Korea Utara Melaporkan Suspek COVID-19 Pertamanya

Korea Utara mengumumkan dugaan kasus COVID-19 pertama pada Minggu (26/7), setelah dunia berbulan-bulan kewalahan menanggulangi pandemi dan 16 juta orang terkena dampaknya.

Negara tersebut bersikeras untuk sekian lama menyatakan nol kasus. Pada awal bulan ini, Kim Jong Un selaku pemimpin tertinggi Korea Utara bahkan memuji "keberhasilan cemerlang" negaranya dalam menangkal pandemi COVID-19.

Korea Central News Agency (KCNA), kantor berita resmi pemerintah Korea Utara, melaporkan virus itu dibawa oleh seorang pembelot yang tiga tahun lalu pergi ke Korea Selatan. Pekan lalu, orang itu diduga kembali ke Korea Utara dengan gejala COVID-19.

"Sebuah situasi darurat terjadi di Kota Kaesong di mana seorang pembelot yang pergi ke selatan (Korea Selatan) tiga tahun lalu, seseorang yang diduga telah terinfeksi virus ganas, kembali pada 19 Juli setelah secara ilegal melewati garis demarkasi," tulis KCNA.

Namun, KCNA tidak spesifik menyebutkan apakah orang tersebut telah dites. Keterangan "hasil yang tidak pasti dibuat dari beberapa pemeriksaan kesehatan dari sekresi organ pernapasan dan darah orang itu" mendorong otoritas untuk mengkarantina orang tersebut.

Kim Jong Un pun segera menyelenggarakan pertemuan darurat dengan jajarannya pada Sabtu (25/7). Berdasarkan hasil rapat, pemerintah Korea utara langsung menyatakan keadaan darurat dan memberlakukan lockdown di kota perbatasan Kaesong.

Berdasarkan laporan KCNA, Kim segera mengumumkan telah terjadi, "situasi kritis di mana virus ganas dapat dikatakan telah memasuki negara." 

Kim juga mengutus penyelidikan tentang bagaimana sang pembelot berhasil melintasi perbatasan yang dijaga ketat. Ia memperingatkan bahwa pihak yang bertanggung jawab akan mendapatkan hukuman yang berat.

Selama berbulan-bulan, terdapat desas-desus tentang kasus COVID-19 di Korea Utara. Para epidemiolog bahkan meragukan klaim nol kasus negara tersebut karena menganggap sistem kesehatannya tak memadai dan kenyataan bahwa Korea Utara berbatasan langsung dengan Cina. 

Ketatnya kontrol pemerintah atas media dan masyarakat tidak memungkinkan penyelidikan yang komprehensif terhadap perkembangan kasus COVID-19.

Keadaan kasus yang baru diumumkan ini juga dinilai tidak lazim oleh berbagai pihak. Sangat jarang ditemukan kasus individu melewati perbatasan yang dijaga ketat tersebut. Tetapi, otoritas Korea Selatan mengatakan bahwa ada kemungkinan situasi yang tidak lazim ini terjadi. Namun, apakah pembelot tersebut benar-benar terinfeksi COVID-19 pada saat itu, adalah hal yang sangat berbeda.

Pengamat dari BBC, Alistair Coleman, mengatakan sistem politik dan kemasyarakatan yang berlaku di negara itu dapat menjadi keuntungan bagi Korea Utara dalam penanggulangan COVID-19. Di samping masyarakat yang mudah dikendalikan oleh pemerintah, infrastruktur dan sistem transportasi yang tak memadai juga mampu menakan penyebaran COVID-19

Related Article