopi lokal. Perihal start-up kita justru sering mendengarnya dari salah satu caleg muda Faldo Maldini yang datang dari PAN.

Narasi yang muncul belakangan dari PSI justru berpotensi membuka ruang penafsiran yang berakibat konflik horizontal, misalnya isu perda syariah dan isu poligami. Mengapa berpotensi menimbulkan konflik horizontal, khususnya dalam isu perda syariah? Karena narasi-narasi yang menjadi sebab penolakannya, yaitu menolak karena tidak ingin ada diskriminasi, sikap intoleran, dan ketidakadilan. Padahal, akan lebih baik jika narasi-narasi yang dimunculkan sebagai alasan misalnya terkait konstitusionalitas perda tersebut dan terkait urusan otonomi daerah, sehingga ruang-ruang yang berpotensi melahirkan konflik horizontal karena persoalan tafsir dapat diminimalisir.      

Sorotan dan Pelajaran

Image milenial itu memiliki pertanggungjawaban publik didalamnya, bahasa lainnya tidak gratis. Setiap partai atau bahkan calon legislatif dan eksekutif sekalipun yang menggunakan narasi dan image tersebut, akan ditagih ide dan gagasannya. Image milenial itu bukan sekedar komoditas politik untuk mengumpulkan suara kaum milenial dalam pemilu, khususnya untuk pilres 2019 esok. Kaum milenial tentu tidak butuh lagi narasi normatif seperti, partai kami pro anak muda atau partai kami diisi anak muda. Jika hanya itu, so what? Lalu apa? dalam hal ini, tentu setelah dua konteks pidato Grace yang disorot publik, pidato berikutnya berkenaan dengan narasi milenial yang mereka usung dan konsepsikan.

Setiap narasi-narasi yang dikeluarkan PSI akan dilihat, apakah terdapat unsur pembaharu dan inovasi yang menjadi representasi pola fikir anak muda dan generasi milenial, atau hanya membeo kepada isu-isu lama yang telah lama juga digunakan partai politik sebelumnya.

Ikhsan Yosarie adalah seorang peneliti di SETARA, Institut untuk Demokrasi dan Perdamaian.

Related Article