Manuver-manuver AHY Setelah Pemilu 2019

Komandan Kogasma Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) boleh saja gagal saat bertarung dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017, serta urung dipilih sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Namun, langkah politiknya terus berlanjut.

Pasca-Pilpres 2019, AHY mulai melakukan manuver-manuver politik, sehingga memunculkan berbagai spekulasi dari kawan dan lawan politiknya. Misalnya saja saat ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, ada saja yang menganggap AHY berkhianat, apalagi ia dan Partai Demokrat tergabung dalam koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun, tak sedikit juga yang menilai pertemuan dengan Jokowi itu dianggap sebagai langkah bijak AHY dalam berpolitik. Terlepas dari itu semua, manuver-manuver AHY juga dinilai sangat penting sebagai modal politik dalam mempersiapkan diri menyongsong Pemilu 2024.

Pernyataan AHY yang Bertentangan dengan Prabowo

Baru-baru ini, AHY berbeda suara dengan Prabowo, capres yang ikut diusung Partai Demokrat, terkait hasil Pemilu 2019. Putra dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak setuju dengan Prabowo yang menolak hasil Pemilu 2019 dengan dasar dugaan ada kecurangan masif.

AHY juga berseberangan dengan langkah Prabowo yang kemungkinan besar tidak akan membawa protesnya ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menganggap lembaga itu tidak dapat dipercaya lagi. Sebelumnya dalam pidato di Hotel Grand Sahid, Selasa (14/5), Prabowo menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan KPU. 

Padahal, menurut AHY, Partai Demokrat sendiri sudah menyarankan ke Prabowo agar menunggu keputusan resmi dari KPU, lalu baru mengambil sikap. AHY menjelaskan saran itu didasarkan atas sikap Partai Demokrat yang berkomitmen menggunakan cara-cara konstitusional dalam kontestasi politik, terutama pemilu. Apalagi sikap dan pandangan itu juga sudah disampaikan AHY pada 17 April 2019 malam seusai pemungutan suara. 

"Kami menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi. Kami juga ya mencegah keterlibatan kader-kader kami dalam segala bentuk niat, apalagi tindakan yang bersifat inkonstitusional," ucapnya.

Saran Partai Demokrat itu diabaikan Prabowo. Meski begitu, AHY tetap menegaskan bahwa semua pihak seharusnya menunggu pihak yang berwenang mengumumkan hasil Pemilu 2019.

"Kita harus menghormati proses penghitungan suara oleh KPU. Tentu dengan catatan bahwa kita semua sebagai warga negara dan pemilik suara memiliki hak kewajiban mengawasi proses penghitungan tersebut," ujar AHY. 

"Jika kita menemukan adanya kejanggalan, termasuk kecurangan, laporkan. Kita harus adukan itu semua menggunakan cara-cara yang konstitusional. Ada jalur hukum yang tersedia dan ini tentu berlaku untuk semua.”

Ketika ditanya apakah Demokrat akan hengkang dari koalisi setelah saran partainya diabaikan, AHY menegaskan bahwa partainya saat ini masih fokus mengawal rekapitulasi penghitungan suara pilpres dan pileg.

Sebenarnya AHY tidak sendiri terkait ketidaksetujuannya dengan sikap Prabowo. Ia bersama Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya Sugiarto memilih jalan yang tidak searah dengan Prabowo. Dalam pernyataannya, Bima Arya yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bogor itu menegaskan bahwa setiap warga negara harus taat terhadap konstitusi. 

"Bagaimanapun, kita harus taat konstitusi. Kalaupun ada persoalan, ya digugat ke MK. Ya kalau bukan hukum yang berbicara, mau bagaimana lagi caranya? Kita harus berpegang pada konstitusi kita, pada undang-undang kita," kata Bima di tempat yang sama dengan AHY.

Bima berharap siapapun harusnya tunduk dengan hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Sekali lagi, dalam konteks sengketa di pemilu, ia menegaskan bahwa penyelesaian kecurangan melalui MK menjadi satu-satunya jalan terbaik yang bisa ditempuh pihak-pihak yang tidak setuju dengan hasil pemilu.

“Iya, harus jalur MK. Jalur apalagi selain jalur MK? Ya ruangnya itu. Akan elegan apabila ya semuanya diselesaikan secara hukum yang berlaku," ucapnya. 

Bima memastikan jika perbedaan pandangan antara dirinya dan manuver politik Prabowo tidak dipersoalkan PAN sebagai partai yang menaunginya. Ia pun yakin PAN juga sangat mendukung langkah-langkah yang mengedepankan konstitusi, ketimbang berseberangan dengan hukum.

AHY Juga Sempat Temui Jokowi

Sebelum menyatakan perbedaan sikapnya dari Prabowo, AHY sempat menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (2/5) lalu. Pertemuan itu memunculkan banyak spekulasi, salah satunya mengenai sikap AHY dan Partai Demokrat yang dinilai berpotensi merapat ke kubu petahana.

Namun, secara diplomatis, AHY membeberkan bahwa pertemuannya dengan Jokowi tak lebih dari sekedar silaturahmi pasca-Pemilu 2019. Ia juga berbicara langkah ke depan untuk mewujudkan Indonesia yang semakin baik lagi.

"Alhamdulillah sore ini saya bisa silaturahim, sudah lama tidak. Tadi juga jadi suatu yang baik untuk silaturahim setelah kesibukan beliau dan kami juga di lapangan selama 8 bulan terakhir ini," kata AHY usai bertemu Jokowi 

Menurut AHY, bertukar pikiran justru harus terus dilakukan antar para tokoh negara. Ia juga ingin memberi masukan-masukan terkait kemajuan bangsa dan negara. "Yang jelas semangatnya adalah kita ingin melihat Indonesia ke depan semakin baik. Kita juga harus terus menyumbangkan pemikiran dan gagasan karena tentunya sebagai semangat dari demokrasi dan keinginan mewujudkan Indonesia semakin baik ke depan.”

Meski begitu AHY tidak mengungkap secara gamblang masukan apa yang disampaikannya ke Jokowi. Namun ia menyebut akan terus menjalin silaturahmi dan komunikasi demi menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat. “Komunikasi itu tidak harus selalu bicara komunikasi politik pragmatis tapi juga ada hal-hal besar lainnya.”

Related Article