Israel Larang WNI Berkunjung, Bagaimana Nasib Travel Agent dan Wisatawan?

Guys! Kalian pasti udah pada tau kan, kalau pemerintah Israel ngelarang turis Indonesia masuk ke Israel per 9 Juni 2018? Dengan begitu, bisa dipastikan bahwa turis Indonesia masih bisa masuk ke Israel hingga tanggal 9 Juni 2018 saja.

Dikutip dari situs Middle East Monitor, langkah yang diambil oleh pemerintah Israel tersebut adalah upaya pembalasan pihak Tel Aviv atas kebijakan Indonesia yang menolak visa bagi warga Israel pasca-insiden kerusuhan di Gaza pekan lalu.

Israel akhirnya juga ikutan melarang pemegang paspor Indonesia memasuki wilayahnya. Keputusan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri negeri zionis Emmanuel Nahshon.

“Permasalahan terjadi akibat adanya beberapa group Israel yang sudah memegang visa untuk masuk Indonesia ditolak oleh Imigrasi Indonesia dengan alasan masalah politik, yang berkaitan erat dengan daerah Gaza,” demikian pernyataan dari IPTAA (Indonesian Pilgrimage Travel Agents Association) yang beredar di media sosial.

Indonesia dan Israel memang enggak menjalin hubungan diplomatik. Namun kedua negara itu masih punya hubungan ekonomi, sehingga warga negara Israel bisa mengunjungi Indonesia dengan menggunakan visa sementara atau bisnis.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan  menilai bahwa penolakan visa Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Israel adalah konsekuensi tindakan Indonesia yang mendukung penuh terwujudnya kemerdekaan Palestina dan melarang warga Israel masuk ke Indonesia.

“Penolakan visa WNI ini merupakan konsekuensi, dalam kaitan Indonesia yang juga pernah menolak visa warga Israel, dan Indonesia sampai sekarang masih konsisten mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Taufik pada media di Jakarta, Minggu 3 Juni 2018.

“Ya memang untuk saat ini warga kita tidak bisa beribadah dan berziarah ke Yerusalem. Tapi, jika dilihat ini Israel melanggar Resolusi PBB yang menyebutkan bahwa Masjid Al Aqsa di Yerusalem merupakan situs suci umat Islam dan warisan dunia seharusnya bisa dikunjungi oleh seluruh orang dari berbagai belahan dunia,” ujarnya.

Bagaimana Nasib Travel Agent di Indonesia?

Seperti telah diketahui bersama, Israel selama ini menjadi tempat ziarah keagamaan oleh penganut tiga agama sekaligus, yaitu Islam, Kristen dan Yahudi. Keputusan Israel  yang ngelarang WNI berkunjung itu dipastikan akan menutup kemungkinan para wisatawan rohani berziarah.

Padahal, di Jarussalem ada Masjid Al Aqsa, situs ketiga tersuci bagi umat Islam setelah Makkah dan dan Madinah. Ada pula Bukit Bait yang menjadi tempat suci bagi umat Yahudi. Serta ada Church of the Holy Sepulchre (Gereja Makam Kudus) yang dikenal juga sebagai Church of the Resurrection yang menjadi situs paling suci di dunia bagi umat Kristen, sebab tempat itu dipercaya menjadi lokasi Yesus disalibkan dan dimakamkan. Bahkan, gereja itu menjadi tujuan ziarah yang penting sejak abad ke-4.

Di Indonesia sendiri, cukup banyak travel agent yang memfasilitasi wisatawan untuk berziarah ke Israel. Salah satunya adalah Christmas Tour, travel agent di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2009 dan melayani perjalanan rohani ke Yerusalem.

Tamara Almadea sebagai customer service Christmas Tour mengaku jadwal keberangkatan hingga Juni akhir sudah memenuhi kuota. Bahkan, untuk keberangkatan tanggal 10 Juni nanti, Tamara memastikan wisatawan akan tetap diberangkatkan meskipun belum tahu apakah bisa masuk ke Israel atau tidak.

“Kita banyak grup yang bulan Juni bakal berangkat, tapi memang sekarang belum dibuka lagi [pendaftaran tur]. Kebetulan untuk grup yang berangkat nanti tanggal 10 Juni kita tetep berangkat,” kata Tamara pada ASUMSI, Senin, 4 Juni 2018.

“Yang bener-bener harus berangkat yang tanggal 10 ini kan mau enggak mau harus berangkat ya, karena kan udah diurus semua tiket dan segala macem, jadi kita tetep berangkat, tapi memang kita belum tau ya bisa masuk ke Israel-nya apa enggak,” ujarnya.

Hingga kini, seluruh agent travel  di Indonesia masih berusaha untuk mencari jalan keluar. Asosiasi Tour Leader Group, kata Tamara, hari ini juga akan berkonsultasi dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).