Jelang Debat Ketiga: Hiruk Pikuk Kementerian Sosial di Era Jokowi

Debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan membahas tentang tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial budaya. Pada debat tersebut, hanya calon wakil presiden yang tampil yakni cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin dan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno. Salah satu tema yang bakal menarik dibahas adalah tema sosial.

Dalam debat yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2019 di Hotel Sultan, Jakarta itu, pembahasan tema sosial tentu tak jauh-jauh dari sorotan terhadap kinerja pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial. Seperti apa hiruk pikuk perjalanan Kemensos selama empat tahun di masa pemerintahan Joko Widodo?

3 Mensos dalam 4 Tahun Era Jokowi

Mungkin masih banyak yang ingat bahwa di era pemerintahan Presiden Jokowi, Kemensos beberapa kali mengalami pergantian menteri. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan melantik tiga menteri sosial dalam kurun waktu empat tahun. Siapa saja ketiga Mensos yang pernah bekerja di era Jokowi?

Sosok pertama yang dilantik Jokowi sebagai Mensos adalah Khofifah Indar Parawansa. Khofifah dilantik bersama menteri-menteri Kabinet Jokowi pada 27 Oktober 2014 lalu. Namun, meski dikenal sebagai sosok Mensos yang cukup baik, Khofifah tak menyelesaikan tugasnya hingga masa akhir.

Pada tahun 2018, Khofifah mundur dari jabatannya sebagai Mensos karena hendak ikut bertarung di pentas Pilgub Jatim 2018 sebagai calon gubernur. Akhirnya, Khofifah pun diizinkan mengundurkan diri dari posisi Mensos dan ikut di Pilgub Jatim 2018.

Baca Juga: Debat Pilpres Ketiga dan Upaya Pemerintah Lindungi TKI yang Terjerat Hukum di Negeri Orang

Setelah Khofifah mundur, posisi Mensos lalu diisi oleh politikus Partai Golkar, Idrus Marham yang dilantik pada 17 Januari 2018. Saat itu, Idrus tercatat menjadi kader Golkar kedua yang mengisi jabatan penting di Kabinet Jokowi. Sebelumnya, sudah ada Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

Sayangnya, tak disangka-sangka, masa jabatan Idrus ternyata hanya berumur pendek. Ya, Idrus hanya menjabat selama 7 bulan sebagai Mensos karena ia memutuskan mundur pada hari, Jumat, 24 Agustus 2018.

Idrus mundur setelah menerima surat penetapan tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan dugaan suap PLTU Riau-1 sehari sebelumnya. Setelah Idrus mundur, Jokowi lalu bergerak cepat menentukan penggantinya.

Baca Juga: Kinerja Pemerintahan Jokowi di Bidang Pendidikan, Bagaimana Janji dan Capaiannya?

Hanya beberapa jam setelah Idrus mundur, Golkar yang merupakan parpol Idrus lalu menyodorkan nama penggantinya sebagai Mensos yakni Agus Gumiwang Kartasasmita. Jokowi menyetujuinya dan langsung melantik Agus Gumiwang. Agus pun tercatat sebagai Mensos ketiga di era pemerintahan Jokowi.

Agus dilantik dengan Keppres Nomor 148/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Kerja sisa masa jabatan 2014-2019. Yang ditetapkan oleh Jokowi di Jakarta, Jumat 24 Agustus 2018. Selanjutnya, Jokowi mengambil sumpah jabatan Agus Gumiwang sebagai Menteri Sosial.

Program Sosial yang Efektif Turunkan Angka Kemiskinan

Meski sempat memiliki tiga Mensos dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Kemensos bukannya tanpa prestasi. Sepanjang empat tahun masa pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla, berbagai rencana pembangunan yang dicanangkan pemerintah diklaim telah tercapai salah satunya menurunkan angka kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 sebanyak 25,95 juta penduduk turun 630.000 penduduk dibandingkan September 2017 sebesar 26,58 juta penduduk. Adapun persentase penurunan angka kemiskinan menjadi hanya satu digit yaitu 9,82% dari 10,12% pada September 2017.

Baca Juga: Celah Isu Pendidikan yang Bisa Jadi Modal Sandiaga di Debat Ketiga

Penurunan angka kemiskinan itu, menurut BPS tidak lepas dari program penerimaan bantuan sosial yang meningkat sampai 87,6% dan diterima tepat waktu. Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan tekad pemerintah untuk terus menekan angka kemiskinan ini telah disampaikan presiden dalam sidang tahunan DPR/MPR Agustus 2018 lalu.

Peningkatan pelayanan sosial dasar terhadap warga negara merupakan upaya pemerintah dalam pengurangan kemiskinan dan permasalahan gizi buruk (stunting). “Kedua program ini menjadi salah satu dari lima poin utama pembangunan manusia pada 2019,” kata Agus Gumiwang dalam rilis, Rabu 24 Oktober 2018.

Agus mengungkapkan bahwa keberhasilan pemerintah menekan angka kemiskinan juga tidak lepas dari strategi berkesinambungan pemerintahan Jokowi-JK sejak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Pada tahun pertama pemerintahannya, Jokowi sudah meletakan fondasi melalui penguatan strategi perlindungan sosial dan pada tahun ke-4 pembangunan manusia menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019.

Berbagai strategi penurunan angka kemiskinan pun disusun pemerintah seperti penambahan jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Tahun 2018, misalnya, tercatat penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa. Adapun penerima manfaat Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta jiwa.

“Pada 2019 nanti, angka penerima JKN bertambah menjadi 96,8 juta jiwa dan indeks bantuan sosial KPM PKH meningkat hingga 100% sesuai dengan kondisionalitas keluarga,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengatakan terdapat lima tujuan PKH yaitu meningkatkan akses layanan sosial dasar, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM PKH.

Upaya Kemensos untuk menekan angka kemiskinan juga diwujudkan dengan memberikan perlindungan sosial bagi korban bencana. Selain itu, Kemensos juga terus memberikan perhatian dan perlindungan kepada komunitas adat terpencil dan kelompok rentan. “Ini merupakan bentuk komitmen pemerintahan Jokowi-JK bahwa kesejahteraan adalah hak seluruh warga tanpa kecuali,” kata Agus.

Melalui Kemensos, pemerintah melaksanakan Program Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas. “Dengan berbagai strategi program perlindungan sosial tersebut, diharapkan target Presiden RI bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2019 akan turun lagi dari 9,82 persen menjadi 8,5 – 9,5 persen akan tercapai.”

Gagasan Peningkatan Anggaran Bansos untuk Percepatan Penanganan Kemiskinan

Terbaru, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita menganggap gagasan meningkatkan alokasi anggaran bantuan sosial memiliki argumentasi kuat. Ia berpendepat persentase kemiskinan sebesar 9,66 persen berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) September 2018, merupakan capaian penting meskipun secara riil jumlah warga kurang mampu tidak kecil.

“Maka usulan meningkatkan anggaran bantuan sosial termasuk PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), bisa dipandang sebagai upaya pemerintah melakukan percepatan penanganan masalah kemiskinan. Di lain pihak, juga untuk mendorong proses graduasi KPM (Keluarga Penerima Manfaat), sehingga bansos bisa dialokasikan untuk warga kurang mampu lainnya,” kata Mensos usai menghadiri kegiatan Sosialisasi PKH dan BPNT di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin, 11 Maret 2019.

Agus menjelaskan bahwa persentase angka kemiskinan menjadi sebesar 9,66 persen memiliki makna penting karena juga dibarengi dengan penurunan indeks gini, yakni 0,381. “Ini bukti nyata bahwa bansos termasuk di dalamnya PKH dan BPNT, efektif dan punya dampak langsung dalam penurunan angka kemiskinan. Namun di sisi lain, kenaikan anggaran juga harus dibarengi dengan pengawasan, sehingga pengelolaan anggaran bansos tepat sasaran,” kata Agus.

Mensos juga menyinggung soal rencana Presiden Jokowi meluncurkan Kartu Sembako Murah, yang menjadi pelengkap Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Menurut Mensos, pihaknya kini tengah mengkaji konsep, bentuk, dan program Kartu Sembako Murah. “Konsep, bentuk, dan kegiatan Kartu Sembako Murah ini sedang kami susun dan rumuskan,” ujarnya.

Sejumlah opsi tengah digodok, termasuk salah satunya adalah mengintegrasikan dan menambah jangkauan Kartu Sembako Murah dengan bansos BPNT. Sehingga, para keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bansos tersebut tidak hanya untuk membeli beras dan telur, tetapi juga ditambah dengan kebutuhan pokok lainnya.

“Kalaupun tidak (terintegrasi) dengan Kartu Sembako Murah, bansos BPNT tidak hanya bisa untuk membeli beras dan telur, tetapi juga ditambah itemnya dengan minyak goreng dan gula,” ucapnya.

Kendati demikian, Mensos menekankan, pilihan akhir yang diputuskan tergantung Presiden. Kemensos hanya bertugas menyiapkan pilihan kebijakan yang akan diputuskan Presiden Jokowi.