Rangkap Jabatan, Haruskah Airlangga Hartarto Mundur di Kementerian?

Sebelum jadi Presiden, Joko Widodo udah sempat mengatakan bahwa jika ia terpilih, di kabinetnya gak akan ada tuh yang namanya bagi-bagi kursi. Janji saat kampanye itu ternyata terbukti, karena setelag Jokowi terpilih jadi Presiden, sejumlah politisi yang menjadi menteri pun melepas jabatan di partai masing-masing.

Contohnya adalah Sutiyoso yang menjadi Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) yang harus merelakan jabatannya sebagai Ketua Umum PKPI. Ada lagi Wiranto yang menjabat sebagai Menko Polhukam yang akhirnya melepas jabatannya jadi Ketua Umum Hanura.

Nah, kondisi serupa diharapkan akan terjadi pada Ketua Umum Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto. Setelah resmi diangkat menjadi Ketum Golkar, politisi kelahiran Surabaya itu diharapkan akan meninggalkan posnya di kabinet kerja Jokowi. Namun hingga saat ini, Airlangga yang sukses menjadi ketum Golkar lewat aklamasi masih nyaman-nyaman aja tuh, rangkap jabatan. Presiden Jokowi juga belum mencopot Airlangga dari posisi menteri. Terkait hal ini, Ray Rangkuti, sebagai Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menagih balik konsistensi Jokowi tentang larangan menteri yang rangkap jabatan menjadi ketua umum partai politik.

“Nah jadi sebetulnya bukan Airlangga ya, tetapi lebih ke Pak Jokowi ya karena komitmen untuk mengundurkan diri dari kabinet kan bukan komitmen partai,” kata Ray seperti dilansir merdekacom pada Rabu (27/12).

Ray juga usul ke Jokowi untuk ngasih surat ke Airlangga supaya mundur dari jabatan Menperin.

Tapi kalau kata Direktur Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas, mengganti Airlangga di kementerian merupakan kemungkinan yang kecil.

“Pak Jokowi sedang berusaha menjaga hubungan baik dengan Golkar. Tujuannya ada dua, pertama, memastikan dukungan Golkar di Parlemen. Terutama untuk mengamankan sejumlah kebijakan pembangunan infrastrukltur dan pengentasan kemiskinan. Sebab, Ketua DPR akan tetap diisi wakil Golkar,” kata Abbas dikutip dari Tempo.co pada Senin (25/12).

Bahkan Sirojudin Abbas bilang bahwa langkah Presiden mempertahankan Airlangga itu tidak akan merusak pandangan publik terhadap pemerintahan. Apalagi, kata Abbas, kepuasan publik terhadap Jokowi sedang tinggi.

Ayoo, menurut kalian haruskah Jokowi memberikan peringatan agar Airlangga mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian?