Kemendikbud dan Kemenristek Mau Dilebur, Siapa Menterinya?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui peleburan Kementerian Riset, dan Teknologi (Kemenristek) ke kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemedikbud) Republik Indonesia dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/21). 

Persetujuan ini, menindaklanjuti usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal peleburan tersebut dan keinginan membentuk Kementerian Investasi. Dikutip dari Tempo, proses peleburan Kemenristek ke Kemendikbud di antaranya ditandai surat Presiden ke DPR, meminta pertimbangan pada 30 Maret lalu. 

Hal ini pun mendapatkan sorotan dari publik, terutama pakar kebijakan publik dan akademisi. Mereka menyoroti urgensi dari peleburan serta pembentukan kementerian baru tersebut saat ini, serta siapa sosok menteri yang layak menjabatnya.

Peleburan Kementerian Dinilai Tak Efektif Urus Masalah Pendidikan

Pengamat dan praktisi Pendidikan dari Komisi Nasional Pendidikan, Andreas Tambah menilai, bongkar pasang kementerian seperti ini menurutnya tidak perlu. Hal yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah efektifitas kinerja Kemendikbud dan Kemenristek RI dalam menjalankan tugasnya.

“Selama ini sudah fokus atau belum? Kemudian Kemenristek yang menangani perguruan-perguruan tinggi apakah sudah menangani masalah yang menjadi tugasnya dengan baik atau belum?” ucapnya saat dihubungi Asumsi.co, Sabtu (10/4/21).

Ia menyatakan tidak setuju bila peleburan ini menghapus Kemenristek dari struktur kementerian. Pasalnya, masih banyak yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah di bidang riset dan teknologi yang harus dikerjakan tersendiri di satu kementerian. 

Andreas mencontohkan, permasalahan riset di Indonesia masih buruk dari segi kualitas serta urusan pendanaan riset bagi para peneliti. Bila tugas ini dilebur ke dalam Kemendikbud, menurutnya bisa jadi malah tidak diprioritaskan.

“Kalau melihat saat ini, Kemenristek harus dipisah. Mengapa harus dipisah? Riset di Indonesia, saat ini terendah mutunya. Ini yang harus jadi langkah konsentrasi di bidang riset dan teknologi. mutu dan volume riset masih rendah. Para peneliti juga berteriak dana masih rendah,” ujarnya. 

Sementara itu, Mendikbud Nadiem Makarim dinilainya banyak tugas khusus yang masih perlu dibenahi di bidang pendidikan. Bila kementeriannya diberikan tanggung jawab baru mengelola urusan riset dan teknologi, maka konsentrasinya bisa terpecah.

“Mas Nadiem masih banyak masalahnya untuk urusan pendidikan kita. Mulai dari urusan literasi, indeks pembangunan manusia dan daya saing pendidikan kita masih sangat rendah kualitasnya,” terangnya. 

Ia mencontohkan, secara indeks pembangunan manusia di tingkat pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, masyarakat usia sekolah yang bisa mengenyam pendidikan hingga tamat SMA masih rendah.

“Partisipasi memang naik, tapi yang bisa sampai lulus SMA masih rendah. Ini harus jadi konsentrasi Kemendikbud,” imbuhnya.

Kemendikbud Jadi Lebih Produktif

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Lisman Manurung menyatakan setuju bila kedua kementerian ini digabung. Pasalnya, urusan riset dan teknologi dengan bidang pendidikan serta kebudayaan adalah satu kesatuan.

“Ini sebenarnya tugas yang mestinya satu atap, selama ini jadi dua atap. Kesan kita terhadap budaya yang ditangani Kemendikbud terkesan cuma urusan seni  saja. Sebenarnya, kita salah menafsirkannya selama ini,” tuturnya saat dihubungi terpisah.

Ia mengatakan, Indonesia seharusnya mencontoh negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, tak lagi melihat budaya sebagai produk seni tunggal. Mereka sudah menjadikan budaya sebuah produk teknologi yang bernilai jual, berbasiskan riset.

“Kalau bicara budaya, saat ini seharusnya sudah dimajukan dalam bentuk riset. Di Amerika, budaya itu dijadikan riset lalu akhirnya menjadi produk populer seperti device misalnya. Gawai itu kan produk budaya Amerika. Mereka enggak cuma urusan budaya sekadar seni saja,” jelas Lisman.

Dengan demikian, lewat peleburan Kemenristek dan Kemendikbud diyakininya mampu membawa pendekatan kebudayaan Indonesia tak melulu ranah tradisional, sehingga kinerja kementeriannya menjadi lebih produktif.

“Saya setuju ini disatukan karena kita harus mengubah pendekatan kita terhadap budaya. Kalau urusan budaya kita tradisional semata, ini pemikiran zaman penjajahan, yaitu menjaga budaya sedemikian rupa. Bukan itu yang dimaksud, bagaimana kita membangun kultur yang lebih produktif digabung pendidikan,” tuturnya.

Peleburan dengan Kemenristek, lanjutnya, memang bakal menjadikan Kemendikbud sebagai kementerian raksasa. Namun hal ini tak perlu menjadi polemik.

“Kementeriannya memang jadi besar tapi tugas dan fungsinya bisa terdesentralisasi di daerah. Enggak perlu diurus pusat semua. Kementeriannya hanya membuat kebijakan, bukan mengurusi pendidikan. Seluruh operasional kan, sudah diurus daerah-daerah kayak SD, SMP dan SMA  daerah yang urus. Bahkan, perguruan tinggi yang mengurusnya saja bisa daerah,” terangnya.

Siapa Menterinya?

Andreas mengatakan, bila keputusan pemerintah akhirnya tetap melebur Kemenristek ke Kemendikbud, maka cukup ditangani oleh Mendikbud Nadiem.

Menurutnya, tak perlu dilakukan penggantian atau penunjukkan menteri baru. Namun, Nadiem memiliki tugas khusus yang perlu dilakukan di bidang riset dan teknologi. 

“Harus mengembangkan dana riset dan teknologi ini, betul-betul harus menopang dan hasilnya harus berkualitas sehingga bisa dimanfaatkan di dunia usaha dan industri riset-risetnya itu,” katanya. 

Selain itu, Nadiem juga harus tetap fokus meningkatkan kualitas literasi, indeks pembangunan manusia dan daya saing pendidikan di Indonesia. 

“Ketiga tugas ini yang juga harus diperhatikan. Ini kan, juga bisa dikembangkan di bidang riset. Kalau bisa dipegang Mas Nadiem di satu kementerian ya, enggak masalah,” ujar Andreas.

Hal senada juga disampaikan Lisman. Menurutnya tak perlu dilakukan penunjukkan menteri baru. Mendikbud saat ini diyakininya bisa menjalankan tugas yang selama ini ditangani Kemenristek. “Menurut saya, enggak usah tunjuk menteri baru. Serahkan saja ke Mendikbud, Mas Nadiem selesai,” ucapnya.

Ia menegaskan, hal yang harus diperhatikan saat ini, akibat pemisahan Kemendikbud dan Kemenristek menyebabkan tidak efektifnya pemerintah dalam menangani masalah pendidikan di tingkat perguruan tinggi.

“Memang belum seperti yang diharapkan. Di Indonesia masih banyak sarjana menganggur, kemudian banyak kemacetan dalam pengangkatan guru besar. Hal yang perlu dipahami, guru besar di negara lain, seperti di Malaysia jumlahnya 25.000, negara kita cuma 6.000 orang. Ini memalukan,” ungkapnya.

Sedangkan, kata dia, Bambang Brodjonegoro yang saat ini menjabat Menristek RI, bisa ditempatkan di Kementerian Investasi yang digagas pemerintah.

“Pak Bambang ini kan, katanya menangani urusan besar ibu kota baru. Dia pasti ada idealisme soal nilai dan tata kelolanya. Pak Bambang sepertinya mau di sana juga (Kementerian Investasi) untuk persiapan pembentukan ibu kota baru. Menurut saya, ini tepat untuk dilebur,” tandasnya.