Jelang Debat Pilpres V: Warga Indonesia Belum Sejahtera

Pada hari Sabtu (13/4) mendatang, Debat Pilpres putaran terakhir akan diadakan. Bertempat di Hotel Sultan, Jakarta, debat ini akan mengusung tema Ekonomi dan Kesejahteraaan Sosial, Keuangan, dan Investasi. Berangkat dari debat-debat sebelumnya, kesejahteraan masyarakat sudah beberapa kali disinggung oleh kedua pasangan calon (paslon). Jika melihat dari tema debat kali ini, sudah jelas bahwa kesejahteraan sosial akan kembali menjadi salah satu isu yang dibahas. Hal ini karena adanya perdebatan mengenai program kesejahteraan yang dicanangkan selama ini.

Politikus kondang Indonesia, Fahri Hamzah, pada bulan November 2018 yang lalu mengeluarkan sebuah buku berjudul “Mengapa Indonesia Belum Sejahtera’.  Dalam sebuah keterangan tertulis, Fahri menuturkan bahwa secara statistik Indonesia memang belum sejahtera.

Baca Juga: Jelang Debat Pilpres V: Akankah Revolusi Industri 4.0 Menutup Banyak Lapangan Pekerjaan?

“Saya baru menulis buku yang judulnya itu ‘Mengapa Indonesia Belum Sejahtera’, di samping kalau kita secara statistik, memang Indonesia masuk ke dalam kategori belum sejahtera,” ucap Fahri dalam sebuah keterangan tertulis, Senin, 19 November 2018.

Menurut Fahri, jika dibandingkan dengan negara-negara yang merdeka bersamaan dengan Indonesia, pendapatan per kapita Indonesia masih begitu rendah. Ia menyebutkan beberapa negara seperti Malaysia dan Vietnam yang kini angka pendapatan per kapitanya sudah lebih besar dari Indonesia.

“Sementara negara seperti Malaysia sudah belasan sekarang, Thailand sudah 8 ribu (Dolar AS), dan bahkan Vietnam yang sudah 6 ribu. Kalau kita sebut Cina, negara itu sudah 15 ribu, Korea Selatan sudah 24 ribu. Apalagi Singapura, sudah 50-an ribu, begitu juga Jepang, yang pada saat kita medeka, mereka dihujani bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, mereka 40.400, sementara kita masih 3.800,” tutur Fahri.

Baca Juga: Saat Masa Tenang Kampanye, Apa yang Harus Ditaati Para Peserta Pemilu 2019?

Sedangkan klaim berbeda diutarakan oleh Ketua Umum Relawan Indonesia Jokowi (Reliji) Bursah Zarnubi. Menurut dia, berbagai indikator telah menunjukkan bahwa era Jokowi sudah lebih baik dibandingkan era-era sebelumnya. Ia juga menuturkan kalau saat ini, Jokowi telah mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Hal ini, menurut Bursah, telah meningkatkan kesejahteraan terutama di wilayah pinggiran.

“Prestasi monumental Jokowi lainnya adalah mewujudkan pembangunan yang merata dan berekadilan. Itu dilakukan dengeaen mengubah orientasi pembangunan yang selama ini Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, menggenjot pembangunan di wilayah pedesaan dan daerah pinggiran, serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur di luar Jawa,” tutur Bursah dalam acara Workshop dan pembekalan Relawan Kampanye Door to Door wilayah Jambi, Rabu (27/3).

Mengukur Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Dalam mengukur kesejahteraan rakyat Indonesia, salah satu caranya adalah dengan berpatokan pada indikator kesejahteraan rakyat tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada tahun 2018, BPS berfokus pada akses masyarakat terhadap rumah layak huni. Temuan BPS pun menyebutkan bahwa dari 20 persen populasi masyarakat termiskin, 12,55 persen di antaranya tidak mendapatkan akses rumah layak huni. Itu artinya, rumah layak huni belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Meski demikian, ada tren yang membaik dari tahun 2015 hingga 2017. Disebutkan bahwa pada tahun 2015, rata-rata persentase rumah tangga kumuh di Indonesia berada di angka 7,1 persen. Sedangkan pada tahun 2017, angka ini sudah merosot di level 5,34 persen.

Baca Juga: Ancaman "Big Data" Terhadap Pemilu

Dari rata-rata Indonesia tersebut, provinsi yang paling rendah wilayah kumuhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di level 1,3 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata Indonesia. Sedangkan DKI Jakarta masih berada di atas rata-rata nasional, yakni 7,16 persen. Provinsi dengan persentase rumah tangga kumuh terbesar tahun 2017 adalah Papua di angka 40,83 persen.

Selain dari indikator tersebut, kesejahteraan masyarakat juga bisa diukur berdasarkan rasio gini. Rasio gini adalah sebuah cara untuk menghitung ketimpangan ekonomi di masyarakat. Pada bulan September 2018 yang lalu, rasio gini Indonesia berada di level 0,384 (dengan 1 berarti ketimpangan sempurna, dan 0 angka kesetaraan sempurna). Meski masih ada ketimpangan, BPS menuturkan bahwa Indonesia berada dalam level ketimpangan rendah.

Tantangan Menciptakan Kesejahteraan Sosial di Masyarakat ke Depan

Berangkat dari dua temuan di atas, pemerintah Indonesia setidaknya memiliki dua tantangan. Yakni pertama, meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap rumah yang layak. Hal ini tidak mudah karena mengentaskan kemiskinan, sekaligus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan rumah yang layak, membutuhkan serangkaian kebijakan yang berkaitan satu sama lain.

Sedangkan tantangan kedua adalah menurunkan ketimpangan tanpa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Menurunkan ketimpangan ini adalah tantangan yang sulit karena pada saat yang bersamaan, pemerintah harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik. Jangan sampai, angka ketimpangan turun namun bukan karena pertumbuhan ekonomi, melainkan karena kelompok ekonomi menengah ke atas yang mengalami hambatan ekonomi.

Related Article