Kampanye Pintar di Era Media Sosial

Di berbagai platform media sosial, berjualan adalah hal yang begitu lazim. Di Facebook dan Instagram, misalnya, setiap membaca beberapa unggahan, pengguna akan disajikan dengan iklan dari berbagai macam produk. Iklan-iklan di media sosial ini terarah langsung kepada dengan target pasar yang diincar. Hal ini membuat beriklan di media sosial relatif lebih efektif dibandingkan dengan beriklan di televisi atau radio.

Meski berbagai macam produk sudah diiklankan, ada satu “produk” di Indonesia yang tampaknya masih malu-malu menggunakan iklan di media sosial. Produk tersebut adalah kampanye politik. Dalam episode terbaru Asumsi Bersuara with Rayestu, Edbert Gani dan Guntur Mallarangeng dari Alexandria Strategy ngobrol-ngobrol banyak soal penggunaan media sosial di ranah politik praktis Indonesia.

Edbert Gani: Kampanye Politik Indonesia Belum Menggunakan Media Sosial Secara Masif

Komunikasi politik di era digital seperti saat ini sudah sepatutnya menggunakan media sosial. Edbert Gani merasa bahwa politikus-politikus di luar negeri cenderung lebih berani menggunakan media sosial dalam mengkampanyekan dirinya dibanding politikus Indonesia.

“Kalo di luar negeri, di inggris misalkan, dalam komunikasi politik di luar negeri, itu biasa banget partai politik itu invest ke platform-platform sosial media, karena mereka merasa itu lebih efektif dibanding mainstream media,” ujar Gani.

Penggunaan media sosial, menurut Gani, berdampak sangat baik bagi kampanye Partai Buruh dibawah asuhan Jeremy Corbyn pada snap election 2017. Dalam pemilu tersebut, Partai Buruh berhasil membuat Partai Konservatif kehilangan kedudukan sebagai mayoritas parlemen. Meski tidak sampai menggulingkan pemerintahan, Partai Buruh berhasil merebut jatah parlemen Konservatif, membuat partai yang berkuasa sejak tahun 2010 tersebut harus rela berkoalisi dengan partai lain jika ingin mempertahankan kekuasaannya.

Gani paham mengapa penggunaan media sosial yang masif dan terstruktur untuk kampanye belum banyak digunakan di perpolitikan Indonesia. Salah satu alasan besarnya adalah kesan dari Cambridge Analytica. Pencurian data pribadi secara daring, yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, telah mencoreng berbagai nilai positif lain yang dapat diambil dari penggunaan media sosial sebagai wadah berkampanye.

“Cambridge Analytica itu permasalahan utamanya apa sih? Di consent. Nggak ada consent-nya orang menggunakan data pribadi, dan, kalau lo sebenarnya doing the business dengan secara mengikuti peraturan yang ada, itu semua legal. Dalam artian kenapa? Lo ga bakal punya akses terhadap data pribadi. Kita nggak punya akses terhadap data pribadi, tapi lo liat sosial media ini sebagai platform layaknya TV,” ujar Gani. Ia pun melanjutkan, “harus gue omongin kenapa? Kenapa sih orang spending kayak miliaran Rupiah di TV untuk iklan, cuman kayak semenit-dua menit, intinya untuk ditonton. Nah tapi kan sekarang perkembangan teknologi sudah menciptakan sosial media untuk itu juga, untuk orang bisa mengkonsumsi konten-konten apapun itu, termasuk politik.”

Gani pun merasa bahwa penggunaan big data yang baik dan benar merupakan sebuah tantangan bagi para pelaku digital di masa depan. Dalam konteks dirinya sebagai akademisi, ia juga melihat bahwa kampanye menggunakan media sosial adalah sebuah kesempatan yang harus diambil oleh industri digital secepatnya.

Guntur Mallarangeng: GoJo Gunakan Platform Digital untuk Berkampanye

Dari sedikit pihak yang menggunakan platform digital dalam berkampanye, salah satunya adalah Go-Jo. Dalam mengkampanyekan Golkar dan Jokowi pada Pemilu Serentak 2019 yang lalu, kampanye digital Go-Jo berusaha untuk tetap mengaitkan Golkar dan Jokowi.

“Karena kami tahu orang pada umumnya akan memilih antara Jokowi atau Prabowo, yang kami lakukan adalah berusaha untuk melakukan co-branding antara Jokowi dan Golkar,” tutur Guntur.

Alasan menggunakan platform digital dalam kampanyenya adalah adanya keinginan Golkar untuk dapat menarik pemilih-pemilih yang cenderung lebih muda. Golkar merasa bahwa untuk meningkatkan suara pemilihnya, menargetkan pemilih dalam kisaran umur 17-35 tahun adalah hal yang signifikan. Tanpa suara dari golongan umur tersebut, akan sangat sulit menggenjot suara Golkar yang sempat hanya berada di angka 6%. Guntur juga meyakini bahwa untuk menargetkan suara dari golongan umur tersebut, penting untuk menggunakan cara-cara yang positif dan penuh optimisme.

“Jadi yang jelas adalah kita berusaha membuat konten yang bisa positif dan optimis, yang sesuai dengan kesan yang kita ingin sampaikan, entah itu dari Golkar atau Jokowi sendiri, dan pesan-pesan yang berusaha untuk membangun narasi bahwa Golkar itu siap untuk mendukung usaha koalisi Jokowi dan TKN ke depannya,” ucap Guntur.

Related Article