Belva Devara, Anggota Stafsus Presiden, Siap Mundur Jika Ada Konflik Kepentingan

Berbagai pihak mengkritik keterlibatan Ruangguru sebagai salah satu platform digital di program Kartu Prakerja.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik, misalnya. “Perusahaan yang dipimpin stafsus milenial Presiden jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Total anggaran dari negara: Rp5,6 triliun. Kita tahu apa guna pasal ‘kekebalan hukum’ dalam Perppu COVID-19 itu,” ungkap Rachland lewat akun Twitter-nya (14/4).

Menanggapi kritik tersebut, CEO Ruangguru sekaligus anggota Staf Khusus Presiden Joko Widodo Belva Devara mengaku tidak ikut dalam pengambilan keputusan apa pun dalam program Kartu Prakerja. “Semua dilakukan independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO). Dapat dicek di semua daftar kehadiran rapat mengenai Prakerja bersama Kemenko dan PMO, saya tidak pernah hadir,” kata Belva lewat akun Twitter-nya pula (15/4).

Ia mengatakan bahwa penentuan mitra dilakukan secara independen oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan PMO. Mitra yang terdiri dari delapan perusahaan ini mengikuti proses seleksi sejak 2019, dan prosesnya dibuka untuk umum. Kedelapan mitra juga kini membuka platformnya untuk mitra umum lain, sehingga jumlah keseluruhan mitra yang berpartisipasi mencapai puluhan.

“Tidak benar bahwa seakan-akan kebijakan ini menguntungkan salah satu pihak, karena prosesnya jelas, dan mitra pun jumlahnya saat ini puluhan, dengan total lebih dari 2.000 kelas dari berbagai bidang,” kata Belva.

Belva juga mengatakan bahwa program Kartu Prakerja telah disusun sejak kampanye Presiden Jokowi pada pertengahan 2019, sementara dirinya baru ditunjuk sebagai anggota staf khusus Presiden pada November 2019. “Dari awal, pertanyaan pertama saya ke Istana sebelum menerima posisi stafsus adalah: apakah saya harus mundur dari perusahaan yg saya rintis? Jawaban Istana jelas: tidak perlu. Itu dasar saya menerima tawaran ini,” lanjutnya.

Menurut Istana, ada mekanisme batasan-batasan wewenang staf khusus, salah satunya adalah tidak mencakup pembuatan keputusan. Banyak pekerjaan juga yang dilakukan secara kolektif. “Saya sedang konfirmasi ulang ke Istana apakah memang ada konflik kepentingan yg ditanyakan teman-teman di sini,” kata Belva. “Jika ada, tentu saya siap mundur dari stafsus saat ini juga.”

“Walau tidak ada pelanggaran hukum, demi menghindari persepsi dan asumsi, saya sudah menawarkan untuk mundur. Namun, ini adalah keputusan besar dan harus didiskusikan dengan Istana. Jadi mohon dipahami ini bukan hanya masalah saya mau atau tidak,” katanya.

Sementara itu, menurut Rachland, Kartu Prakerja yang dananya disalurkan untuk melakukan pelatihan online hanya boros anggaran dan tidak diperlukan selama pandemi COVID-19. Ia mendesak agar pemerintah menghapus program pelatihan online dan mengalokasikan dananya sebagai BLT (bantuan langsung tunai) untuk masyarakat yang membutuhkan.

“Pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus. Bisnis terpuruk. PHK di mana-mana. Tapi negara malah menyediakan Rp5,6 triliun untuk pelatihan online? Kebijakan ini bukan saja tak perlu, tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus Presiden,” ujar Rachland.