Genderang Perang Usai Kudeta Partai Demokrat
Penetapan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tandingan versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/21), berbuntut panjang. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) siap melawan.
Pidato Moeldoko saat berjaket Demokrat
Sebelumnya, Moeldoko sempat memberi pernyataan lewat telepon saat ditetapkan sebagai ketum partai versi KLB. Tak berselang lama, ia datang ke arena KLB dan menyampaikan pidato politiknya.
“KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang AD/ART. Untuk itulah sebelum saya datang ke sini saya ingin memastikan tiga pertanyaan yang tadi saya tanyakan kepada saudara-saudara sekalian. Setelah ada kepastian saya dengan sukarela untuk datang ke sini,” kata Moeldoko, Jumat (5/3).
“Saya sama sekali tidak punya kekuatan untuk memaksa saudara-saudara untuk memilih saya, saya tidak punya kekuatan untuk itu.”
AHY siap melawan
Tak lama setelah Moeldoko ditetapkan sebagai ketum Demokrat versi KLB, AHY menggelar konferensi pers dan menyebut Moeldoko sebagai ketum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal. Kini, perang pun berlanjut dan AHY mengaku siap melawan.
“Saya salut dengan saudara Moeldoko dan siapa pun yang seolah-olah legitimate dalam KLB ilegal Deli Serdang, menggunakan jaket Demokrat yang tidak menjadi haknya, kemudian menyuarakan bahwa merekalah yang memiliki otoritas sekarang,” kata AHY dalam pembukaan rapim di DPP Demokrat, Jakarta, Minggu (7/3).
AHY pun mengecam pelaksanaan KLB Demokrat di Deli Serdang. Menurutnya, penetapan Moeldoko sebagai ketum Demokrat versi KLB merupakan tindakan tidak terpuji. Untuk itu, ia menegaskan kalau pihaknya akan melawan hasil KLB tersebut.
“Dinobatkan sebagai ketua umum PD versi KLB di Deliserdang Sumut, ya sungguh sesuatu yang tidak terpuji, tidak ksatria, dan memalukan karena jauh dari moral etika dan keteladan di partai ini. Kami tentu punya hak dan kewajiban moral melawan GPK PD yang tidak sah itu,” ujarnya.
AHY pun menegaskan tidak akan mundur sejengkal pun atas upaya pengambilalihan partai yang dipimpinnya tersebut.”Kalau kami diam, artinya sama saja bahwa PD juga membunuh demokrasi di negeri kita.”
Rasa kecewa SBY terhadap Moeldoko
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ikut buka suara terkait kudeta di Demokrat. Ia kecewa dengan Moeldoko dan malu pernah mengangkatnya sebagai Panglima TNI.
“Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang yang dibenarkan. Sebuah war of necessity. Sebuah justice war, perang untuk mendapatkan keadilan,” kata SBY dalam konferensi pers di Cikeas, Jumat (5/3) malam.
“Memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini.”
“Termasuk rasa malu, dan rasa bersalah saya, yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya mohon ampun ke hadirat Allah SWT.”
Apa kata pemerintah?
Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan bahwa pemerintah tak melindungi ataupun mengawal acara KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Di sisi lain, Mahfud juga menyebut pemerintah juga tak boleh membubarkan acara itu karena merupakan bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan dilindungi UU.
“Kita tidak bisa melarang KLB, karena ini masih ada aja yang menuding KLB itu dikawal, KLB itu dilindungi, nggak ada, nggak ada urusannya. Pemerintah nggak melindungi KLB di Medan, tapi memang tidak boleh membubarkan,” kata Menko Polhukam Mahfud Md, melalui YouTube Kemenko Polhukam RI, Sabtu (6/3).
“Untuk kasus KLB, atau klaim KLB PD di Deli Serdang itu pemerintah akan menyelesaikan berdasar hukum. Apa berdasar hukum? Yaitu sesudah ada laporan bahwa itu KLB.”
“Sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum tidak tahu ada KLB atau tidak, secara hukum ya, meskipun telinga kita mendengar, mata melihat. Tapi secara hukum kita tidak bisa mengatakan itu KLB sebelum dilaporkan secara resmi hasilnya kepada pemerintah.”
