Membandingkan Gaya Komunikasi Anggota DPR RI dan DPR AS di Twitter

Sudah jadi rahasia umum bahwa dua pimpinan DPR RI, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, sangat aktif menggunakan media sosial, terutama Twitter. Tak jarang pula cuitan mereka menjadi sumber kontroversi di tengah masyarakat. 

Aktifnya kedua tokoh politik ini di media sosial memang asik untuk ditelisik, apalagi jika dibandingkan dengan pejabat legislatif di negara lain. Contohnya ada pemimpin Dewan Perwakilan Amerika Serikat (US House of Representatives) dari Partai Republik, Paul Ryan; pemimpin mayoritas DPR dari Partai Republik, Kevin McCarthy; pemimpin minoritas dari Partai Demokrat, Nancy Pelosi, dan anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Steny Hoyer.

Penulis membandingkan ragam cuitan Fahri dan Fadli dengan 4 pentolan badan legislatif AS tersebut di Twitter dari tanggal 1 Maret hingga 7 Maret 2018.

Secara umum, Ryan membicarakan tentang kebijakan pemerintah, di antaranya ekonomi seperti reformasi pajak dan perkembangan ekonomi Amerika. Selama rentang waktu tersebut, mantan kandidat calon wakil presiden AS itu menghasilkan 31 cuitan di Twitter, termasuk tweet, retweet, reply, dan quote tweet

Sedangkan McCarthy membicarakan tentang hubungan bilateral AS dengan Israel, kekerasan di sekolah, perpajakan, dan tenaga kerja. Alhasil, ia hanya menghasilkan 11 cuitan. Baik Ryan maupun McCarthy, keduanya tidak mengkritisi kebijakan pemerintah lantaran partainya adalah pendukung Presiden AS Donald Trump. Keduanya juga tak pernah mencuit tentang isu pribadi.

Adapun pemimpin minoritas di DPR dari Partai Demokrat, Nancy Pelosi, banyak membahas tentang reformasi pajak, penembakan di sebuah sekolah di Florida, pengetatan pembelian senjata, dan pelecehan seksual. Selama waktu tersebut, ia menghasilkan 35 cuitan.

Sebagai minoritas di parlemen, tak ayal jika Pelosi juga mengkritik kebijakan pemerintah. Ia mengkritik reformasi pajak yang menurutnya hanya menguntungkan orang kaya saja dan meninggalkan masyarakat kelas menengah yang upahnya kecil. Ia fokus terhadap permasalahan ini. 

Di sisi lain, meski berlawanan, Pelosi juga sempat memuji Trump yang mendukung perbaikan dan pengetatan pemeriksaan latar belakang dan meningkatkan usia untuk pembelian senjata. Ia juga mendorong Paul Ryan untuk bertindak tegas melawan pelecehan seksual di tempat kerja lantaran dirinya memiliki kekuatan sebagai ketua DPR.  

Dirinya juga membagikan kegiatan lainnya di luar pekerjannya, seperti bertemu dua pentolan pemain basket tim Golden State Warriors (GSW), yakni Stephen Curry dan Kevint Durant, serta pelatihnya Steve Kerr dalam sebuah pertandingan NBA. Bedanya, Nancy tidak tak pernah mencuit tentang isu pribadi.

Ada pun asisten pemimpin minoritas DPR dari partai yang sama, Steny Hoyer, menghasilkan 44 tweet, di antaranya membahas tentang pembuatan undang-undang pengetatan penjualan senjata dan intervensi Rusia terhadap pemilihan presiden (Pilpres AS) pada 2016 lalu.

Hoyer memberikan saran kepada DPR untuk fokus terhadap penghentian dan mencegah intervensi dari Rusia agar kontroversi Pilpres 2016 tak terulang. 

Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah Trump dan pemimpin mayoritas DPR AS mengenai reformasi pajak dan rencana penghentian program DACA atau program perlindungan bagi imigran gelap yang dibawa secara ilegal ketika masih anak-anak atau yang dikenal sebagai “dreamers”. 

Tak pelak, ia menyalahkan Trump dan kepemimpinan Partai Republik lantaran gagal meloloskan rancangan undang-undang (RUU) imigrasi apapun di senat dan Ketua DPR AS Paul Ryan karena tidak memerintahkan agar masalah ini diperdebatkan di DPR. 

 

 

Duo Fahri dan Fadli di Twitter

Sementara itu di Tanah Air, selama periode waktu tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membicarakan soal isu pemecatan dirinya sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) oleh Presiden PKS Mohamad Sahibul Iman. Sejak itu, ia kerap menggunakan tagar #UntukKebaikanPKS di setiap kicauannya mengenai isu tersebut yang terjadi pada 8 Maret dan menghasilkan 19 cuitan. 

 

Menurut Fahri, Sohibul telah melakukan pelanggaran undang-undang atas pemecatan terhadapnya. Di sisi lain, Sohibul memecat Fahri lantaran ia dianggap membangkang dan berbohong sebagai kader PKS.

Tak hanya itu, ia juga mengomentari Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang datang ke Istana Merdeka dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Cuitannya tersebut menyinggung Hary Tanoe yang memiliki permasalahan hukum soal pesan elektronik yang berisi pengancaman kepada hakim. Namun, bagi Fahri, karena dianggap mendukung Jokowi, maka permasalahan bos MNC Group itu diampuni. 

 

Selain itu, Fahri juga membahas mengenai larangan menggunakan cadar di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada 5 Maret, ia juga sempat me-retweet kegiatan rapatnya.

 

Uniknya, dari semua cuitan Fahri, hanya satu yang menggambarkan kegiatannya di parlemen. Ia justru acap dengan ragam perbedaan pandangan dengan pemerintahan Jokowi. Di antaranya dengan menyatakan kalau pemerintah merupakan produsen berita palsu atau hoaks dalam cuitannya pada 5 Maret. 

Pria kelahiran tahun 1971 ini juga menyinggung program 35.000 MW milik pemerintah yang dinilai hanya mimpi karena perkembangannya hanya 3,8 persen, berdasarkan berita daring Jakarta Post. 

 

Di sisi lain, politisi yang disapa Bung Mantap itu juga sempat menulis puisi. Ada tiga cuitan puisi yang ia hasilkan. Puisi tersebut tidak mengkritisi pemerintah, tetapi berceloteh tentang kerinduan, kopi dan revolusi, dan kekasih. Contohnya:

Aku bisa terbakar
Aku bisa membeku
Tapi aku tak bisa menahan rindu
Lalu aku menulis puisi
Aku ingin mengobati luka-lukamu
Meski aku tak ikut melukai
Jahanam mereka itu
Mereka belum tahu
Sekali mereka sentuh kekasihku
Mereka belum tahu
Rinduku bisa menjadi api

Alhasil, berdasarkan pemantauan, ada 119 cuitan Fahri di Twitter dari tanggal 1-7 Maret 2018. 

Serupa tapi tak sama, Fadli Zon dengan akun @fadlizon, juga menghasilkan cuitan lebih banyak dari Fahri, yakni 387 cuitan. Dari 387 kegiatannya di Twitter, termasuk tweet, retweet, reply, dan quote tweet, Fadli kerap membicarakan beragam topik. Di antaranya politik, Pilpres 2019, isu sosial, Partai Gerindra, dan kegiatannya di parlemen, serta penampilan dan pernyataannya di televisi maupun media online, seperti membagikan kegiatan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang bertemu korban 1998 dan kelompok penyebar hoaks yaitu Muslim Cyber Army (MCA), dan Pilpres 2019.

 

 

Adapun ia tak luput mengomentari kunjungan Direktur Pelaksana Badan Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde ke Indonesia pada 2 Maret. Menurutnya, saat Lagarde datang ke Tanah Air malah membuat nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah. 

 

Di sisi lain, ia juga menunjukkan kegiatannya di parlemen, seperti saat menerima audiensi masyarakat korban penyebaran berita hoaks, pada 2 Maret. 

Seperti Fahri yang sering terlibat twitwar dengan pejabat, Fadli juga berseteru dengan politisi muda dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni. Cuitan dari Raja dinilai menuduh Fadli sebagai tukang pembuat hoaks. Perseteruan keduanya mempermasalahkan soal Fadli yang melaporkan musisi Ananda Sukarlan yang dinilai menyebar hoaks tentang hubungan Fadli dan Prabowo dengan MCA. 

 

Fahri dan Fadli Kritis Terhadap Pemerintah?

Menurut pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Iding Rosyidin, perilaku Fahri dan Fadli di Twitter seolah hendak membangun kesan sebagai kalangan yang kritis kepada pemerintah saat ini. 

“Kan Partai Gerindra dan PKS sekarang memainkan peran oposisi, jadi sudah kelihatan dari kegiatan mereka di Twitter,” kata Iding kepada Asumsi, beberapa waktu lalu.

Alih-alih hendak menunjukkan kekritisan ala oposisi, lanjut Iding, Fahri dan Fadli justru tidak memberikan solusi atau alternatif pemecahan masalah. 

“Keduanya lebih kelihatan sekadar berbeda saja dari pemerintah,” tuturnya. 

Iding menambahkan, sebenarnya banyak kalangan yang tidak keberatan dengan gaya komunikasi politik Fahri dan Fadli. Pasalnya, karakteristik yang keduanya tampilkan merupakan gaya komunikasi yang berterus terang, cenderung berkata apa adanya, dan menyerang secara langsung atau straight forward

“Dalam sejumlah kasus, Fahri dan Fadli memang sering memperlihatkan gaya komunikasi konteks rendah,” imbuh Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta ini. 

Tak pelak, gaya komunikasi tersebut rawan terhadap risiko penantangan dan pengecaman. Sebab, ujar Iding, Indonesia kental akan budaya politik Jawa dengan gaya komunikasi tinggi sebagai lawannya. 

Komunikasi konteks tinggi adalah komunikasi yang bersifat implisit (tidak secara langsung) atau ambigu. Sedangkan komunikasi konteks rendah adalah komunikasi yang bersifat langsung, apa adanya, lugas, ngalor ngidul, to the point, dan tidak bertele-tele.

Makanya, kata Iding, enggak heran kalau Fahri dan Fadli menjadi bahan cemoohan dan cacian (bully) di media sosial. Ia menilai keduanya memiliki masalah dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya ke publik. Contohnya Fahri yang menuduh kalangan yang tidak mendukung revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR sebagai sok pahlawan dan penakut. 

“Disadari atau tidak, Fahri tampaknya memosisikan dirinya melawan publik. Mereka malah kerap bersuara keras dan lantang pada isu-isu yang sesungguhnya disukai publik, contohnya pada isu pembubaran KPK,” ujarnya. 

Menurut Iding, sejatinya Fahri lebih cerdas dalam melakukan kritikan terhadap KPK. Sebab, publik juga tahu bahwa lembaga antirasuah ini bukan lembaga yang sempurna. Jika kritik Fahri terhadap KPK lebih diarahkan pada kritik yang konstruktif, besar kemungkinan publik akan mendukungnya. 

Alih-alih mendapatkan perundungan, menurut Iding, Fahri malah akan dianggap pahlawan karena mendukung KPK yang lebih baik sehingga kian mampu menuntaskan kasus korupsis di Tanah Air.

“Ya seharusnya Fahri Hamzah dan Fadli Zon memiliki kecerdasan komunikasi publik sehingga tidak mudah terjebak dalam arus kontroversi. Mereka ya harus menyaring isu dan kemudian menyeruakan ke publik,” kata Iding. 

Related Article