post

Current Affairs

Bagaimana Irak Menghadapi COVID-19?

Ramadhan, 4 Mei 2020

Beban Irak semakin berat manakala COVID-19 menyebar. Negara yang berantakan karena perang dan konflik selama bertahun-tahun itu tentu tak siap. Fasilitas kesehatan tak memadai, stabilitas nasional tak bisa diandalkan, banyak pengungsi yang telantar, bagaimana Irak menghadapi serbuan SARS-CoV-2?

Kasus positif pertama COVID-19 di Irak terjadi pada Senin (24/02/20) waktu setempat. Pasien pertama yang dikonfirmasi terinfeksi virus Corona adalah seorang mahasiswa asal Iran yang berkuliah di kota Najaf. Hingga hari ini, Senin (04/05), sebagaimana ditunjukkan data real time Worldometers, jumlah kasus positif COVID-19 di Irak sudah mencapai 2.296 pasien dari total 103.262 yang menjalani tes. Jumlah pasien yang dinyatakan sembuh jauh melampaui pasien yang meninggal dunia yakni 1.490 sembuh dan 97 meninggal.

Terlepas dari angka tersebut, Irak tetap kerepotan. Sejak perang pada 2003, 70 persen infrastruktur perawatan kesehatan di negara tersebut hancur. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), dilansir The Jakarta Post dari AFP, Senin (30/03), Irak saat ini hanya memiliki 14 ranjang rumah sakit untuk setiap 10.000 penduduk. Sebagai perbandingan, Indonesia punya 12 tempat tidur untuk 10.000 penduduk. Korea Selatan memiliki 115 dan Prancis 60 ranjang untuk jumlah penduduk yang sama.

Kondisi pun bertambah rumit lantaran jauh sebelum COVID-19 menuntut perhatian, Timur Tengah telah menghadapi krisis politik, ekonomi, dan sosial menahun. Dikutip dari laman Contretemps, Minggu (19/04) lalu, nyaris seratus ribu tentara asing, yang tentu saja didominasi tentara AS, ditempatkan di Irak. Sementara Israel, yang selama bertahun-tahun terus menyerang Palestina, juga tak ragu-ragu melakukan intervensi militer di Lebanon, Suriah, dan Irak.

Jutaan orang kehilangan tempat bermukim dan kini terdampar di kamp-kamp pengungsian. Konflik antargolongan kian melebar dan rezim otoriter terus berkuasa, seolah-olah merupakan takdir yang tak bisa dihindarkan. Di sisi lain, aktor-aktor non-negara berupaya untuk mengubah keuntungan militer mereka menjadi kekuatan politik formal.

AS menyaksikan kehancuran negara tersebut secara sadar, menggunakan dalih “deba'athifikasi” dan penciptaan konstitusi yang memisahkan negara dari rakyatnya. Invasi AS juga memicu perang saudara selama bertahun-tahun. "deba'athifikasi" mengacu pada kebijakan oleh Otoritas Sementara Koalisi (CPA) dan pemerintah Irak berikutnya untuk menghilangkan pengaruh Partai Ba'ath dalam sistem politik baru Irak. CPA menilai kebijakan itu setara dengan denazifikasi Jerman setelah Perang Dunia II.

Invasi AS ke Irak pada 2003 membuka Perang Irak. Hari pertama invasi militer AS dan koalisinya—Inggris, Australia, dan Polandia—terjadi pada 19 Maret 2003 dan berakhir pada 1 Mei 2003. AS menyebut serangan itu sebagai “Operation Iraqi Freedom” dengan tujuan membebaskan rakyat Irak dari pemimpin saat itu yang dianggap sebagai diktator berbahaya, Saddam Hussein.

Presiden Bush juga bermaksud mengakhiri dukungan Saddam terhadap terorisme, lebih tepatnya untuk kelompok Al-Qaeda yang dituding AS sebagai dalang aksi serangan 11 September 2001, serta melucuti senjata pemusnah massal Irak.

Menariknya, alasan terakhir ini justru paling kontroversial karena sampai detik ini tidak didasarkan pada bukti yang jelas dan kuat. Bahkan, Donald Trump, saat ia berjuang untuk memperebutkan kursi kepresidenan AS, pernah mengatakan: “Saya tak peduli kalian menyebutnya apa. Biar saya beritahu. Mereka (Presiden George W. Bush dan administrasinya) bohong. Mereka bilang di sana (Irak) ada senjata pemusnah masal. Sebenarnya tidak ada. Dan mereka tahu soal ini. Tidak pernah ada yang namanya senjata pemusnah masal,” kata Trump, dikutip dari Vox, 14 Februari 2016 silam.

Jauh Sebelum COVID-19 Datang, Irak Bergejolak

Seperti halnya Yaman, Irak juga harus menghadapi kenyataan bahwa negara berada di ambang kegagalan lantaran dilanda dua krisis sekaligus; krisis perang dan COVID-19. Bahkan saat ini, Irak dihadapkan pada kemungkinan gagalnya membentuk pemerintahan baru yang ditandai mundur dan bergantinya sejumlah perdana menteri. Nasib penanganan COVID-19 pun semakin rumit.

Pada Kamis (09/04) lalu, Presiden Irak Barham Salih akhirnya menunjuk kepala intelijen Mustafa al-Kadhimi sebagai perdana menteri. Ia adalah orang ketiga yang ditunjuk sebagai perdana menteri dalam 10 pekan terakhir. Situasi ini terjadi lantaran Irak kesulitan membentuk pemerintahan baru untuk menggantikan pemerintahan sebelumnya yang runtuh tahun lalu.

Awalnya, Adil Abdul Mahdi mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada November 2019, di tengah gelombang demonstrasi massa anti-pemerintah selama berbulan-bulan, setelah menjabat sejak 2018 lalu. Sejak saat itu, Irak berusaha membentuk pemerintahan penggantinya.

Sejak mengundurkan diri, Abdul Mahdi sebetulnya masih menjadi pelaksana tugas perdana menteri. Orang pertama yang ditunjuk Presiden Salih untuk menggantikannya adalah Mohammed Allawi, Sabtu (01/02). Mohammed Allawi merupakan seorang mantan menteri komunikasi.

Namun, baru sebulan menjabat, Allawi akhirnya mengundurkan diri pada Minggu (01/03), setelah berjuang selama empat pekan untuk mendapatkan dukungan. Sayangnya, ia justru gagal mendapatkan dukungan parlemen untuk pemilihan kabinetnya. Situasi itu pun semakin memperpanjang kebuntuan politik di Irak di tengah berbagai tantangan ekonomi, kesehatan dan keamanan.

Lalu, Presiden Salih pada Selasa (17/03) menunjuk Adnan al-Zurfi sebagai perdana menteri baru. Salih ditugaskan membentuk pemerintahan dalam waktu 30 hari, dalam upaya untuk mengatasi kebuntuan politik yang telah terjadi selama berbulan-bulan. Zurfi merupakan seorang mantan Gubernur Provinsi Najaf selama masa pendudukan AS setelah invasi 2003.

Pasukan keamanan Irak bentrok dengan pengunjuk rasa di Baghdad pada hari Rabu, 27 November 2019. Foto: The New York Times

Tak berselang lama, Adnan al-Zurfi pun mengumumkan mengundurkan diri karena gagal mengamankan cukup dukungan untuk meloloskan kabinetnya di parlemen. Hari ini, Irak pun dipimpin perdana menteri baru, Kadhimi.

Seperti beberapa kandidat yang ditunjuk Presiden Salih sebelumnya, Kadhimi berasal dari kelompok independen yang mendapat dukungan penuh dari partai-partai sektarian yang menguasai parlemen Irak. Konsolidasi pemerintahan pun diharapkan bisa dibentuk karena Irak berpuluh-puluh tahun didera sanksi, perang, korupsi, gejolak sosial, tekanan ekonomi dan kini COVID-19.

Pada saat yang sama, Presiden AS Donald Trump tak menghentikan tindakan agresif di Irak. Tentu saja kebijakan itu diambil lantaran hubungan AS dan Iran semakin tegang. Belum lagi serangan AS dan Israel terhadap Pasukan Mobilisasi Populer (PMF)—milisi pro-Iran di Irak—terus meningkat.

Pada pertengahan Januari, Washington bahkan mengancam untuk membatasi akses Irak ke cadangan dananya sendiri, yang berbasis di New York. COVID-19 membuat Menteri Kesehatan Irak hendak menarik dana cepat senilai lima miliar dolar dan 150 miliar dolar untuk membeli peralatan tes medis.

Namun, pemerintah belum bisa merespons sepenuhnya, lantaran anggaran baru ternyata belum ditetapkan oleh parlemen. Kondisi itu pun membuat segalanya menjadi lebih sulit.

Contretemps juga melaporkan bahwa sektor kesehatan Irak hanya mendapat porsi 2,5 persen dari anggaran nasional. Peranglah yang akhirnya merusak salah satu sistem perawatan medis yang paling berkembang di wilayah tersebut. Menurut laporan UNICEF, 97 persen penduduk perkotaan dan 71 persen penduduk perdesaan memiliki akses ke perawatan medis pada tahun 1990, berkat profesi medis yang mapan, dan fakta bahwa perawatan itu sendiri tidak dikenai biaya.

Mirisnya, menurut PBB, sekitar 20.000 dokter Irak telah meninggalkan negara tersebut sejak 2003. Sebagai negara eksportir minyak terbesar kedua di dunia, saat ini Irak tak bisa melakukan pengujian umum.

Di Mosul, kota terbesar kedua di Irak, sembilan dari 13 rumah sakit, tempat kota itu bergantung, hancur selama perang melawan kelompok ISIS. Sebagian besar kota tidak memiliki akses ke air atau layanan dasar.

Menurut Médecins Sans Frontières, jumlah ranjang medis yang tersedia tak sampai 1.000  per 1,8 juta orang, dengan 70 persen dari semua fasilitas medis hancur. Di kota Sadr, hanya ada empat rumah sakit untuk 3,5 juta penduduk dan tenaga kesehatan jauh dari cukup.

Menurut PBB, empat juta orang Irak bisa bertahan hidup berkat bantuan internasional. Masih ada 1,4 juta orang telantar lainnya di Irak, 200.000 di antaranya tinggal di kamp-kamp pengungsian.

Saat Irak berencana untuk mengurangi upah pejabat negara (30 persen dari populasi aktif), sejumlah besar orang justru kehilangan pendapatan mereka dampak dari pembatasan kegiatan masyarakat. Dua pertiga dari populasi aktif di Irak bekerja di sektor informal.

“Di sini, ada dua pilihan," kata seorang dokter Irak kepada harian Lebanon. “Anda dapat mengambil risiko keluar rumah dan tertular virus dan mungkin selamat; atau Anda bisa mati di rumah, karena kelaparan atau kekurangan gizi.”

Sementara itu, dikutip dari Reuters, Jumat (27/03) lalu, Dr Haidar Hantoush, direktur kesehatan masyarakat provinsi selatan Dhi Qar, yang berpuluh tahun bertugas saat konflik di Irak, mengaku tak pernah setakut saat ini. Di era konflik, Hantoush terbisa menyaksikan tentara dan warga sipil terluka di tenda darurat. Bagaimana kini reaksi Hantoush?

"Dengan virus corona, tidak ada tempat yang aman. Kami tidak tahu kapan jumlah kasus akan membludak. Bahkan sistem perawatan kesehatan terbaik dunia tidak mampu mengatasi itu,” kata Hantoush.

Para dokter dan perawat di seluruh Irak merawat ratusan ribu korban selama puluhan tahun perang saudara, kekerasan dan sanksi, sambil menyaksikan apa yang dulunya menjadi salah satu sistem perawatan kesehatan terbaik di Timur Tengah, akhirnya hancur lebur.

Hantoush menyebut saat ini Irak mungkin tidak siap menghadapi COVID-19. hal itu didasari berbagai kondisi, seperti Irak yang memiliki perbatasan rapuh dengan Iran, negara Timur Tengah yang sejauh ini paling parah dilanda COVID-19. Hingga Senin (04/05), dari data Worldometers, Iran memiliki total 97.424 kasus positif COVID-19, 6.203 meninggal dunia dan 78.422 sembuh.

Belum lagi kalender agama Irak dipenuhi dengan aktivitas ziarah tahunan, beberapa di antaranya pertemuan massal terbesar di dunia, yang biasanya menarik jutaan jamaah. Kondisi-kondisi itu tentu saja sangat rentan memicu penyebaran virus SARS-CoV-2 karena besarnya mobilitas masyarakat.

Irak tak berdiam diri. Pengeras suara di masjid-masjid di Baghdad sudah menyampaikan imbauan pemerintah setiap hari, agar warga tetap tinggal di rumah dan dilakukan tes jika mereka merasa sakit. Jam malam pun diberlakukan sampai 11 April, perbatasan ditutup dan penerbangan internasional ikut dihentikan.

Sayangnya, imbauan dan aturan itu terasa sulit disampaikan di negara yang warganya sendiri sangat tidak percaya dengan pihak berwenang. Belum lagi suku-suku di sana terkadang tak mengizinkan perempuan dengan gejala untuk diisolasi. Sebab, mereka tidak ingin perempuan-perempuan itu sendirian di rumah sakit.

Di sisi lain, ribuan warga Irak dilaporkan berpartisipasi dalam ziarah penting Irak baru-baru ini ke kuil seorang imam Syiah di Baghdad, di mana mereka berkerumun menentang jam malam. "Kini kami meminta para peziarah mengkarantina diri selama 14 hari," kata Dr Laith Jubr (30), yang berdinas di bangsal Baghdad untuk menguji kasus dugaan virus Corona.

Kondisi semakin rumit saat sejumlah orang yang menunjukkan gejala COVID-19, justru menolak dites lantaran mereka tidak mau menghabiskan waktu sendirian. "Jika kasus ini semakin besar, hal itu di luar kendali kami. Kami dapat memiliki 1.000 kasus pekan depan. Ventilator dan peralatan lainnya minim, mungkin 10 ventilator di rumah sakit kami."

Jubr menyebutkan banyak warga Irak yang acuh tak acuh lantaran mereka pikir bahwa mereka sudah pernah menghadapi situasi sulit selama bertahun-tahun perang.