Jokowi dan Prabowo Siap Deklarasi Cawapres, Mungkinkah Ada Poros Baru di Detik Terakhir?

Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 udah mulai dibuka dari tanggal 4 – 10 Agustus 2018. Namun sampai hari ini belum ada calon yang mendaftarkan diri ke KPU.

Calon presiden petahana Joko Widodo yang sudah mendeklarasikan diri sejak lama kabarnya juga udah punya nama cawapres sebagai pasangannya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sendiri udah yakin kalau deklarasi Presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden (cawapres) 2019 itu akan berbarengan dengan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang mengatakan bahwa selepas mendaftar ke KPU, Jokowi dan pasangannya akan melakukan deklarasi di sejumlah provinsi. Meskipun begitu, Hasto enggan memberikan bocoran kapan tepatnya pengumuman deklarasi tersebut.

Jokowi pun juga udah mengaku bahwa pihaknya telah memutuskan nama cawapres.

“Pada saat yang tepat nanti akan kita umumkan. Tunggu. Ini kan tinggal nunggu berapa hari, masak enggak sabar. Sudah ada, tinggal diumumin,” kata Jokowi saat menghadiri penutupan Rembuk Nasional Aktivis '98 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Juli 2018 lalu.

Enggak cuman Jokowi, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi lawan Presiden Jokowi di tahun 2014 lalu juga kabarnya akan segera melakukan deklarasi. Hal ini telah diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fraksi Gerindra Fadli Zon, yang mengatakan bahwa pihaknya akan mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden pada Kamis, 9 Agustus 2018. 

"Mudah-mudahan kita bisa deklarasikan pada hari Kamis dan tentu pendaftaran kan deadline-nya hari Jumatnya kan," kata Fadli di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Agustus 2018

Fadli juga membocorkan kalau sebelum deklarasi, pihaknya akan membulatkan keputusan soal cawapres dengan mitra koalisi pada Rabu, 8 Agustus malam. Keputusan itu akan menjadi final dalam pemabahasan semua masukan cawapres, termasuk rekomendasi Ijtima Ulama Gerakan Nasioonal Pengawal Fatawa (GNPF) yang mendorong Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri dan Ustaz Abdul Somad, juga nama Agus Harimurti Yudhoyono yang didorong Partai Demokrat.

Kabar ini tentu membuat lega KPU, sebab jika hingga 10 Agustus 2018 nanti hanya ada satu calon yang mendaftar, maka mau tidak mau, KPU harus memperpanjang masa tenggat pendaftaran capres-cawapres.

Hal itu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 35 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019. Dalam aturan tersebut, perpanjangan dilakukan bila hanya ada satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU, dan nantinya perpanjangan akan dilakukan selama dua minggu (2x7 hari).

Tapi, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade sendiri udah menegaskan koalisi Prabowo tidak akan menunda waktu pendaftaran. "Jadi insyallah lah Pak Prabowo segera didaftarkan koalisi ke KPU," kata Andre.

Lalu, apakah memungkinkan adanya koalisi baru di detik terakhir ini?

Koalisi sembilan parpol yang mengusung capres petahana Joko Widodo sepertinya cukup solid dan kompak, bahkan sembilan parpol itu berhasil menyimpan nama cawapres pendamping Jokowi hingga waktu yang tepat jelang pendaftaran ke KPU.

Sembilan parpol tersebut adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai NasDem, dan Partai Hanura. Kemudian, ada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, dan PKPI.

Tapi untuk koalisi parpol pengusung capres Prabowo Subianto ini yang masih perlu dipertanyakan. Saat ini, hanya Partai Demokrat aja yang udah menyatakan akan berkoalisi dengan Partai Gerindra. Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kayaknya masih galau  dalam memilih koalisi.

Hal itu terjadi karena kedua partai masih bersikeras agar nama cawapres yang mereka usulkan bisa diterima. Makanya, Presiden PKS, Sohibul Iman sendiri bilang, kalau peluang koalisi poros ketiga itu masih memungkinkan. apabila PKB, PAN dan PKS dapat bergabung mengusung satu lagi pasangan calon.

"Ya memungkinkan saja. Perubahan itu jam per jam. Paling, kalau poros ketiga itu, PKS, PAN dan PKB. Kami masih memegang teguh rekomendasi dari Majelis Syuro, yakni sembilan kami usulkan sejak awal. Serta rekomendasi dari Ijtima Ulama," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018.

Sayangnya, wacana poros koalisi baru yang diembus Sohibul enggak akan mudah terjadi. Sebab, ketiga partai itu enggak punya tokoh yang kuat untuk menyeimbangi elektabilitas figur Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Meski PAN, PKS, dan PKB membentuk poros tersendiri, namun kekuatan mereka tidak cukup kuat. Tidak ada satu pun tokoh lain yang mampu bersaing dengan Prabowo dan Jokowi dalam bursa Pilpres 2019," ujar pengamat politik Universitas al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin.

Apalagi, sampai H-2 akhir pendaftaran capres-cawapres ini, Jokowi maupun Prabowo masih belum mengumumkan nama pasangannya masing-masing. Itu menunjukkan, bahwa keduanya ingin bisa mengunci partai koalisi agar tidak pecah dan membuat poros baru.

Lalu, menurut kalian sendiri, apakah memungkinkan adanya poros baru di detik terakhir?

Related Article