Kontroversi Pernyataan Kepala BPIP soal Pancasila dan Agama

Pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Profesor Yudian Wahyudi soal hubungan Pancasila dan agama menuai kontroversi. Saat berbicara kepada detikcom, Rabu (12/02/20), Yudian mengatakan bahwa ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri, sehingga tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Tak pelak ia pun jadi sasaran kritik.

Yudian menyebut Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Menurutnya hal itulah yang berbahaya, sehingga kalau orang-orang jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan.

Derasnya arus kritik yang muncul setelahnya, membuat Yudian pun langsung meluruskan bahwa ia sama sekali tak bermaksud mempertentangkan Pancasila dan agama. "Yang saya maksud adalah bahwa Pancasila sebagai konsensus tertingi bangsa Indonesia harus kita jaga sebaik mungkin," kata Yudian, Rabu (12/02).

Lebih lanjut, Yudian mengatakan bahwa Pancasila sendiri bersifat agamis, di mana nilai yang terkandung dalam tiap sila dengan mudah dapat ditemukan dalam kitab suci enam agama yang diakui Indonesia. Pancasila dan agama punya hubungan yang baik. "Jadi hubungan antara Pancasila dan agama harus dikelola sebaik mungkin," ucap Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga in.

Baca Juga: Terowongan Istiqlal-Katedral dan Awetnya Intoleransi

Yudian bermaksud bahwa yang menjadi musuh Pancasila itu adalah minoritas yang mengklaim dirinya sebagai mayoritas umat beragama. "Namun, pada kenyataannya, Pancasila sering dihadap-hadapkan dengan agama oleh orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman sempit dan ekstrem, padahal mereka itu minoritas (yang mengklaim mayoritas).”

"Padahal Pancasila dan agama tidak bertentangan, bahkan saling mendukung," kata Yudian.

Sekjen MUI Minta Jokowi Copot Kepala BPIP

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengkritik pernyataan kontroversial Yudian itu. Ia pun mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencopot Yudian yang baru dilantik pekan lalu itu sebagai orang nomor satu di BPIP. 

"Kalau benar beliau punya pandangan seperti itu maka tindakan presiden yang paling tepat untuk beliau adalah yang bersangkutan dipecat tidak dengan hormat," kata Abbas dalam keterangan tertulis kepada awak media, Rabu (12/02).

Menurut Abbas, pemikiran dan pemahaman Yudian mengenai Pancasila berpotensi mengancam eksistensi negara. Ada kekhawatiran kalau pemikiran Yudian itu malah destruktif terhadap pengakuan agama dalam Pancasila. 

"Lalu timbul pertanyaan kalau agama harus diberangus lalu sila pertama dari Pancasila itu mau dikemanakan. Dibuang? Kalau dibuang berarti tidak Pancasila lagi dan berarti negara ini bubar," ucapnya.

Lebih lanjut, Abbas menyebut bahwa pemahaman rakyat Indonesia tentang Pancasila akan sulit terwujud karena pimpinan BPIP memiliki cara pandang yang membahayakan. "Oleh karena itu kalau yang bersangkutan benar punya pandangan seperti itu maka pilihan yang tepat untuk kebaikan bangsa dan negara yaitu yang bersangkutan mundur atau dimundurkan.”

Sebab, lanjut Abbas, kalau yang bersangkutan tidak diberhentikan dan tetap terus duduk di sana maka BPIP ini sudah tentu akan kehilangan trust atau kepercayaan dari rakyat.

Setara Institute: Kepala BPIP Lebih Baik Fokus Kerja

Sementara itu, Direktur Riset Setara Institute, Halili menyayangkan pernyataan Yudian tersebut. Sebab yang sudah terlanjur menjadi konsumsi awam, juga oknum anggota DPR, Partai Politik, Pimpinan MUI, Pimpinan Ormas Islam, dan bahkan beberapa intelektual di Perguruan Tinggi adalah ‘Agama Musuh Pancasila’.

“Jika dibaca teks dan konteksnya secara utuh, wacana utama yang dapat diinterpretasi dari pernyataan Kepala BPIP adalah ‘Sekelompok minoritas yang mengatasnamakan mayoritas telah menggunakan agama untuk memusuhi Pancasila’, juga ‘Terdapat sekelompok orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politik kelompoknya’,” kata Halili dalam keterangan tertulis kepada Asumsi.co, Kamis (13/02).

Baca Juga: Polemik Pemulangan WNI Eks ISIS: Ancaman dan Deradikalisasi

Dalam pandangan Setara Institute, Halili menyebut apa yang disampaikan Yudian itu faktual adanya. Sebagai pejabat publik, ia secara terbuka mengakui bahwa ada sekelompok orang, yang mereduksi agama, mengatasnamakan agama, dan mendaku mewakili pemeluk agama mayoritas, telah menggunakan agama untuk memusuhi Pancasila.

“Mengacu pada data longitudinal Setara Institute, 2007-2018, mengenai Kondisi Kebebasan beragama/berkeyakinan, kelompok-kelompok intoleran, telah melakukan sejumlah pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan,” ujarnya.

Dalam 12 tahun, telah terjadi 2.400 peristiwa pelanggaran KBB dengan 3.177 tindakan. Data pelanggaran tersebut menegaskan bahwa individu dan kelompok intoleran telah nyata-nyata melanggar hak konstitusional warga untuk beragama/berkeyakinan yang dijamin oleh Pasal 28E Ayat (1) serta Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang nilai dasar normatifnya bersumber dari Pancasila sebagai Dasar Negara dan Sumber dari segala sumber hukum.

Meski begitu, Setara Institute mengingatkan Yudian bahwa ruang publik merupakan ruang kontestasi wacana, gagasan, dan narasi. Dalam saluran komunikasi publik yang terbuka, Yudian sebagai Kepala BPIP seharusnya lebih berhati-hati dalam melontarkan wacana sehingga dialektika publik yang berkembang tidak kontraproduktif terhadap kelembagaan BPIP dan efektivitas kerja-kerja BPIP. 

Halili pun menyarankan daripada melontarkan wacana yang memantik kegaduhan di ruang publik yang melemahkan urgensi pembinaan ideologi Pancasila, sebaiknya Yudian mengoptimalkan kinerja 'dalam senyap' dan lebih memprioritaskan untuk memobilisasi energi, sumber daya, dan kewenangan institusional BPIP dalam memajukan kesetaraan hak dan kedudukan seluruh warga.

“Selain itu perlu juga membangun perilaku kolektif, terutama dimulai dari penyelenggara negara, dan mengembangkan panduan etik tata kelola pemerintahan negara yang inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.”

Untuk itu, Halili dan Setara Institute, dalam konteks ini, juga mengajak publik untuk mewaspadai narasi-narasi yang secara sengaja dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mendelegitimasi Pancasila. Termasuk terus mengawal secara kritis kinerja Kepala BPIP dan kelembagaan BPIP agar berkontribusi optimal bagi penguatan kebinekaan dan negara Pancasila.

Related Article