General

Blunder-Blunder Mengerikan Yang Bisa Terjadi Jika Pemerintah Gagal Jinakkan OPM

Ramadhan — Asumsi.co

featured image

Papua kini kembali memanas menyusul penyanderaan 1300 warga di Kampung Kimbaly dan Banti, Distrik Tembagapura, Mimika, oleh kelompok kriminal bersenjata yang disinyalir merupakan bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tak cuma soal sandera, insiden baku tembak juga terjadi antara OPM dengan aparat keamanan. Bahkan hari ini Rabu (15/11/2017) seorang anggota Brimob Papua, Brigadir Firman tewas akibat dihantam peluru senjata yang dilancarkan anggota OPM. Berdasarkan kronologi, Brigadir Firman meregang nyawa saat melakukan patroli di areal tambang emas PT Freeport Indonesia, Tembagapura, mile 69, Timika.

Komandan Operasi Tentara Pembebasan Nasional (TPN-OPM) III Timika, Hendrik Wanmang sudah mengakui bahwa aksi tersebut benar dilakukan OPM. Hendrik bahkan menyebut aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk perang terbuka OPM dengan aparat keamanan Indonesia.

Jika menilik kronologisnya hampir setiap OPM berulah maka aparat keamanan Indonesia baik TNI atau Polri akan membalas dengan mengerahkan pasukan dengan jumlah yang lebih besar. Begitu seterusnya hingga tak jarang konflik ini menjatuhkan korban nyawa di kedua belah pihak. Miris ya, jika di era Demokrasi seperti sekarang, praktek-praktek kekerasan seperti ini masih bisa terjadi di tanah air. Jika saja pemerintah Indonesia tidak serius menghadapi OPM dan menganggap remeh masalah di Papua maka bisa dipastikan korban akan terus berjatuhan. OPM dengan segala kekuatannya akan terus berupaya untuk mewujudkan Papua Merdeka. Di ilain pihak, pemerintah Indonesia akan berusaha mati-matian mempertahankan Papua demi keutuhan NKRI.

Meredam OPM ini jadi agenda penting karena jika pemerintah tidak hati-hati, maka usaha penyelesaian konflik di Papua akan berujung mengerikan. Setidaknya ada dua blunder besar yang hampir dipastikan terjadi andai pemerintah gagal berdamai dengan OPM. Apa saja itu? Berikut penjelasannya:

Pelanggaran HAM

Jika pemerintah terus-terusan menggunakan pendekatan bersenjata untuk mengamankan Papua, maka potensi terjadinya kekerasan pun akan jauh lebih terbuka. Sejarah sudah memberi kita banyak contoh soal rakyat sipil yang melulu jadi korban utama ditengah konflik antara tentara pemerintah melawan kelompok pemberontak baik yang bersifat separatis atau reformis. Sebut saja perang Yugoslavia di tahun 90-an atau konflik Suriah antara loyalis presiden Assad vs tentara reformis yang berhasil meluluh-lantakkan hampir seluruh negara lewat perang sipilnya itu.

Nah, kita kan gak mau melihat hal yang sama terjadi di Papua dan pemerintah dengan segenap satuan keamanannya yang canggih itu harusnya bisa dong meramu upaya-upaya penyelesaian masalah yang jauh dari moncong senjata. Lagipula, Indonesia punya track record yang lumayan oke kok dalam penyelesaian konflik lewat meja perundingan. Contohnya aja ketika kita berhasil mencapai kesepakatan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui MoU Helsinski. Hasilnya? Selain mengakhiri upaya separatis GAM, kita juga bisa berangsur-angsur mengembalikan stabilitas keamanan ke negeri Serambi Mekkah itu. Kecerdikkan pemerintah kita dalam berunding dan bernegosiasi inilah yang kita harapkan bisa juga muncul dalam meredam OPM. Gak jaman deh pokoknya senjata-senjataan. Pemerintah kita pasti bisa kok menyelesaikan konflik pake cara-cara yang lebih berkelas dibandingkan lewat senjata yang rawan banget praktek pelanggaran HAM-nya.

Potensi Lepasnya Papua dari NKRI

Lepasnya Timor Timur dari wilayah NKRI sebenarnya jadi pelajaran yang benar-benar berharga dalam perjalanan panjang sejarah Indonesia. Dengan wilayah yang luas dan belasan ribu pulau, pemerintah sudah seharusnya berjuang menjaga keutuhan NKRI, dan kini Papua wajib jadi prioritas utama.

Yang disayangkan, hingga hari ini pemerintah terus berkubang dengan masalah pemberontakan OPM, tanpa ada penyelesaian konkret. Jika pemerintah gagal mengakomodasi tuntutan OPM, maka blunder besar yang ditakutkan akan benar-benar terjadi, OPM kian menjadi-jadi hingga Papua lepas dari NKRI.

Skema dialog persuasif dan menanggalkan senjata sebenarnya sudah paling pas dijalankan pelan-pelan untuk berdamai dengan OPM.

Share: Blunder-Blunder Mengerikan Yang Bisa Terjadi Jika Pemerintah Gagal Jinakkan OPM