Jelang Tutup Tahun, Plt Ketua DPR Kritik Presiden Jokowi Lagi

Tahun 2017 akan segera berakhir dalam hitungan jam saja. Tapi, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI Fadli Zon masih melancarkan kritik untuk pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden RI Joko Widodo. Apa sih isi kritik Bang Fadli?

Fadli menyoroti kondisi perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2017 yang masih dianggap jauh dari kata memuaskan. Menurut politisi kelahiran Jakarta pada 1 Juni 1971 itu, kondisi ekonomi saat ini tak lepas dari strategi pembangunan pemerintah Jokowi yang dinilai tak jelas.

"Ini bisa kita lihat dari jargon yang dibangun. Saat naik, pemerintah mengusung jargon Revolusi Mental, seolah itu akan jadi blue print kerja selama lima tahun. Tapi kemudian mereka bangun ternyata adalah infrastruktur fisik. Jadi, antara wacana yang diproduksi dengan praktik yang dikerjakan tidak nyambung," kata Fadli Zon seperti dilansir Kompas.com, Minggu (31/12).

Awalnya, Fadli melihat optimistis ide pembangunan Jokowi yang berdasarkan pada jargon Revolusi Mental. Fadli mengira Revolusi Mental itu akan jadi sejenis gagasan untuk pembangunan sumber daya manusia dari David Korten. 

Sederhananya, gagasan itu adalah kritik terhadap konsep pembangunan ekonomi yang berorientasi mengejar pertumbuhan dengan mengabaikan aspek pembangunan manusia dan lingkungan. Sayangnya, dugaan tersebut seketika runtuh saat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu melihat fakta yang berbeda sekarang.

"Tapi dugaan itu ternyata keliru. Pemerintah sendiri kini bahkan tak pernah menyebut lagi jargon Revolusi Mental tersebut," lanjut politisi berusia 46 tahun tersebut.

Tak hanya itu saja, Fadli juga menyoroti dengan tajam jargon pembangunan maritim pemerintahan Jokowi yang digadang-gadang jadi salah satu program andalan. Lagi-lagi, Fadli menganggap hal itu hanyalah sekedar jargon dan belum tampak bukti nyata, terlebih bagi Fadli, Jokowi hanya fokus membangun infrastruktur di darat.

"Mau mengembalikan kejayaan ekonomi maritim tapi kok yang dibangun adalah jalan tol di darat? Lebih aneh lagi, pemerintah malah hendak melepas pengelolaan 20 pelabuhan ke pihak swasta," beber politisi berkacamata tersebut.

Selain itu, Fadli juga menyebut penggunaan dana publik untuk membangun jalan tol adalah hal yang ironis. Apalagi hal itu lantas tetap membuat publik tetap harus membayar mahal untuk menggunakannya.

"Lihat saja ruas tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang kemarin diresmikan Presiden, tarifnya mencapai Rp14 ribu untuk panjang 12 kilometer. Jadi, masyarakat harus membayar lebih dari Rp1000 per kilometernya," kata Fadli.

Selain soal tarif mahal yang masih harus ditanggung masyarakat, Fadli menilai pengelolaan jalan tol di Indonesia juga ganjil, karena status jalan tol di Indonesia sepertinya tak mengenal masa kedaluwarsa. Sesudah konsesinya habis, biasanya hanya operatornya yang berganti, tapi jalan tolnya tetap digunakan sebagai jalan tol oleh pemerintah, bukan diubah jadi jalan umum biasa. Ini sebenarnya tak lazim dan merugikan masyarakat.

Fadli pun tak ragu menilai buruk sepak terjang ekonomi di pemerintahan Jokowi saat ini. Inkonsistensi jadi salah satu faktor yang membuat pembangunan ekonomi Indonesia saat ini jadi tak jelas dan seperti tak punya konsep.

Sekadar catatan, pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan akan bertahan di angka 5,05 persen. Tak ada pertumbuhan ekonomi yang berarti di tahun ini lantaran angka tersebut tak jauh berbeda dengan pertumbuhan tahun 2016 yang hanya mencapai 5,02 persen.

"Jadi, perekonomian kita sepanjang tahun ini sebenarnya stagnan. Konsumsi rumah tangga, yang biasanya jadi motor pertumbuhan, karena sepanjang tahun ini dihantam oleh pelemahan daya beli, kini turun kontribusinya," selorohnya. 

“Tutupnya sejumlah supermarket dan gerai ritel menunjukkan daya beli masyarakat memang benar-benar sedang tertekan, meski berkali-kali telah dibantah pemerintah,” sambung Fadli. 

Menurut Fadli, pemerintah harus menyadari kebijakan fiskal yang ketat dalam tiga tahun terakhir tak bagus bagi pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Seharusnya anggaran negara diprioritaskan untuk merangsang kegiatan ekonomi masyarakat dan memecahkan persoalan mendesak jangka pendek. 

Lalu, tidak seharusnya di tengah-tengah keterbatasan anggaran dan penerimaan negara, pemerintah terus-menerus memprioritaskan anggaran untuk belanja infrastruktur.

“Selain itu, di tengah kelesuan ekonomi, pemerintah seharusnya tak menambah beban masyarakat dengan kenaikan berbagai tarif, pungutan, serta pajak," jelasnya.

Kondisi miris ini pun membuat Fadli berharap Jokowi bisa mengevaluasi kinerja para menteri dan penasihat ekonominya. Pemerintah harus mengevaluasi kembali cara mereka menggunakan anggaran dalam tiga tahun terakhir ini.

"Jika tidak, Jokowinomics akan dikenang sebagai kegagalan," tegas Fadli.

Sebagai wakil rakyat, memang sudah jadi tugas Fadli Zon untuk menyampaikan kritik bila ada kebijakan pemerintah yang kurang berjalan baik. Lalu, sebagai pemimpin yang baik, Presiden Jokowi pun harus menampung masukan serta melakukan evaluasi kinerja di sepanjang tahun 2017 ini. 

Related Article