Jokowi Kumpulkan Ketum Koalisi di Istana, Mau Ada Reshuffle?

Presiden Joko Widodo dikabarkan mengundang
seluruh ketua umum partai koalisi pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu
(25/8). Namun belum diketahui maksud dan tujuan Jokowi mengundang ketua umum
partai koalisinya itu.

Sekjen PPP Arsul Sani membenarkan perihal
agenda tersebut. Dia mengatakan yang diundang hanya ketua umum, tidak beserta
sekjen partai.  Namun, Arsul tidak tahu
pasti apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan itu nantinya.

“Saya nggak tahu agendanya apa, (yang
hadir) Ketum PPP, saya nggak (hadir),” ujar Arsul kepada Asumsi.co.

Konsolidasi sampai bahas isu terkini

Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang
Komarudin berpendapat pertemuan itu kemungkinan sebagai upaya untuk memperkuat
koalisi. Sebab selama pandemi ini banyak partai koalisi presiden yang berjalan
sendiri-sendiri.

“Kelihatannya konsolidasi mengeratkan
koalisi. Karena selama pandemi ini partai-partai koalisi Jokowi, jalan
masing-masing dan banyak yang mengkritik kebijakan Jokowi,” kata Ujang kepada
Asumsi.

Ujang juga meyakini pertemuan itu kemungkinan
bukan membahas terkait resuffle kabinet. Dia melihat resuffle
tidak akan terjadi mengingat akan menimbulkan kegaduhan baru di tengah pandemi
Covid-19.

“Sepertinya
belum. Karena jika ada isu reshuffle, akan menambah tidak kondusif di
internal koalisi. Tapi jika itu pun ada reshuffle, itu hak prerogatif
Jokowi,” papar Ujang.

Di sisi lain, Ujang menduga salah satu materi
yang akan dibahas dalam kesempatan itu adalah rencana amandemen UUD 1945. Ujang
berharap rencana itu dibatalkan karena saat ini rakyat Indonesia tidak
membutuhkan amandemen UUD 1945.

Rencana amandemen, kata dia hanya menjadi
kepentingan elite semata. Pasalnya, amandemen bisa menjadi bola liar dan bisa
mengarah pada perubahan substansi masa jabatan presiden yang belakangan isunya
menguat.

“Rakyat tak butuh amandemen. Amandemen
itu kepentingan elite semata. Apalagi jika isu amandemennya mengarah pada
penambahan masa jabatan presiden. Rakyat sedang susah. Jika isu amandemen itu
sampai ke penambahan jabatan presiden, rakyat bisa marah dan rakyat akan
menolak itu,” jelas Ujang.

Dalam Pilpres 2019, ada 10 partai yang mendukung Jokowi. Selain PDI Perjuangan, ada partai Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hati Nurani Rakyat, PSI, Perindo, PKPI, dan PBB.