Demo di Tengah Pandemi? Bisa Saja, Kok

Di Polandia, mobil yang dihiasi slogan protes memenuhi jalanan. Di Israel, warga memenuhi alun-alun sembari menjaga jarak dua meter dari satu sama lain. Sementara di Hong Kong, para demonstran berkumpul di pulau terselubung dalam game Animal Crossing. Meski pandemi COVID-19 menjungkir balikkan dunia, gelombang demonstrasi tetap tancap gas.

Jika ribuan orang rela melanggar aturan lockdown dan bertaruh nyawa demi protes, tentu penyebabnya tidak enteng. Sebagian turun ke jalan untuk memprotes penanganan pemerintah terhadap pandemi COVID-19 yang tidak sesuai standar. Namun, di banyak negara lain, masalah mereka lebih dari sekadar kekurangan APD dan ranjang rumah sakit. Kebijakan yang sebelumnya didemo berbulan-bulan oleh rakyat dan sudah ditangguhkan dibahas lagi secara diam-diam, justru saat rakyat terjebak di rumah atau merana gara-gara pandemi.

Di Ekuador, misalnya. Oktober tahun lalu, rakyat negara Amerika Latin tersebut turun ke jalan untuk memprotes penghapusan subsidi BBM. Dalam gelombang protes yang berujung ricuh, setidaknya 10 orang meninggal dunia. Lepas demo, presiden Lenin Moreno urung menarik subsidi. Namun, pekan lalu, Menteri Energi Ekuador tiba-tiba kembali mewacanakan pencabutan subsidi tersebut.

Hal ini terjadi di negara yang sudah menanggung 23.240 kasus positif COVID-19. Saking kewalahannya rakyat miskin di negara itu menghadapi COVID-19, tersiar laporan bahwa mayat sampai bergelimpangan di jalanan kota-kota besar Ekuador.

Peristiwa serupa terjadi di Hong Kong. Tahun lalu, jutaan rakyat di wilayah tersebut mengorganisir demonstrasi untuk menentang pengaruh berlebihan pemerintah Cina terhadap pengelolaan Hong Kong. Seperti dilansir The New York Times, di tengah pandemi, polisi Hong Kong tiba-tiba menangkap 15 aktivis pro-demokrasi.

Bahkan, sejumlah pejabat Hong Kong mulai meminta agar hukum antisubversi dan antimakar ditetapkan. Gagasan itu sempat diutarakan pada 2003, sebelum dibatalkan setelah didemo habis-habisan.

Adapun di India, gerakan protes terhadap kebijakan negara yang dinilai diskriminatif terhadap populasi beragama Islam surut setelah perintah lockdown ditetapkan. Ketika pagebluk tiba, tersiar desas-desus bahwa wabah tersebut tersebar gara-gara minoritas Muslim bersikeras salat berjamaah di sebuah masjid di Delhi. Tambah parahnya lagi, rumor diskriminatif ini turut disebarkan oleh pejabat negara. Gerakan solidaritas terhadap populasi Muslim itu pun mulai goyah.

Sudah tentu, Indonesia tak mau ketinggalan. Selagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan dan jutaan warga telah kehilangan pekerjaan, pembahasan Omnibus Law justru digas oleh DPR. Padahal, sebelum pandemi merebak, RUU tersebut sudah menuai banyak kritik karena dianggap berat sebelah dan tak melibatkan buruh dalam pengambilan keputusan.

Secara bersamaan, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan aturan yang menindak tegas siapa saja yang melakukan “penghinaan kepada penguasa, presiden, dan pejabat pemerintah.” Hal ini disusul gelombang penangkapan terhadap aktivis yang kritis terhadap kebijakan–mulai dari penangkapan 3 aktivis Aksi Kamisan di Malang, Jawa Timur, serta peretasan dan penangkapan Ravio Patra.

Bagi Fatia Maulidiyanti, peneliti di KontraS, sebenarnya pembatasan hak sipil tertentu wajar dilakukan negara dalam kondisi darurat nasional. Namun, tetap ada aturan main yang mesti ditaati. “Misalnya, negara harus melaporkan ke PBB apa saja hak yang rencananya bakal dibatasi, sehingga bisa disetujui oleh Dewan HAM,” tuturnya.

Namun sayangnya, berbagai negara justru memanfaatkan situasi darurat nasional sebagai “momentum untuk membelenggu kebebasan sipil” serta mendistraksi publik dari buruknya penanganan terhadap pandemi. “Kita sudah mulai melihat kelompok tertentu yang dinilai tidak pro-pemerintah disajikan sebagai kambing hitam,” kata Fatia. “Tak hanya aktivis, tetapi juga kelompok anarko. Padahal, banyak jejaring anarko justru terlibat dalam upaya membantu warga.”

Menurut Iavor Rangelov, asisten profesor HAM, keamanan, keadilian transisional, dan masyarakat sipil di London School of Economics and Political Science, pandemi ini “mempercepat” tren yang telah muncul sejak lama. Bahkan sebelum pandemi sekalipun, tuturnya, pemerintah berbagai negara sudah “berupaya keras mempersempit ruang untuk protes dan mobilisasi sosial.”

Keuntungannya, ucap Rangelov, kondisi darurat seperti sekarang justru menelanjangi ketimpangan dan ketidakadilan yang selama ini diprotes oleh para aktivis. Peringatan para demonstran tentang pemerintah yang lalai menjamin kesejahteraan rakyatnya kini terwujud semua. Warga yang tadinya acuh tak acuh terhadap protes kini ikut gerah juga.

Tentu, mereka tak bisa seperti para pedemo anti-lockdown di AS yang aksi sambil berdesak-desakan seperti biasa–lantas celaka setelah salah satu pemimpinnya positif COVID-19. Demonstran di seluruh dunia harus bersiasat. Dalam berbagai kasus, mereka menduduki ruang-ruang digital dan memanfaatkan dunia maya sebagai ajang konsolidasi. Bila mereka terpaksa hadir secara fisik, mereka menjaga diri dengan berbagai cara yang unik.

Di Rusia, ribuan warga ramai-ramai protes secara daring terhadap lambannya penanganan pemerintah terhadap pandemi. Menariknya, mereka tidak protes melalui media sosial, melainkan melalui aplikasi Yandex.Maps–Google Maps versi Rusia. Cara kerjanya begini: mereka ramai-ramai menaruh “pin” berisi pesan protes di hadapan gedung pemerintah yang terletak di peta virtual. Protes ini dimulai oleh warga Rostov-on-Don, sebelum ditiru oleh warga di St. Petersburg, Yekaterinburg, dan Krasnoyarsk.

Di Cile, yang juga dilanda gelombang demonstrasi dahsyat melawan kebijakan pemerintah tahun lalu, para aktivis menghimpun video-video demonstran digebuki aparat dan foto korban kekerasan pemerintah. Kemudian, video tersebut ditampilkan ke sisi gedung-gedung publik, sehingga siapa saja yang lewat atau ngaso di teras rumah dapat melihatnya.

Taktik serupa diterapkan di Brasil, di mana demonstran menggunakan proyektor untuk menampilkan video presiden Jair Bolsonaro tertawa terbahak-bahak ke sisi bangunan. Bolsonaro dirundung kontroversi karena menentang lockdown dan menganggap enteng pandemi COVID-19.

Tak henti di sana, warga berkumpul di balkon apartemen dan rusun lantas menghantamkan panci ke satu sama lain sebagai bentuk ketidaksukaan terhadap pemerintah. Taktik serupa muncul di Kolombia, yang didera demo menuntut bantuan pemerintah terhadap warga miskin. Warga Kolombia menggantung kain merah dan kain rombeng dari jendela rumah mereka sebagai simbol protes dan tanpa bahwa mereka butuh bantuan sembako.

Strategi paling unik datang dari Hong Kong. Terpaksa dirumahkan setelah protes nyaris nonstop sejak pertengahan tahun lalu, para pengorganisir demo di sana menemukan siasat jenius untuk merawat api perlawanan: mereka membuat pulau-pulau khusus dalam game Animal Crossing: New Horizons.

Di salah satu pulau, gamer merangkap demonstran dapat berkumpul di pantai virtual dan ramai-ramai menggebuki foto Carrie Lam, kepala pemerintahan Hong Kong. Pulau lain didekorasi bendera-bendera revolusioner dan slogan “Free Hong Kong, Revolution Now.”

Namun, ada kalanya protes secara daring tidak mencukupi. Tak sedikit negara yang merespons demo digital tersebut dengan membatasi kebebasan berekspresi publik. Rusia, misalnya, sudah bertitah agar setiap “pin” protes yang dihimpun warga di aplikasi Yandex.Maps dihapus dengan segera. Dalam berbagai kasus, kehadiran fisik tetap diperlukan.

Di Indonesia, wacana ini sempat naik ke permukaan beberapa pekan lalu. Perwakilan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) sempat mengancam akan menurunkan massa 50 ribu orang untuk demo bila pembahasan Omnibus Law tidak ditunda.

Meski langsung dilarang polisi, Presiden KSPI Said Iqbal sempat menyatakan bahwa demo tersebut akan tetap menerapkan physical distancing. “Dikarenakan adanya PSBB dan Maklumat Kapolri, hal itu akan menjadi pertimbangan kami dalam melakukan aksi. Maksudnya protokol physical distancing akan kami penuhi dalam aksi, termasuk kewajiban memakai masker, kami akan menyiapkan. Setiap lima orang akan menyiapkan hand sanitizer, satu botol kecil,” jelasnya, seperti dikutip Detik News.

Presiden memang akhirnya menunda pembahasan RUU Cipta Kerja, dan buruh urung demo. Namun, memangnya demo dengan physical distancing bisa dilakukan?

Percaya atau tidak, jawabannya adalah iya. Di Polandia, Lebanon, dan Amerika Serikat, misalnya, para demonstran tetap turun ke jalan untuk unjuk rasa. Tetapi ada bedanya: mereka turun ke jalan sambil naik mobil. Kendaraan mereka didekorasi dengan slogan protes, mereka janjian kumpul di titik tertentu, lantas memenuhi jalanan sambil membunyikan klakson dan meneriakkan slogan demo. Macam Sahur on the Road versi revolusioner.

Demo mereka juga didorong oleh kebijakan diskriminatif pemerintah. Di AS, misalnya, 200 mobil mengepung sebuah pusat detensi untuk imigran gelap di Arizona. Mereka menuntut agar para imigran gelap yang disekap di sana oleh Immigration and Customs Enforcement menerima perlakuan yang layak. Sebab, mereka amat rentan terpapar virus COVID-19 dalam kondisi tahanan yang sempit.

Adapun di Polandia, demonstran punya agenda ganda. Mereka tak hanya memprotes respons plinplan pemerintah terhadap COVID-19. Mereka mempertanyakan juga kenapa di tengah suasana pandemi begini, pemerintah justru mempercepat pembahasan UU yang melarang aborsi.

Demo yang menerapkan prinsip social distancing pun diterapkan di Israel. Pekan lalu, serangkaian protes dilakukan di alun-alun Rabin di pusat kota Tel Aviv. Kurang lebih dua ribu orang berkumpul di sana untuk memprotes kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Para demonstran tak hanya memakai masker yang dihiasi slogan protes. Mereka juga berdiri berjauhan, sehingga hanya dengan kehadiran dua ribu orang, alun-alun raksasa tersebut tampak penuh sesak.

Barangkali jenuh menggebuki foto virtual Carrie Lam di Animal Crossing, akhir pekan lalu demo social distancing serupa juga dilaporkan di Hong Kong. Pada 26 April, ratusan demonstran berkumpul di sebuah pusat perbelanjaan untuk memprotes represi pemerintah. Lagi-lagi, semua orang memakai masker, dan berdiri berjauhan. Demo pada 26 April tercatat sebagai demo terbesar sejak awal Maret lalu.

Kondisi gawat darurat seperti pandemi ini harusnya jadi ajang pemerintah untuk membuktikan kompetensi dan memprioritaskan kesejahteraan warganya. Fakta bahwa banyak pemerintah justru memanfaatkan pagebluk untuk mendorong kebijakan represif membuktikan bahwa masyarakat harus mempertahankan sikap kritis. Entah lewat ruang digital atau di jalan, rakyat harus tetap bersuara.