Klasemen Kementerian Paling Blunder Bulan Ini

Ada kalanya jajaran Kementerian kita hadir dengan kebijakan yang inovatif, cermat, dan tepat guna. Jarang sih, tapi ya ada kalanyalah. Namun pada saat-saat lain, tiap Kementerian seolah berlomba-lomba dalam kemudharatan. Ada saja cara mereka membuat kita terperangah: mulai dari pernyataan Menteri yang bikin elus dada, rancangan kebijakan yang menyebabkan sakit gigi, hingga momen-momen “Ok Boomer” yang membingungkan masyarakat.

Kabinet Indonesia Maju dilantik sejak Oktober 2019. Sejak pertama diumumkan ke publik, beberapa nama otomatis menarik perhatian. Pemilihan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tak hanya menarik karena Mahfud punya sejarah jadi korban PHP pos politik, melainkan juga karena ia Menkopolhukam pertama yang tidak berlatar belakang militer.

Adapun diangkatnya Fachrul Razi sebagai Menteri Agama serta Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan banyak menuai kritik. Presiden Joko Widodo dinilai blunder menempatkan Prabowo sebab rekor pelanggaran HAM-nya yang patut dipertanyakan serta rekam jejaknya sebagai oposisi. Sementara pelantikan Fachrul Razi menuai kritik karena latar belakangnya sebagai pensiunan jenderal, alih-alih agamawan.

Di luar nama-nama mentereng tersebut, ada pula menteri-menteri yang menonjol karena perilaku gemilangnya. Kami berbicara tentang tokoh-tokoh yang sebelumnya tidak terlalu kentara di imajinasi publik seperti Johnny G. Plate, yang kini menjabat sebagai Menteri Komunikasi & Informatika. Begitu pula Arifin Tasrif, veteran BUMN yang didapuk jadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Atau yang terbaik, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup kita, yang diberkati dengan nama jenial Siti Nurbaya Bakar.

Tindak-tanduk ajaib mereka adalah sumber kegembiraan kami. Kurang greget rasanya bila perilaku spesial mereka tidak kami dokumentasikan secara akurat. Oleh karena itu, kami berinisiatif merancang klasemen Kementerian Paling Blunder sepanjang sebulan terakhir. Prasyarat melesat ke puncak klasemen? Harus ada kombinasi maut antara kebijakan yang mengundang petaka, pernyataan yang salah kaprah, gelombang penolakan publik, serta unsur humor.

Berhubung ada 34 Kementerian, jelas tidak ada waktu untuk meranking semuanya. Cukup enam besar saja yang dibahas, sebab seperti Liga Inggris, hanya posisi papan atas yang penting.

 

6. Kementerian Agama

Dalam wawancara dengan BBC Indonesia pekan lalu (16/1), Kemenag Fachrul Razi mengeluarkan pernyataan garang: kebijakan-kebijakannya yang banyak menuai kritik bakal lanjut terus. Salah satu yang dibahas agak mendalam adalah pelarangan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenakan cadar atau celana cingkrang saat sedang bertugas.

Fachrul Razi berkilah bahwa cadar tidak boleh dipakai sebab dinilai menghalangi ASN melayani sebagaimana semestinya. “ASN kan harus melayani dengan baik, dengan penuh senyuman, muka yang senang.” Tutur Fachrul kepada BBC. “Gimana kalau mukanya tertutup, bagaimana kita tahu itu muka senang? 

Menariknya, beliau seolah beranggapan bahwa organisasi radikal bekerja dengan logika yang sama seperti crosshijabers. “Apalagi di tempat-tempat dengan rahasia tinggi.” Ucapnya. “Kadang-kadang kita masuk, “Orang ini betul nggak? Jangan-jangan katanya si Anu, ternyata di dalam bukan.”

Tudingan bahwa kebijakan tersebut melanggar kebebasan beragama ia tepis dengan cekatan. “Beragama bebas, tapi kalau ASN punya peraturan sendiri.” Pungkasnya. Wajar saja bila untuk edisi kali ini, Kemenag bercokol di enam besar.

 

5. Kementerian Koordinator Kemaritiman & Investasi

Segala puja-puji kita haturkan kepada Luhut Binsar Pandjaitan, protector of the realm and lord of the seven kingdoms. Namun apa boleh buat, belum lama ini beliau disorot media akibat suatu peristiwa yang mencengangkan.

Pekan lalu (13/1), putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) kopi darat dengan Presiden Joko Widodo ditemani delegasi dari kabinet Uni Emirat Arab. Pangeran MBZ berjumpa dengan presiden untuk meneken serangkaian perjanjian terkait keagamaan, pendidikan, penanggulangan terorisme, pertanian, dan kesehatan, juga 11 kesepakatan investasi yang ditaksir mencapai angka 22,8 miliar dollar.

Dalam perjumpaan tersebut, MBZ menyampaikan suatu permintaan mengejutkan. Ia ingin “dicarikan satu pulau yang udaranya agak dingin” dan “pantainya bagus”, sebab MBZ ngebet berinvestasi di bidang pariwisata. 

Datanglah pahlawan kita yang gagah perkasa, Luhut Binsar Pandjaitan. Dengan jatmika, ia menawarkan pulau Tanah Mori di Morowali, Sulawesi Tengah, kepada MBZ. Dalam waktu dekat, Luhut berkelakar bahwa pihaknya akan melakukan “persiapan untuk menjadikan wilayah itu ramah bagi investasi”.

Menghadiahkan pulau terpencil bagi Pangeran Arab adalah premis cerpen realisme magis yang terlalu absurd untuk kompilasi 1001 Malam sekalipun.

 

4. Kementerian Tenaga Kerja

Seharusnya Kemnaker tidak sendirian di posisi keempat. Sengkarut Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) tidak melibatkan mereka saja. RUU tersebut dicetuskan oleh Presiden, dikebut masuk Prolegnas, dan banyak turut andil dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, kami akan jelaskan sebentar lagi kenapa Kemnaker yang terpilih.

Singkat saja soal RUU Cilaka: setelah tertunda sebulan, draft Omnibus Law tersebut akan diserahkan ke DPR Senin (20/1) ini untuk diperbincangkan lebih jauh. Namun, sama seperti RUU Ketenagakerjaan yang dicetuskan tahun lalu, RUU Cilaka menuai penolakan besar-besaran dari kubu buruh. Perubahan di poin-poin kunci seperti PHK, upah minimum, hingga jam kerja dinilai mengorbankan buruh demi bikin para investor kipas-kipas keenakan. 

Dalam wawancara dengan Asumsi.co, Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia Nining Elitos menyebut Omnibus Law bak pinang dibelah dua dengan revisi UU Ketenagakerjaan yang sudah ditolak jauh-jauh hari. Cuma ganti jubah saja. 

Sama seperti kejadian revisi UU Ketenagakerjaan, buruh tidak dikonsultasi secara menyeluruh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengaku pihaknya sudah “mendapat persetujuan” dari kalangan buruh, tetapi klaim tersebut dibantah oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Lantas, di mana peranan Menaker dalam semua keributan ini? Pada 12 Januari 2020, Menaker Ida Fauziah terpantau hadir dalam dialog publik dengan beberapa perwakilan serikat buruh. Dalam acara tersebut, ia meyakinkan semua pihak bahwa RUU Cilaka akan menguntungkan semua pihak. 

Dengan air mata menggenang dan semangat revolusi menggunung, ia menyampaikan deklarasi yang sungguh dramatis: “Di dada kami ada buruh.”

Mashook.

 

3. Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral

Lagi-lagi, ini ada hubungannya dengan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Selain bikin cilaka para buruh yang cekat-cekot gara-gara kesejahteraannya mau dipangkas, Omnibus Law juga disinyalir bakal memberi karpet merah bagi pengusaha-pengusaha tambang batubara.

Muasalnya begini. Dalam Omnibus Law nanti, pasal-pasal penting dalam UU Minerba akan diubah, dihapus, atau ditambah. Menurut penelusuran dari CNBC Indonesia, banyak pasal yang hendak diobrak-abrik mengatur tentang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dalam aturan baru tersebut, Kementerian ESDM mengubah istilah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yang diturunkan dari IUPK, menjadi Perjanjian Berusaha Pertambangan Khusus atau PBKP. Sederhananya, hal tersebut akan berdampak pada kontrak pertambangan batu bara yang bisa diperpanjang tanpa lelang dan penciutan lahan.

Jadi, buang sedotan SJW kamu dan berhentilah mendaur ulang. Semuanya percuma. Ketika seluruh dunia mulai berbondong-bondong beralih ke energi terbarukan, kita hendak memberi suntikan vitamin C kepada industri batubara yang terang benderang dampak lingkungannya.

 

2. Kementerian Hukum & HAM

Kalau kamu memperhatikan berita dengan seksama, kamu akan tahu bahwa PDI-P sedang dirundung perkara. Belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap eks-Komisioner KPU Wahyu Setiawan akibat kasus suap. Kasus tersebut melibatkan tukar guling jabatan anggota DPR yang terafiliasi dengan PDI-P, dan menyeret nama-nama yang disinyalir adalah staf dari Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Sejak saat itu, PDI-P dan KPK terlibat perang dingin. Yah, nggak dingin-dingin amat sih. Pada 15 Januari 2020, PDI-P mengumumkan dalam sebuah konferensi pers bahwa tim hukumnya akan melaporkan KPK kepada Dewan Pengawas. Yap, kamu tidak salah baca, partai penguasa pemerintahan melaporkan KPK gara-gara penyelidikan KPK menggiring salah seorang kadernya. Suram.

Yang bikin tambah ambyar adalah kehadiran sosok familiar di konferensi pers tersebut. Tak lain tak bukan, itulah Yasonna Laoly, yang menjabat sebagai Menteri Hukum & HAM. Saat ditanyai apakah ia turut serta dalam tim hukum tersebut, Yasonna menampik. "Saya ketua DPP-nya, membentuk tim hukum.” Ucapnya. “Waktu kami bentuk, saya umumkan, itulah tugas saya.” Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDI-P pun menyatakan bahwa konferensi pers tersebut dilakukan “di luar jam kerja”, sehingga tidak mengganggu tugas Yasonna sebagai Menteri.

Tentu saja, yang dipermasalahkan bukan jam kerjanya. Tetapi fakta bahwa seorang Menkumham, yang mengabdi pada negara, hadir dalam konferensi pers partai yang sedang diinvestigasi serius akibat tuduhan suap. Singkatnya, kehadirannya nggak etis. Tak heran bila Tirto menyebut bahwa Yasonna tengah melakukan “politik muka dua”. 

Oleh pakar hukum tata negara maupun pengamat politik, kehadiran Yasonna dinilai sebagai cara tidak langsung untuk menekan KPK. Ibaratnya, PDI-P seolah lagi bilang: “Nih, pihak yang lo lawan bisa menghadirkan Menkumham. Negara ada di sisi kami. Lo nggak usah macam-macam.”

Sekali lagi: suram.

 

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sebenarnya, polemik yang dihadapi Kemenkominfo tidak penting-penting amat. Dan justru itu alasan kenapa Kementerian ini memuncaki klasemen kami. Seharusnya, Kemenkominfo memimpin Indonesia menapaki revolusi digital. Namun, ia justru kerap tersandung oleh serangkaian skandal yang bikin tepok jidat.

Ambil contoh insiden absurd beberapa pekan lalu. Muncul akun di situs bokep Pornhub yang mencatut nama Kemenkominfo dan mendapat centang biru tanda akun resmi. Seseorang yang mafhum terhadap konyolnya bercandaan daring akan menepisnya dan membiarkan meme tersebut mati sendiri. 

Tetapi tidak Kemenkominfo. Mereka bikin siaran pers resmi dan bikin semua orang tahu masalah tersebut. Tak henti di sana, Menkominfo Johnny G. Plate mengambil langkah absurd: menuntut Pornhub, dan meminta mereka memblokir situsnya dari Indonesia. Yang mana nggak mungkin, karena bukan begitu cara kerja internet.

Teranyar, Kemenkominfo bersitegang dengan layanan video streaming Netflix. Mereka menerima keluhan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang meminta “konten negatif” dalam layanan tersebut diblokir. Dengan sigap dan siaga, mereka mengiyakan usul tersebut. Kemenkominfo menyatakan bahwa pihaknya akan menyisir isi dari film dan serial yang termaktub dalam Netflix, untuk mencari apakah ada adegan yang negatif sesuai definisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pihaknya pun mengancam akan memblokir Netflix sepenuhnya dari Indonesia bila mereka tidak menyediakan “mekanisme untuk menghilangkan adegan yang pornografi tadi”. Nampaknya, saudara-saudara yang budiman dari Kemenkominfo belum mendengar tentang fitur jenius bernama Parental Control, yang sejatinya sudah tersedia di Netflix.

Akibat pertengkaran-pertengkaran absurd ini, kami rasa tak ada salahnya Kemenkominfo memuncaki klasemen perdana Kementerian Paling Blunder. Kami harap, anugerah ini dapat memotivasi mereka untuk semakin giat dan berprestasi. Semoga, amin.

Related Article