Impor Beras di Tengah Panen, Kebijakan Kementerian Ini Ditolak Banyak Pihak
Lupakan sejenak tentang kisruh partai dan kemelut Pilkada 2018. Saat ini, kalian juga perlu tahu bahwa Indonesia secara resmi akan mengimpor beras. Izin itu diberikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang akan menerima sebanyak 500 ribu ton beras untuk diberikan kepada Perum Bulog. Adapun komoditas beras ini dibeli dari Thailand dan Vietnam.
“Itu (impor beras) untuk memperkuat cadangan beras kita agar tidak terjadi gejolak harga di daerah-daerah,” ujar Presiden yang akrab disapa Jokowi itu pada Senin (15/1) dilansir Kompas.com.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan mengungkapkan bahwa izin impor beras itu hanya akan dilakukan untuk kurun waktu beberapa minggu saja.
“Sudah (dikeluarkan izinnya) sebanyak 500.000 ton, (berlaku) sampai dengan 28 Februari 2018,” kata Oke seperti dikutip Antara, Selasa (16/1).
Kebijakan pemerintah yang udah fix ngimpor beribu-ribu ton beras dengan alasan untuk nahan kenaikan harga beras di pasar itu justru ditolak oleh sejumlah pihak. Sebab, banyak yang menilai kebijakan itu bisa ngebuat petani Indonesia semakin miskin. Sebagai contoh, jika beras impor dijual lebih murah dibanding beras lokal, itu tentu akan ngebuat para pembeli beralih ke beras impor, dan hal itu bisa membuat petani lokal merugi.
Beberapa pihak yang secara terang-terangan menolak kebijakan pemerintah itu diantaranya ada Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Parlindungan Purba, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Petani di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Ketua Kelompok Tani Tebu Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, H Didin dan Ketua Kelompok Tani Sukabungah, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Ruhyana.
Hal yang paling disayangkan dari kebijakan ngimpor beras dari luar negeri ini adalah Indonesia akan segera memasuki masa panen raya, di mana stok beras tentu tidak akan berkurang.
“Impor akan menekan harga beras di tingkat petani, sementara dewasa ini masa dan memasuki musim panen,” tegas Parlindungan Purba dikutip Antara pada (18/1) hari ini.
