post

Current Affairs

Kata Presiden Uni Eropa, Nggak Ada Tempat Bagi “Zona Bebas LGBT”

Permata Adinda, 18 September 2020

Presiden Uni Eropa, Ursula von der Leyen, mengecam Polandia yang sejumlah kotanya mendeklarasikan “zona bebas LGBT” atau “LGBT-free zone”—dan pemerintah nasionalis sayap kanan-nya yang kerap menganggap LGBT sebagai “ideologi”.

Menurut von der Leyen, menetapkan “zona bebas LGBT” sama saja dengan menyatakan zona tersebut “humanity-free zone” atau “bebas kemanusiaan”. Ia menyatakan bahwa tidak ada tempat di Uni Eropa bagi perilaku diskriminatif semacam itu.

“Menjadi dirimu sendiri bukanlah sebuah ideologi. Itu adalah identitasmu. Biar saya perjelas: wilayah bebas LGBTQI adalah wilayah bebas kemanusiaan. Tidak ada tempat bagi itu di uni kami,” ujar Von der Leyen dalam pidatonya, dikutip dari The Guardian.

Sejak tahun lalu, hampir 100 kota di Polandia—yang mengambil porsi sepertiga wilayah negara itu—telah mendeklarasikan wilayahnya sebagai “zona bebas LGBT”. Dengan adanya penetapan ini, maka aktivitas seperti pawai yang menyuarakan kesetaraan dan hak-hak LGBT dilarang. Tindakan represif seperti penangkapan aktivis pembela hak LGBT pun menjadi semakin marak.

Deklarasi ini didorong oleh kampanye menentang hak-hak LGBT yang diamplifikasi oleh partai yang sedang berkuasa—partai Hukum dan Keadilan (PiS)—sejak pemillihan parlemen pada Oktober 2019 lalu. Presiden Polandia Andrzej Duda pun sempat mengatakan bahwa “ideologi LGBT” lebih berbahaya daripada doktrin komunis.

Alhasil, hasil survei yang dilakukan oleh European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex Association (ILGA) pada 2020 menunjukkan bahwa Polandia merupakan negara paling homofobik se-Uni Eropa.

Sebelumnya, kecaman dari Uni Eropa juga datang dalam bentuk pemblokiran dana bagi wilayah-wilayah Polandia yang menetapkan “zona bebas LGBT”. Kota atau wilayah yang mengajukan dana hibah ke Uni Eropa sebesar 5.000-25.000 Euro ditolak.

“Nilai-nilai Uni Eropa dan hak asasi manusia harus dihormati oleh seluruh anggota dan otoritas negara. Itulah mengapa pengajuan hibah dari enam kota Polandia yang mengadopsi paham ‘zona bebas LGBT’ atau ‘hak keluarga’ ditolak,” ujar Komisioner Kesetaraan Uni Eropa, Helena Dalli, lewat akun Twitter-nya.

Selain Uni Eropa, anggota dewan komune Saint-Jean-de-Braye juga mengakhiri kerja samanya dengan sebuah kota di Polandia karena sentimen anti-LGBT. “Prancis berkomitmen untuk memerangi pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual. Hak asasi manusia harus berlaku tanpa diskrimiasi untuk setiap manusia, terlepas dari orientasi seksual atau identitas gendernya,” ujar anggota dewan dalam keterangannya pada Februari lalu.

Puluhan figur publik pun ikut menandatangani surat terbuka yang bersolidaritas mendukung hak-hak LGBT di Polandia dan mengecam pemerintahan mereka, termasuk oleh aktor Margaet Atwood, Isabelle Huppert, sutrada Luca Guadagnino, dan penulis Paul Aster. “Kami bersolidaritas bersama aktivis dan pendukung yang ditangkap, menerima tindakan brutal, dan diintimidasi. Kami sangat prihatin terhadap masa depan demokrasi di Polandia, negara dengan sejarah perlawanan mengagumkan terhadap totalitarianisme dan perjuangan untuk kebebasan.”

Sementara itu, Menteri Keadilan Polandia, Zbigniew Ziobro, balik mengecam keputusan Uni Eropa. Ia menganggap Uni Eropa telah melakukan diskriminasi, dan mengatakan bahwa negaranya akan mempertahankan hukum yang berlaku.

“Kami tidak akan membiarkan warga Polandia dan pemerintah daerahnya didiskriminasi oleh Uni Eropa,” ujarnya lewat Facebook, dikutip dari euronews. “Uni Eropa mestinya menghargai kesetaraan warga-warganya, yang punya hak untuk memiliki opini dan kepercayaan berbeda dengan bebas.”

Selain menyorot soal kebijakan diskriminatif yang diterapkan Polandia, Von der Leyen selaku presiden perempuan pertama Uni Eropa juga menyinggung soal bentuk-bentuk pelanggaran HAM lain yang terjadi dan berkomitmen untuk merancang undang-undang bernama “UU Magnitsky” yang akan menghukum pelaku pelanggaran HAM.

UU ini mengadopsi nama pengacara Rusia, Sergei Magnitsky, yang meninggal di penjara di Moscow setelah mengungkap kasus penyelewengan pajak oleh para pejabat negara. Ia juga akan memperluas daftar kejahatan Uni Eropa menjadi segala bentuk hate crime dan ujaran kebencian—termasuk pula yang berkaitan dengan ras, agama, gender, atau seksualitas.