Berkenalan dengan Calon-Calon Ibu Kota Baru

Kalimantan kerap menempati posisi prioritas setiap kali wacana pemindahan ibukota terdengar. Sejak era Presiden Soekarno, yang secara spesifik menyebut  kota Palangka Raya, sampai Presiden Joko Widodo yang baru-baru ini mengunjungi Kalimantan untuk peninjauan. Hal ini bukanlah wacana baru. Sebagai sebuah ibu kota negara, semakin hari Jakarta dipandang semakin tak layak.

Menurut Laporan Statistik Daerah DKI Jakarta 2017, Jakarta telah dipadati lebih dari 10 juta penduduk. Dan berbagai proyeksi menyatakan kota ini akan tumbuh jadi megakota dengan jumlah penduduk terbesar di dunia pada 2030. Populasinya, yang tumbuh 4,1% setiap tahun, diperkirakan akan mencapai 35,6 juta jiwa. Padahal, di masa Hindia Belanda, kota ini dirancang hanya untuk menampung 600 ribu penduduk.

Pada 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 48,91% warga Jakarta tak punya hunian, dan ada backlog alias kebutuhan tempat tinggal untuk 1,3 juta rumah tangga. Di sisi lain, persewaan tempat tinggal tak bisa dijadikan sandaran. Data Statista menyatakan biaya sewa tempat tinggal rata-rata di kota ini mencapai 37% gaji seseorang, jauh melampaui batas atas yang hanya 25%.

Bersama kepadatan, hadir pula kemacetan lalulintas. Menurut penelitian Bappenas pada 2017, kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian hingga Rp67,5 triliun per tahun. Pemerintah telah mengupayakan banyak hal untuk mengatasi masalah abadi ini, mulai dari sistem ganjil-genap, pengaturan sepeda motor, ramp metering di tol, Electronic Enforcement, penambahan jumlah bus Transjakarta, sampai pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT). Namun, macet tetap bercokol di jalan-jalan dan pikiran kita.

Luas dan Aman dari Bencana

Bukan tanpa alasan Soekarno menginginkan Palangka Raya sebagai ibu kota pengganti Jakarta. Pertama, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan kota terluas di Indonesia, 2.400 km, setara 3,6 kali lipat Jakarta. Keluasan itu agaknya memungkinkan pemerintah menyiapkan pembangunan yang lebih rapi. Dalam buku Soekarno & Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya (2006) karya Wijanarka, disebutkan bahwa Soekarno sudah dua kali mengunjungi Palangka Raya untuk melihat langsung potensi kota itu sebagai pusat pemerintahan baru.

Selain luas, Palangka Raya tidak memiliki gunung berapi aktif serta tak berbatasan dengan lautan lepas, sehingga lebih aman terhadap ancaman gempa bumi dibandingkan kota-kota di Jawa, misalnya. Kota itu juga terlindungi oleh hutan yang luas dan banyak sungai, sehingga risiko banjir tak sebesar di Jakarta.

“Kalau dari faktor kegempaan ya memang Pulau Kalimantan itu memang relatif lebih aman ya dari pulau-pulau lain di Indonesia,” kata Kepala Pusat Gempa bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Rahmat Triyono dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat (4/5).

Jokowi Tinjau Sejumlah Lokasi

Pada Selasa (7/5), Presiden Jokowi meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam kunjungan ini, Jokowi didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Zairin Zain yang memberinya berbagai penjelasan.

“Memang ada beberapa lokasi yang sudah kira-kira 1,5 tahun ini dikaji. Salah satunya di Kalimantan Timur, yang kami datangi siang ini,” kata Presiden Jokowi.

Bukit Soeharto atau Taman Hutan Raya Bukit Soeharto memiliki luas 61.850 hektare. Ia terletak di dua kabupaten, Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Kawasan ini terdiri dari hutan lindung dan kawasan safari dengan luas 19.865 hektare, taman wisata 4.400 hektare, hutan pendidikan 1.500 hektare, Hutan Penelitian Pusat Rehabilitasi Hutan Tropis Universitas Mulawarman 22.183 hektare, Wanariset Samboja 3,504 hektare, dan area perkemahan Pramuka 2.700 hektare.

Lokasi tersebut bisa dicapai dalam waktu 1,5 jam dari Samarinda atau 45 menit dari Balikpapan melalui jalan darat. Selain itu, sebagian kawasan itu juga kini dilengkapi ruas Tol Balikpapan-Samarinda. Tol itu melintas sepanjang 24 kilometer di Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto yang merupakan kawasan konservasi.

Keesokan harinya, Jokowi meninjau Kawasan Segitiga di Kalimantan Tengah, di antara kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas. Lokasi itu disebut-sebut memang sudah lama disiapkan oleh Pemprov Kalimantan Tengah melalui kota dan kabupaten, dengan status lahan hutan  berkontur datar, seluas 300 ribu hektare.

“Lahan yang sudah disiapkan itu merupakan lahan bebas, tidak perlu ada pembebasan lahan, ganti rugi atau ganti untung,” kata Habib Said Ismail, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.