Empat Alasan Kenapa Warga Jakarta Hobi “Nyalahin” Pemerintah Ketika Banjir

Bencana banjir di ibukota Jakarta hampir tidak pernah absen setiap tahun. Banjir besar bahkan sudah jadi masalah di Ibu Kota sejak zaman Belanda di abad 19 dulu. Beragam solusi dan strategi penanganan banjir sudah dicoba oleh para Gubernur DKI sejak zaman jebot sampai zaman now, dengan metode yang berebeda-beda, sesuai perkembangan zaman. Namun banjir nyatanya masih saja menjadi tamu layaknya jelangkung, yang datang tak dijemput, pulang tak diantar. Dari tahun ke tahun juga, keluhan dari masyarakat yang sering kita dengar adalah lalainya pemerintah dalam mengantisipasi banjir. Pertanyaan seperti, “kok masih banjir sih? Ke mana aja Gubernur?” hampir selalu keluar dari mulut warga DKI saat banjir mulai menggenang. Kalau sudah begini, jawaban dari pemerintahlah yang paling ditunggu oleh semua warga dan media. Lalu, kenapa dan apa saja sih, sebenarnya alasan yang membuat kita hobi banget nyalahin pemerintah ketika banjir datang bertamu?

1. Janji Kampanye

Solusi untuk mencegah banjir adalah salah satu jualan pamungkas para calon gubernur saat berkompetisi di ajang pemilihan gubernur DKI. Hampir tiap acara debat cagub-cawagub, materi ini tak pernah luput dari pembahasan. Yang masih segar tentunya di pilkada DKI lalu, dimana calon gubernur Anies Baswedan sempat menyindir Ahok-Djarot bahwa pernyataan Jakarta sudah bebas banjir tidak tepat. 16 Februari lalu, Anies mengaku memiliki konsep sumur resapan biopori untuk mengatasi banjir. Menurut Anies, aliran air gak harus semuanya langsung dibuang ke laut tapi harus ada sebagian yang diserap ke dalam tanah.

Belum sebulan menjabat Gubernur, Anies sudah dipusingkan dengan tamu tahunan (re: banjir) di 9 kecamatan di antaranya Cengkareng, Kebon Jeruk, Pesanggrahan, dan Cilandak. Balik lagi, warga gak mau tahu sudah berapa lama Sang Gubernur menjabat. Yang paling penting bagi warga adalah janji kampanye sang gubernur harus ditepati.

2. Izin Pembangunan Gedung

Gedung-gedung pekantoran, pusat perbelanjaan, maupun rumah-rumah bersertifikat siapakah yang mengeluarkan izin?

Masalah banjir di Kemang misalnya. Kemang hampir gak pernah absen dari banjir. Awalnya peruntukan izin Kemang adalah perumahan. Namun berkembang menjadi kawasan komersial. Banjir yang merendam beberapa titik di Kemang (Agustus 2016) membuat pemprov DKI kelabakan kembali mengevaluasi izin pembangunan dan kembali meninjau Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi. Padatnya kawasan bantaran kali juga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Normalisasi kali menjadi salah satu upaya pemprov dalam mencegah datangnya banjir. Langkah ini tentu layak mendapat apresiasi. Namun bagaimana dengan gedung-gedung yang dibangun menutupi tanah resapan air?

3. Fasilitas

Sebagai warga Negara yang baik kita diwajibkan membayar berbagai pajak. Spontan tentu menjadi pertanyaan ke mana saja uang hasil pajak yang kita setor? Salah satu jawabannya pasti mengarah ke fasilitas umum. Nah…saat banjir kembali menyapa, sarana prasarana seperti drainase, bendungan, dan tanggul akan terus ditengok keadaannya. Jika ada fasilitas yang rusak, tanggung jawab pemerintah kembali dipertanyakan.

4. Sampah

Sungai atau kali yang dipenuhi sampah dan mengganggu aliran air bisa disebabkan oleh tangan-tangan nakal yang hobi buang sampah sembarangan. Namun, pengelolaan sampah yang belum menjadi prioritas Dinas Tata Kota bisa jadi salah satu faktor penyebabnya. Meskipun pemerintah bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab soal banjir, namun tugasnya dalam mengelola kebersihan di sektor tata ruang masih terbilang lembek dan faktanya banjir selalu muncul. Lagi-lagi, semua salah pemerintah.