Butuh Lahan 15 Juta Hektar untuk Kembangkan Program Biodiesel dari Sawit

Foto: Pxhere

Indonesia punya niat serius untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan, utamanya memanfaatkan sawit untuk menggantikan kebutuhan bahan bakar minyak (biodiesel).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan bahwa pemerintah sedang menjalankan program biodiesel 30% (B30). Ke depannya, program ini akan dikembangkan menjadi D100 atau diesel dengan bahan baku 100% sawit.

Persoalannya, memanfaatkan sawit sebagai biodiesel juga butuh pembukaan lahan besar-besaran. Arifin mengatakan butuh lahan seluas 15 juta hektar untuk memenuhi kebutuhan minyak sebesar 1 juta barel per hari.

Bagaimana membayangkan lahan seluas 15 juta hektar atau 150.000 km persegi?

– Negara Bangladesh punya luas wilayah 148.460 km persegi yang ditempati oleh 161 juta penduduk.

– Nepal dengan jumlah penduduk 28 juta punya luas wilayah 147.181 km persegi.

– Pulau Jawa yang ditempati 141 juta penduduk memiliki luas 128.297 km persegi.

– Kota Jakarta Selatan memiliki luas 141,3 km persegi. Butuh lahan 1.000 kali luas kota ini untuk mengembangkan biodiesel dari sawit sesuai kebutuhan.

“Nah, 1 juta barel per hari minyak itu, kalau mau ganti ke CPO, kita butuh 15 juta hektar kebun CPO baru. Itu hasil dari kajian kita,” papar Arifin kepada Komisi VII DPR RI (23/11).

Sebelumnya, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia telah memperingatkan bahwa program biodiesel akan memerlukan penambahan lahan sawit baru yang masif. Dalam skenario paling agresif, LPEM UI mengestimasikan dibutuhkan 9,29 juta hektar lahan sawit baru pada 2025, setara 70% dari luas lahan sawit pada 2019.

Greenpeace Indonesia ikut menyorot bahwa program ini mengancam luas hutan tersisa di Indonesia dan akan menimbulkan kerusakan hutan lebih luas. Padahal, Indonesia punya target menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% pada 2030.

“Program biodiesel juga membutuhkan tambahan lahan sawit baru yang bisa mengarah kepada deforestasi besar-besaran. Program ini akan makin memperburuk pelaksanaan komitmen Indonesia dalam memperbaiki iklim karena berorientasi pada deforestasi dan pembukaan lahan baru pada kawasan hutan. Sebab itu sangat keliru bila biodiesel digolongkan sebagai energi baru dan terbarukan,” ujar Jurukampanye Greenpeace Indonesia Arkian Suryadarma dalam rilis persnya (27/11).

Selain itu, program biodiesel juga dinilai bukanlah solusi untuk memperbaiki kondisi fiskal negara. Hitungan LPEM UI menunjukkan bahwa pengembangan biodiesel membutuhkan dana subsidi yang besar, yaitu mencapai Rp847 triliun untuk program B50.

“Pprogram biodiesel justru memberikan beban besar kepada perekonomian melalui kucuran subsidi yang masif, serta tidak signifikan dalam mengurangi defisit neraca transaksi berjalan. Saat ini, program biodiesel mendapatkan dana sebesar Rp 2,78 triliun dari program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai respons terhadap pandemi Covid-19. Terlihat jelas bagaimana program ini membutuhkan sokongan besar dari negara,” tambah Arkian.