Dilema Gerindra, Oposisi atau Koalisi

Sepekan sejak pertemuan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo, Sabtu (13/07/19), Partai Gerindra tak kunjung menentukan pilihan politik. Spekulasi pun terus bermunculan apakah partai berlogo kepala Garuda ini akan tetap setia jadi oposisi atau malah bergabung ke koalisi pemerintah. 

Bahkan Rapat Dewan Pembina Gerindra yang dipimpin Prabowo hari ini, Jumat (19/07), di Hambalang, Bogor, hanya menghasilkan keputusan soal pembenahan internal partai. Lantaran pembahasannya seputar internal partai, soal sikap politik lima tahun ke depan masih belum dibahas secara gamblang.

Belum diketahui apa alasan Gerindra belum tegas soal pilihan menjadi oposisi atau bergabung ke koalisi Jokowi. Yang jelas, selama beberapa waktu terakhir, pihak Jokowi terlihat begitu terbuka menyambut kemungkinan bergabungnya Gerindra. Namun, dalam beberapa kesempatan petinggi-petinggi Gerindra masih bersikap dingin.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno melihat Gerindra kurang tegas. Sebagai partai yang punya rekam jejak konsisten sebagai oposisi, banyak pihak yang berharap Gerindra tetap berada di luar pemerintahan. “Kalau memang niatnya menjadi oposisi ya mestinya kayak PKS dong, ngomong jelas dan langsung. Karena belum tegas sampai sekarang, maka akan dikait-kaitkan terus dengan kemungkinan merapat ke Jokowi,” kata Adi saat dihubungi Asumsi.co, Jumat (19/07).

Baca Juga: Potret Pertemuan Mengharukan Jokowi-Prabowo di Stasiun MRT

Menurut pengamatan Adi, Gerindra memang sedang berhitung. Sebab, suka tak suka Prabowo dan Gerindra selama ini merupakan simbol oposisi, sehingga tak mudah jika harus memutuskan bergabung ke kubu pemerintah. Berbeda dari PAN dan Demokrat, yang meski di awal mengaku sebagai oposisi, tapi justru dekat dengan pemerintah, malah sempat bergabung, terutama PAN pada periode perta,a pemerintahan Jokowi.

Kiprah Partai Oposisi di Indonesia

Jika memang harus kembali jadi oposisi, Gerindra barangkali perlu belajar dari PDI Perjuangan. Partai berlogo kepala banteng itu menjadi oposisi selama 10 tahun pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada Pilpres 2004, SBY berhasil mengalahkan Megawati Soekarnoputri dan menjadi Presiden RI selama dua periode yang dipilih langsung oleh rakyat. Pada masa kepemimpinan periode pertama, SBY kerap menerima kritik dari PDIP sebagai partai yang secara tegas memilih menjadi oposisi. Misalnya saja saat pemerintahan SBY menerapkan kebijakan menaikkan tarif harga BBM dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), PDIP konsisten melancarkan kritik. 

Loyalitas PDIP berada di luar pemerintahan pun berlanjut hingga SBY kembali jadi presiden di Pilpres 2009. Sebetulnya tak hanya PDIP yang pernah menjadi oposisi, tapi ada juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada di luar pemerintahan sejak 2014. Saat itu, kelompok oposisi membentuk koalisi yang bernama Koalisi Merah Putih (KMP), di mana PKS dan Gerindra berada di dalamnya.

Kedua partai tersebut memang paling lantang dalam melancarkan kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Sebut saja soal tarif listrik, kebijakan pangan, utang negara, dan seterusnya. Saat itu, baik Gerindra maupun PKS sama-sama tak kehabisan amunisi untuk mengkritik pemerintah.

Jika ditarik lagi ke belakang, pada masa reformasi terutama saat BJ Habibie (1998-1999) ditetapkan sebagai Presiden RI menggantikan Soeharto, partai-partai oposisi memang tak mengambil peran. Pemerintahan masih dalam masa transisi menuju demokrasi.

Beranjak ke masa pemerintahan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (1999-2001), juga tak ada partai yang mengambil peran sebagai oposisi. Nyaris sebagian besar partai politik saat itu justru bergabung ke kubu pemerintahan. Bayangkan saja saat itu partai-partai seperti PDIP, Golkar, PAN, PKB, PPP, PBB, PKS, dan PKP masing-masing mendapatkan jatah kursi dalam kabinet.

Baca Juga: Kubu Pengusung Prabowo-Sandi Mulai Jalan Sendiri-Sendiri

Imbasnya, DPR RI juga diduduki oleh partai-partai mayoritas pendukung pemerintah. Perubahan konstelasi politik baru terjadi saat Gus Dur kerap melakukan bongkar-pasang kabinet. Sejumlah partai yang tadinya nyaman di dalam pemerintahan, seketika mengambil peran sebagai oposisi dan mencoba menggoyang kursi Gus Dur, hingga akhirnya ia dilengserkan sidang istimewa MPR. 

Kekuasaan pun berpindah dari Gus Dur ke Megawati. Namun, keberadaan oposisi juga belum hidup lagi. Saat itu partai-partai juga tidak secara tegas memposisikan dirinya sebagai oposisi.

Peran partai politik yang menjadi oposisi sebetulnya sudah terlihat di Orde Lama atau pada masa awal kemerdekaan saat pemerintahan dipegang oleh Presiden Sukarno (1945-1967). Kala itu, ada Partai Masyumi yang dipimpin oleh M Natsir. Poin yang menjadi kritik kubu oposisi adalah soal kebijakan terkait sejumlah perjanjian dengan Belanda yang dirasa justru merugikan Indonesia.

Sayangnya, peran oposisi justru meredup pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Partai oposisi seperti Masyumi dan Partai Murba yang dibentuk Tan Malaka malah dibubarkan oleh Sukarno, yang kala itu sempat dicap sebagai rezim otoriter. 

Peran oposisi kembali redup setelah kepemimpinan berpindah dari Sukarno ke Suharto. Suharto yang berkuasa dari 1967 hingga 1998 mengontrol dengan ketat kelompok-kelompok kritis. Suharto, yang berkuasa melalui Partai Golkar, selalu berhasil membawa partai tersebut menjadi juara Pemilu. 

Jika Gerindra Ikut Pemerintah, Politik seperti Sandiwara

Langkah Gerindra yang belum memutuskan bergabung atau tidaknya ke pemerintah tentu penuh perhitungan. Adi Prayitno melihat karena selama ini Gerindra sudah melekat dengan predikat sebagai partai oposisi yang memiliki basis pendukung loyal.

“Tapi kalau Gerindra bergabung, beda cerita jadinya. Ini partai yang mengusung Prabowo bertanding dengan Jokowi sebanyak dua kali di Pemilu lho, kental sekali nuansa oposisinya.”

Gerindra memang memiliki dua pilihan politik yang harus diputuskan. Jika memang memutuskan bergabung dengan kubu koalisi Jokowi, Adi menilai pada akhirnya semua proses yang telah berlalu tak ubahnya sandiwara. “Ngapain ribut-ribut, berkelahi selama Pilpres 2019 kemarin kalau akhirnya toh berkongsi, bersatu, berkoalisi dengan kubu pemenang,” ucap Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Menurut Adi, di tingkat elite, memang politik dimaknai secara cair, tapi hal itu justru tak berlaku di kalangan bawah atau akar rumput. Sebab, masyarakat atau pendukung partai dan tokoh itu selalu punya loyalitas yang besar. “Jangankan bergabung, Prabowo ketemu Jokowi aja banyak yang ngamuk-ngamuk pendukung loyalnya. Jadi orang berpotensi akan apatis terhadap politik nantinya jika Gerindra bergabung dengan pemerintah.”

Related Article