Jadi ODP Tidak Gampang, Jangan Dipersulit dengan Stigma

Tiga pekan lalu, saya pulang ke rumah dengan status Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan kewajiban mengurung diri. Bekal saya cuma antibiotik, obat demam, obat sesak napas, dan surat sakti berisi instruksi bila gejala saya memburuk. Di halaman belakang surat itu, tertera nomor telepon perwakilan RS tempat saya memeriksakan diri dan petugas dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

“Katanya gimana?” tanya ibu saya, yang bersikeras agar saya menjalani swakarantina di rumah keluarga.

Tidak ada solusi selain menjaga jarak dan disiplin minum obat. Bila sesak napas dan demam yang bikin saya tunggang langgang ke RS tidak lekas reda, saya harus menelepon Dinas Kesehatan. Mereka berjanji menjemput saya dengan ambulans khusus.

Masuk akal. Bila ternyata saya positif COVID-19 dan berangkat ke RS rujukan terdekat menumpangi kendaraan umum, apa jadinya? Protokol WHO mengharuskan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berangkat ke fasilitas kesehatan dengan ambulans. Bila tidak memungkinkan, dengan kendaraan pribadi.

“Serius, katanya dijemput pakai ambulans?”

Saya ketawa. Dramatis juga sih, tapi kata petugas di RS begitu.

“Sudahlah, nggak usah dipikirkan,” ucap ibu saya. “Begini, deh. Kalau ada ambulans tiba-tiba datang ke rumah, terus paramedisnya turun pakai masker dan ADP, menurut kamu apa yang bakal terjadi?”

Saya langsung paham maksudnya. Skenario terbaik: para tetangga bergunjing dan keluarga saya akan dikucilkan. Skenario terburuk: segerombolan orang dengan obor dan garpu rumput memaksa kami minggat. Orang Indonesia gampang panik dalam situasi krisis. Semisal The Walking Dead dipindah kemari, serial itu bakal tamat dalam tiga episode karena semua orang sudah saling membunuh.

Kabar soal swakarantina saya menyebar dengan cepat. Seringkali, detailnya lebih heboh dari kenyataan. Adik saya disuruh kerja dari rumah gara-gara seisi kantornya geger. Saya dihubungi terus oleh orang-orang menjengkelkan yang lebih tertarik menginterogasi saya ketimbang membaca edaran resmi WHO. Seorang rekan kerja memberitahu saya bahwa pengelola gedung khawatir saya akan dijauhi saat kembali ke lingkungan kantor. 

Sebentar--dijauhi karena kena wabah? Gimana maksudnya?

“Tuh, kan, Mama bilang juga apa,” kata ibu saya sembari mengupas bawang. “Orang-orang yang katanya berpendidikan tinggi saja panik.”

Saya termasuk beruntung. Kondisi saya membaik, saya dapat swakarantina di tempat yang layak, dan saya dapat bekerja dari jarak jauh. Nasib ODP-ODP lain belum tentu sama. Hanya berselang beberapa hari (18/3), tersiar kasus Syamsi Hadi, warga DKI Jakarta yang diusir warga setelah istrinya berstatus ODP.

Syamsi celaka dua kali. Pertama, istrinya ditolak oleh sedikitnya tiga RS rujukan sebab ruang isolasi mereka penuh. Sambil menunggu hasil tes preliminer untuk COVID-19, seyogyanya pasien ditempatkan di ruang isolasi untuk berjaga-jaga (saya juga begitu). Tetapi istri Syamsi apes. Ruang isolasi di RS rujukan penuh, sehingga istrinya tak bisa menunggu hasil swab test dengan aman.

Kemalangan kedua, Syamsi dan istrinya tak bisa pulang ke rumah. Ia mengaku dilarang warga selama hasil negatif COVID-19 belum turun. Padahal, sembari menunggu hasil tes keluar, pihak RS justru meminta istri Syamsi pulang. Kepepet, pasutri itu terpaksa menyewa kamar hotel di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Bayangkan harga kamar RedDoorz langganan akun-akun alter, lalu hitung biayanya bila kamu harus menginap di sana kira-kira seminggu. Berat, kan?

Tak hanya ODP yang terombang-ambing. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) melaporkan bahwa pekerja medis yang berjuang di garis depan melawan COVID-19 pun mengalami diskriminasi. Dalam salah satu laporan yang diterima PPNI dua pekan lalu (22/4), tenaga medis yang bekerja di RSUP Persahabatan Jakarta Timur diusir dari kos. Mereka harus ditampung sementara di lingkungan RSUP Persahabatan.

Insiden serupa terjadi di Makassar, pekan lalu (27/3). Dua puluh orang tenaga medis yang bekerja di RS Pendidikan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar disepak dari kos-kosan. Seperti disampaikan dr. Hisbullah Amin, seorang dokter senior di sana, mereka diusir sebab “ibu kos atau bapak kos mereka merasa khawatir jika mereka pulang membawa kuman dari rumah sakit.” Mereka pun terpaksa tidur di RS.

Paling nahas tentu saja kejadian di Banyumas, Jawa Tengah, baru-baru ini. Jenazah seorang pasien positif COVID-19 ditolak warga saat hendak dikuburkan. Ambulans dihadang, dan warga berteriak-teriak marah. Menurut pengakuan Bupati Banyumas Achmad Husein, jenazah tersebut telah dipindah empat kali. Semuanya karena penolakan dari warga sekitar. Padahal, seharusnya jenazah positif COVID-19 dikuburkan selambat-lambatnya empat jam setelah meninggal dunia.

Segala kabar soal stigma yang dihadapi ODP, PDP, dan pekerja medis bikin saya risau. Ketika semua ini reda, saya jelas tidak mau diperlakukan seperti biang penyakit. Namun, sebetulnya saya paham kenapa warga Banyumas, pemilik kos di Makassar, hingga pak RT Syamsi Hadi begitu panik. Selayaknya manusia biasa, mereka takut terhadap sesuatu yang tak mereka pahami.

Pakar penyakit menular paling senior sekalipun garuk-garuk kepala di hadapan COVID-19. Learning by doing buat anak-anak sekolah Montessori lain halnya dengan learning by doing menangani virus yang telah mencabut nyawa puluhan ribu orang. Tapi, mau tidak mau kita melakukannya. Ini virus baru, kita tak tahu banyak, dan informasi ngawur berseliweran.

Pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah berbuat cukup untuk menyebarkan pengetahuan tentang virus ini? Sejak wabah misterius tersebut menyebar dari dataran Cina hingga negara-negara tetangga, pemerintah kita tampak menyepelekan ancaman COVID-19. Kita disarankan minum jamu dan susu kambing liar, sementara seorang Menteri (yang kemudian positif COVID-19) berkelakar bahwa orang Indonesia kebal karena terbiasa makan nasi kucing. 

Saya tidak tahu apa-apa, kamu juga, dan orang-orang yang bertugas melindungi kita sepertinya tak mau tahu. Kasus positif COVID-19 pertama di Wuhan dilaporkan pada November 2019. Malaysia mencatat kasus positif COVID-19 pertama pada 25 Januari 2020. Lima hari kemudian, WHO mengumumkan kondisi gawat darurat global. Dokumen Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi COVID-19 baru diterbitkan Kementerian Kesehatan Indonesia pada 17 Februari.

Ketika diwawancarai media, Syamsi Hadi mengaku ia tidak mendapat edukasi apapun dari pihak rumah sakit soal mekanisme isolasi diri atau swakarantina. Padahal, istrinya menunjukkan gejala COVID-19, warga kampungnya menolak menerima mereka kembali, dan mereka terjebak berdua di hotel sampai entah kapan. Bagaimana mungkin ia tidak panik?

Apabila seorang ketua RT di ibu kota atau lulusan-lulusan sekolah luar negeri saja terberak-berak di celana karena ketakutan, apalagi warga di pedesaan yang akses informasinya terbatas. Achmad Husein mengaku bahwa penolakan warga disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi. Risiko penularan dari jenazah amat kecil bila protokol penguburan ditaati, tetapi orang-orang tidak paham itu. Bagi Pak Husein, insiden tempo hari jadi peringatan bagi Pemkab Banyumas. Pihaknya punya kewajiban khusus melakukan sosialisasi yang lebih baik.

Bukan cuma Achmad Husein yang alpa. Seperti dilansir Pikiran Rakyat, sosialisasi pemerintah tentang bahaya COVID-19 dan cara penanggulangannya belum merata. Ridwan Mustofa, seorang Ketua RW desa di wilayah Garut, Jawa Barat, mengaku belum ada sosialisasi apapun terkait virus COVID-19, baik cara penularan maupun cara pencegahannya. Kegiatan penyemprotan desinfektan pun lebih banyak dilakukan di wilayah perkotaan dan belum menyentuh desa. 

Kini, Ridwan kelabakan berusaha menenangkan warganya yang banyak menerima informasi hoaks terkait COVID-19. Wajar saja bila mereka marah. Wajar saja bila mereka kebingungan. Wajar saja bila mereka panik saat melihat ambulans berisi pekerja medis pakai ADP lengkap membawa mayat ke arah desanya.

Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, saya membacakan fakta terkini tentang COVID-19 kepada ibu saya. Ia mengangguk, berusaha paham. Saya merasa seperti kanak-kanak lagi, pulang dari sekolah dan berceloteh tentang pelajaran yang baru saya pahami. Saya beruntung, sebab sejak dulu ibu saya terbiasa mendengarkan. Sehari setelah swakarantina dimulai, ia membelikan saya masker dan sibuk meramu jamu.

Kawan saya juga beruntung. Ia kehilangan pekerjaan di Bandung, dan mudik lebih cepat ke kampung halamannya di Sulawesi pekan lalu. Dengan nada mengeluh campur bangga, ia cerita bahwa orang tuanya menempatkannya di ruangan sendiri dan memintanya swakarantina selama 14 hari. Sekadar untuk berjaga-jaga.

“Keren juga orang tua lo,” komentar saya.

“Itu gara-gara gue kasih mereka propaganda nonstop soal bahaya Corona,” balas teman saya. “Makanya mereka enggak nganggap enteng.”

Ia sudah enam hari swakarantina. Kemarin, pintunya diketuk dan orang tuanya meninggalkan setandan pisang. "Sudah kayak kasih sesajen ke penunggu rumah," kelakarnya.

Dengan komunikasi yang tenang dan terperinci, siapa saja dapat menghadapi krisis ini tanpa jadi keblinger.

Related Article