featured

Foto: Ramadhan/Asumsi.co

Isu Terkini

8 Apr 2021

Korban PHK 'Digaji' 6 Bulan oleh Jokowi, Apa Saja Syaratnya?

Ramadhan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan bahwa pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan UU Cipta Kerja, akan mendapatkan 'gaji' alias uang tunai selama enam bulan. Para korban PHK juga akan mendapatkan pelatihan kerja, hingga akses informasi terkait lapangan kerja.

Kebijakan itu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). PP itu sudah berlaku sejak 2 Februari 2021 lalu.

Namun, untuk pelaksanaan program ini masih menunggu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang saat ini sedang digodok di internal pemerintah.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, yang disiarkan YouTube DPR RI, Rabu (7/4/21), Ida menyampaikan bahwa para korban PHK akan mendapatkan manfaat dari program JKP itu berupa uang tunai yang mencapai 45% dari gaji korban PHK selama tiga bulan pertama. Lalu, tiga bulan berikutnya sebesar 25% dari upah.

"Manfaat bagi pekerja yang ter-PHK dalam program JKP adalah uang tunai 45% dari upah untuk tiga bulan pertama, 25% dari upah untuk tiga bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama selama enam bulan," kata Ida.

Kemudian, Ida menyebut peserta juga berhak mendapatkan manfaat berupa akses informasi pasar kerja, layanan informasi pasar kerja, dan atau bimbingan jabatan, dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antarkerja.

Selain itu mereka juga akan diberikan pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta, dan perusahaan.

Apa Saja Syaratnya?

Setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar pekerja yang terkena PHK mendapatkan uang tunai dari pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan.

Pertama, peserta JKP adalah warga negara Indonesia (WNI) yang ikut serta dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam PP Nomor 109 Tahun 2013.

Rinciannya, usaha besar dan menengah diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKM).Lalu, usaha kecil dan mikro diikutsertakan minimal pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM.

Kedua, peserta yang masuk program JKP belum berusia 54 tahun. 

Ketiga, mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha, baik perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Korban PHK yang menerima bantuan harus sesuai dengan UU Cipta kerja pasal 154A UU No.11 tahun 2020. Jika alasannya karena cacat total tetap, pensiun, meninggal dunia, hingga mengundurkan diri tidak masuk ke dalamnya. Selain itu, korban PHK tadi memiliki keinginan untuk bekerja kembali.

"Termasuk pekerja yang memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, membayar iuran enam bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK."

Batas Atas Upah Program JKP Senilai Rp5 Juta

Sementara itu untuk sumber pembiayaan program JKP ini salah satunya berasal dari pemerintah pusat."Ada peran pemerintah, ada iuran pemerintah sebesar 0,22%, jadi di sini ada tanggung jawab pemerintah pusat, meskipun peserta itu dari berbagai daerah maka tetap saja iuran itu yang membayar adalah pemerintah pusat," kata Ida.

Selain itu, sumber pembiayaan dari program ini juga berasal dari iuran peserta itu sendiri sebelum di-PHK dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM).

"Rekomposisi iuran program JKK sebesar 0,14%, JKM sebesar 0,10%," ucapnya.

Untuk dasar perhitungannya adalah berdasarkan upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS dengan batas upah sebesar Rp5 juta.

"Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan batas upah sebesar Rp5 juta. Ini untuk memberikan kepastian untuk pemerintah karena pemerintah memiliki kewajiban untuk mengiur."

Jadi, dalam hal ini, program JKP memasang ketentuan batas atas upah sebesar Rp5 juta. Itu artinya, kalau ada korban PHK yang bergaji di atas itu, nominal dana JKP yang didapat cuma bisa mengikuti formula uang tunai dengan batasan gaji maksimal Rp5 juta.

Berdasarkan batas atas upah itu, maka pencairan tahap pertama sebesar 45% dari upah Rp5 juta untuk tiga bulan pertama yakni senilai Rp2,25 juta.

Lalu, pencairan tahap kedua sebesar 25% dari Rp5 juta untuk tiga bulan berikutnya senilai Rp1,25 juta, sehingga bila ditotal mencapai Rp3,5 juta.

Selain gaji, peserta JKP juga bisa mendapat manfaat lain yaitu akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja."Kemudian peserta berhak mendapatkan akses informasi pasar kerja, layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan, dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antarkerja," ungkapnya.

"Peserta juga berhak mendapatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi, dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta atau perusahaan."

Pada kesempatan itu juga, Ida menegaskan soal program JKP ini, yang tidak hanya soal mendapatkan uang tunai saja, tapi ada manfaat-manfaat lain yang bisa didapatkan para korban PHK.

"JKP ini secara filosofis, manfaatnya bukan hanya cash benefit saja, tapi bagaimana menciptakan ekosistem ketenagakerjaan, dengan adanya manfaat pelatihan kerja dan akses informasi pasar kerja yang mendorong peserta yang ter-PHK siap untuk bersaing mendapatkan pekerjaan baru," tutupnya.

Share: Korban PHK 'Digaji' 6 Bulan oleh Jokowi, Apa Saja Syaratnya?