Isi Surat SBY dan Bukti Kalau Kampanye Prabowo-Sandi di GBK Eksklusif

Kampanye akbar Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu, 7 April 2019 kemarin menuai sorotan tajam dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut SBY, kampanye yang dilakukan Prabowo di GBK itu tidak lazim dan cenderung eksklusif.

Pernyataan itu disampaikan SBY dalam surat yang ditujukan ke Ketua Wanhor PD Amir Syamsuddin, Waketum PD Syarief Hasan dan Sekjen PD Hinca Pandjaitan. Dalam surat yang tersebar melalui grup WhatsApp itu, SBY juga meminta kepada Amir Syamsuddin, Syarief Hasan dan Hinca Panjaitan agar dapat memberikan saran kepada Prabowo mengenai beberapa hal.

Beberapa hal tersebut di antaranya adalah memastikan penyelenggaraan kampanye nasional senantiasa mencerminkan "inclusiveness", dengan sasanti "Indonesia Untuk Semua", juga mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan, mencerminkan persatuan "unity in diversity". Selain itu, ada juga ajakan mencegah adanya "show of force" identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuasa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrim.

SBY Sebut Kampanye Prabowo-Sandi di GBK Tak Lazim

Di awal suratnya pada Sabtu 6 April 2019, SBY mengatakan kampanye akbar Prabowo-Sandi mengandung unsur ketidaklaziman dan eksklusif. Padahal kampanye harusnya berlangsung secara terbuka atau lebih inklusif. Maka dari itu, ia merasa perlu memberi masukan.

"Sore hari ini, Sabtu, tanggal 6 April 2019 saya menerima berita dari tanah air tentang 'set up', 'run down' dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif," kata SBY dalam surat tersebut. 

"Malam hari ini, saya mendapat kepastian bahwa informasi yang didapat dari pihak lingkaran dalam Bapak Prabowo, berita yang saya dengar itu mengandung kebenaran.”

BPN Benarkan Pernyataan SBY

Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membenarkan pernyataan SBY yang mengatakan kampanye Prabowo-Sandi di GBK memang tak lazim dalam konteks kampanye politik. Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan hal itu sebagai tradisi politik baru.

"Karena kampanye di GBK ini luar biasa, membangun tradisi politik arus baru, politik keikhlasan di mana massa yang datang ikhlas datang dari berbagai penjuru," kata Dahnil seperti dikutip dari Antara, Minggu, 7 April 2019.

Bahkan, lanjut Dahnil, massa menginap di GBK dan seluruh hotel-hotel yang ada di sekitar wilayah tersebut dengan menggunakan biaya sendiri. "Jadi kampanye akbar di GBK adalah manifestasi keikhlasan rakyat untuk menjemput perubahan, bukan politik amplop dan sembako," ujarnya.

Lebih lanjut, Dahnil mengatakan bahwa kampanye Prabowo-Sandi sangat menjunjung tinggi kebhinekaan, menggembirakan keberagaman yang hadir beragam dari banyak suku dan agama, serta latar belakang, bahkan ada sesi doa lintas agama sebagai simbol toleransi. "Semuanya saling berbagi, menebar kegembiraan, Pak SBY benar bahwa kampanye di GBK di luar kelaziman.”

Kampanye Inklusif Harusnya Seperti Apa?

Kampanye akbar Prabowo-Sandi di GBK yang dikritik oleh SBY sebagai hal yang tak lazim dan tak inklusif karena dianggap hanya menonjolkan ritual agama tertentu dan dinilai tidak mengakomodasi kepentingan bangsa Indonesia yang plural. SBY pun menyarankan agar seharusnya kampanye tersebut bersifat inklusif.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku sepakat dengan isi surat SBY soal ketidaklaziman di kampanye Prabowo-Sandi yang berlangsung di GBK. Menurutnya, surat SBY yang beredar itu mengandung nasihat yang harus didengarkan oleh semua pihak.

"Ya saya membaca itu juga. Saya kira perlu diperhatikan dari nasihat yang banyak pengalaman dan punya pengalaman Indonesia serta kecintaan kepada negara ini yang tidak diragukan karena dia presiden," kata Mahfud usai jumpa pers persiapan acara Ngaji Kebangsaan di Surabaya, Minggu, 7 April 2019.

Mahfud mengajak untuk memperhatikan bersama-sama tanpa harus menyatakan bahwa yang dilakukan satu kelompok tersebut salah. Menurutnya, masukan dari SBY kemungkinan sebagai saran saja agar tidak memfokuskan diri pada upaya menggalang satu ikatan primordial, misalnya salat subuh dan tahajud bersama.

"Inklusif itu artinya tidak memfokuskan diri pada upaya menggalang ikatan satu primordial. Misalnya lalu salat subuh bersama," ucap Mahfud.

"Mungkin itu oleh pak SBY salat subuh bersama lalu tahajud bersama mungkin itu dianggap terlalu eksklusif lalu bagaimana yang tidak tahajudan dan tidak subuhan. Tetapi kita dengarkan nasehat dari orang tua kita sebagai mantan presiden, boleh," ujarnya.

Related Article