COVID-19 adalah Krisis Global Terparah Sejak Perang Dunia II

Angka pengangguran meningkat pesat di seluruh dunia. Berdasarkan laporan terbaru International Labour Organization (ILO), empat dari lima orang (81%) angkatan kerja global saat ini terkena dampak kebijakan penutupan tempat kerja secara penuh atau sebagian—atau sekitar 3,3 miliar pekerja di seluruh dunia.

Akibat COVID-19 pula, diperkirakan bahwa 195 juta pekerja penuh waktu di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan, atau berdampak pada 6,7% pengurangan jam kerja di seluruh dunia.

Menurut laporan bertajuk “COVID-19 and the world of work” yang terbit pada 7 April lalu ini, COVID-19 telah mengguncang keras sistem layanan kesehatan, ekonomi, dan tenaga kerja. Situasi saat ini dikatakan sebagai krisis global terparah sejak Perang Dunia II.

ILO memaparkan dampak COVID-19 tidak merata terhadap semua sektor ekonomi. Empat sektor dengan risiko krisis paling tinggi adalah:

  1. akomodasi dan layanan makanan, sektor yang terdiri dari 144 juta pekerja ini mengalami penurunan tajam permintaan. Akibatnya, hampir semua layanan di beberapa negara tutup sepenuhnya. Lebih dari setengah pekerjanya adalah perempuan.
  2. perumahan
  3. manufaktur, sejumlah pabrik ditutup dan pekerja dirumahkan. Karantina, penutupan toko, dan pesanan yang dibatalkan telah mempengaruhi rantai pasokan global dan menekan industri-industri mobil, tekstil, pakaian, dan alas kaki. Jumlah pekerja di sektor ini mencapai 204 juta orang.
  4. perdagangan grosir/eceran, sektor ini merepresentasikan 482 juta pekerja, termasuk kasir, pengisi rak, penjaga toko, dan pegawai-pegawai toko lainnya. Mereka terpapar risiko kesehatan yang tinggi, mengalami pemotongan jam kerja, dan biasanya diupah rendah tanpa perlindungan sosial yang memadai.

Jika ditotal, keempat sektor ini berkontribusi terhadap 1,25 miliar lapangan kerja di seluruh dunia—mewakili 37,5% tenaga kerja global. Pekerja-pekerja di sektor ini pula yang kerap diupah rendah, berketerampilan rendah, dan kini telah mengalami pengurangan drastis jam kerja, pemotongan upah, hingga PHK.

Jika dilihat secara regional, Asia-Pasifik punya persentase tenaga kerja lebih tinggi di sektor-sektor ini dibandingkan rata-rata global, yaitu sebesar 37,9%. Sementara itu, tingkat pekerjaan informalnya mencapai 59,2%, dengan tingkat perlindungan sosialnya hanya mencapai 38,9%. Di India, misalnya, 90% warganya bekerja di sektor informal. Sebanyak 400 juta pekerja di negara tersebut pun diperkirakan berisiko jatuh lebih dalam ke lubang kemiskinan.

“Sebanyak 2 miliar orang bekerja di sektor informal, kebanyakan dari mereka tinggal di negara berkembang. Walaupun pekerjaan mereka berperan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi para pekerja kekurangan perlindungan dasar yang biasanya didapatkan oleh pekerja formal, seperti perlindungan sosial. Mereka juga tidak punya akses layanan kesehatan yang memadai dan tidak memiliki sumber pendapatan lain jika berhenti bekerja,” tulis ILO dalam laporannya.

Tidak hanya berisiko tinggi terpapar virus, pekerja informal juga cenderung bekerja di sektor ekonomi yang merasakan langsung dampak kebijakan lockdown, seperti pendaur ulang sampah, pedagang kaki lima, pekerja konstruksi, penyedia jasa transportasi, dan pekerja rumah tangga.

Sementara itu, pekerja-pekerja di sektor kesehatan dan sosial seperti perawat, dokter, pekerja di fasilitas perawatan rumah, hingga petugas kebersihan jadi yang paling berisiko untuk tertular COVID-19 di tempat kerja. Dari 136 juta orang yang bekerja di sektor ini di seluruh dunia, 70% di antaranya adalah perempuan.

Direktur Jenderal ILO Guy Ryder mengatakan bencana sama-sama sedang melanda negara dengan perekonomian maju dan berkembang. “Ini merupakan ujian terbesar dalam kerja sama internasional selama lebih dari 75 tahun. Jika satu negara gagal, maka kita semua gagal,” ujar Ryder lewat rilis pers ILO.

Perangkat kebijakan dalam skala besar dan terpadu diperlukan untuk menanggulangi krisis ini. ILO merekomendasikan empat pilar utama:

  1. menstimulasi ekonomi dan lapangan kerja, dengan
    • kebijakan fiskal yang aktif;
    • kebijakan moneter yang akomodatif;
    • meminjamkan dan memberikan bantuan dana untuk sektor-sektor tertentu, seperti sektor layanan kesehatan.
  2. Mendukung usaha, pekerjaan, dan pemasukan, dengan
    • memberikan perlindungan sosial bagi semua orang;
    • mengimplementasikan retensi kerja atau mempertahankan karyawan;
    • menyediakan kelonggaran keuangan atau pajak bagi perusahaan.
  3. Melindungi pekerja di tempat kerja, dengan
    • Memperkuat kebijakan OSH (Occupational Safety and Health);
    • Melakukan penyesuaian kerja, seperti kebijakan kerja dari rumah;
    • Memberikan akses layanan kesehatan bagi semua pekerja;
    • Memperluas akses ke cuti berbayar.
  4. Mengandalkan dialog atau diskusi untuk mencari solusi, dengan
    • Memperkuat kapasitas dan ketahanan serikat pekerja dan organisasi pemberi kerja;
    • Memperkuat kapasitas pemerintah;
    • Memperkuat dialog dan perundingan bersama antar pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah.

Menurut ILO, bantuan kemanusiaan dan dukungan internasional akan sangat penting bagi negara-negara berpenghasilan rendah untuk menanggulangi krisis kesehatan dan tenaga kerja. “Pilihan yang kita buat hari ini akan secara langsung mempengaruhi hidup miliaran orang di dunia,” kata Ryder. “Kita mesti membangun sistem yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan dari sistem yang berlaku saat ini.”

Related Article