Demonstrasi 1 Juli Hong Kong, Protes Tahunan tuntut Demokrasi

Sejak kekuasaan atas Hong Kong dipindahkan dari Inggris Raya kepada Cina pada 1997, kelompok The Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China melakukan protes tahunan demi terciptanya demokrasi di wilayah Hong Kong. Namun, alih-alih mendapatkan demokrasi, pemerintah justru berusaha untuk meloloskan rencana peraturan Basic Law Article 23 yang dianggap mencederai kebebasan berpendapat di Hong Kong. Wacana penerapan peraturan ini mulai naik ke permukaan pada tahun 2002.

Menolak hal tersebut, The Civil Human Rights Front pun dibentuk, terdiri dari organisasi-oranisasi sipil akar rumput dan para politikus pro-demokrasi. Front ini melakukan demonstrasi pertama pada tanggal 15 Desember 2002, dengan cara berjalan dari Victoria Park ke kantor Pemerintah Hong Kong. Diperkirakan ada 65 ribu orang yang turun ke jalan kala itu.

Meski sudah diprotes besar-besaran, pemerintah Hong Kong terus berusaha untuk meloloskan rencana Pasal 23. Dewan Legislatif dijadwalkan melakukan pengambilan suara di parlemen pada tanggal 9 Juli 2003. Pada 1 Juli 2003, unjuk rasa terbesar semenjak tahun 1997 pun terjadi di Hong Kong.

Protes 1 Juli 2003 menjadi titik balik demokrasi di Hong Kong. Sekitar 500 ribu rakyat Hong Kong turun ke jalan memrotes peraturan yang dianggap dapat menghambat kebebasan berpendapat. Selain peraturan tersebut, keluhan lain seperti kondisi ekonomi juga menjadi pemicu protes. Protes 1 Juli berhasil membuat James Tien mundur dari Dewan Eksekutif. Ia mundur dan memilih untuk menolak wacana peraturan Pasal 23. Setelah perundingan yang panjang, pemerintah Hong Kong pun akhirnya membatalkan rencana pengesahan peraturan ini.

Protes 1 Juli Terus Dilakukan

Meski tujuan sudah tercapai, protes 1 Juli menjadi sebuah simbol yang terus dirawat warga Hong Kong dari tahun ke tahun. Pada 2004, protes 1 Juli bertemakan usaha untuk memberikan kuasa lebih kepada rakyat. Di dalam permintaannya, warga Hong Kong berharap dapat memilih pemimpinnya secara langsung.

Di tahun 2005, tema yang dibawa sedikit berbeda dan lebih spesifik. Kala itu, masyarakat Hong Kong meminta agar pemerintah Hong Kong tidak melakukan kolusi dan lebih transparan. Tema demokrasi, otonomi, dan pemilihan umum langsung juga dibawa dalam protes 1 Juli tahun 2005. Tema serupa juga dibawa pada tahun 2006.

Di tahun 2007, tema demonstrasi yang dibawa adalah tentang perbaikan kualitas hidup. Selain demokrasi, perbaikan hak-hak sipil lainnya juga dituntut oleh para demonstran. Hingga kini, demonstrasi 1 Juli selalu berfokus pada tema demokrasi. Pemilihan umum langsung yang bersih dan tanpa intervensi menjadi satu tujuan utama yang ingin dicapai kelompok pro-demokrasi di Hong Kong.