KawalCOVID19: Prinsip Pertamanya Adalah Menyelamatkan Nyawa

Warga bisa melakukan kerja-kerja baik tanpa menunggu pemerintah. KawalCOVID19, misalnya, didirikan oleh sejumlah praktisi kesehatan dan teknologi informasi untuk memantau, mengolah, serta menyajikan data pandemi ini bahkan sebelum kasus positif pertama diumumkan di Indonesia.

Menurut perwakilan KawalCOVID19, Ainun Najib, otoritas terlalu lamban dan tidak tegas dalam mengambil keputusan. Di DKI Jakarta, ketidaktegasan penerapan PSBB menjadikan wilayah tersebut masih seperti biasanya: ramai dan macet. Pemerintah pusat “bahkan memperlambat daerah dengan menolak PSBB yang diajukan oleh daerah,” katanya. Padahal, ia bilang, masalah ini eksponensial, sehingga kecepatan intervensi yang menyeluruh menentukan kecepatan penanggulangannya.

“Makanya sejak awal kita mengusulkan lockdown atau karantina wilayah, karena itu lebih tegas. Artinya, kebutuhan rakyat akan ditanggung pemerintah. Ini kan lebih menenangkan rakyat, tapi ini sudah berlalu dan relatif terlambat,” kata Ainun.

Ia juga menyesalkan pengambilan keputusan pemerintah yang tidak berorientasi pada saran para pakar. “Seperti statement kalau panas virus hilang dan sebagainya. Itu kan tidak valid, jurnalnya juga belum peer-reviewed. Kita lihat Ekuador dan Brasil yang iklimnya sama juga sudah kelimpungan. Ini problem besar sebenarnya. Jadi sedih, sampai saya berguyon: kayaknya kita perlu bikin partai,” ujar Ainun

Kalau berkaca pada Amerika Serikat, Italia, dan Iran, jumlah ODP dan PDP bisa meningkat 1000 kali lipat dalam jarak waktu satu bulan. Namun, pemerintah Indonesia belum juga mau mengambil langkah drastis. Untuk itu, Ainun mengimbau pemerintah untuk menempuh beberapa langkah yang disarankan KawalCOVID19.

“Pertama, containment, pemerintah bisa identifikasi dulu dari awal. Supaya virusnya bisa terkurung seperti negara lain. Kalau ternyata tidak bisa, kedua, melakukan test massal di zona merah. Supaya bisa identifikasi juga, kontak tracing dan supaya bisa kembali ke yang pertama. Kalau test massal ga sanggup kita baru lockdown. Ini kan indonesia langkah satu dan dua tidak berhasil jadi kami menawarkan [lockdown] ini sedari awal,” kata Ainun.

“Yang keempat itu tinggal masker untuk semua, ini langkah terakhir. Ini juga bukan solusi menyetop ini hanya mengurangi saja. Di Singapura semua orang wajib pakai masker mulai hari ini kalau tidak denda 300 dolar Singapura,” tegasnya.

Bagi Ainun, data berkaitan erat dengan nyawa, sehingga tidak boleh ada kompromi.

“Kita harus tau first principle kita apa, sih. Setujukah anda jika pertama itu adalah menyelamatkan nyawa? Okelah kita terlambat, sekarang kita di titik ada pencegahan kematian massal. Apakah harus mengorbankan itu semua? Apakah saya harus mempertimbangkan sekian ribu nyawa untuk menyelamatkan ekonomi saja?”

Meski sudah sering memberikan masukan kepada jajaran menteri dan staf khusus, Ainun tidak tahu apakah hal itu sudah dipertimbangkan secara serius. “Saya juga mikir, heran. Ini sudah 40 hari lebih kok nggak ada yang ngajak ngobrol. Apakah yang saya teriakkan, atau yang kita bikin, jangan-jangan tidak tersampaikan,” ungkap Ainun.

Tentang langkah serba tanggung yang kini berjalan, ia berkata, bisa jadi nantinya, “Sudah nyawa tidak terselamatkan, jangan-jangan ekonomi juga tidak.”