Apa yang Bisa Kita Pelajari dari Korea Selatan?

Sampai hari ini (14/4), menurut laporan Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC), Korea Selatan telah memeriksa 502.223 sampel terkait pandemi COVID-19. Jumlah masif itu tercapai karena sejak awal, pada Februari silam, KCDC langsung mengadakan tes besar-besaran. Hanya dalam tiga hari, misalnya, mereka telah memeriksa 16.196 sampel di Provinsi Daegu, episentrum penyebaran virus. Jumlah ini berbeda jauh dari Indonesia, yang baru melakukan 27.938 tes dalam lebih dari sebulan sejak kasus pertama.

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengundang Prof. Gil H. Park dari Universitas Daegu untuk berbicara tentang hal ini dalam webinar berjudul "COVID-19: Challenges and Experiences in South Korea"

Menurut Park, Korea Selatan merespons COVID-19 dengan baik berdasarkan pengalaman menangani Middle East Respiratory Syndrome (MERS) bertahun-tahun lalu. Pemerintah Korea Selatan telah menyiapkan manajemen jika sewaktu-waktu terjadi outbreak. Contohnya, masyarakat bisa langsung melakukan tes di unit gawat darurat pada setiap rumah sakit di Korea Selatan. KCDC pun langsung melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat dan daerah. 

“Warga pasti panik dan mencoba mencari tahu dari mana virus ini berasal. Pemerintah wajib bekerja sama agar mendapat kepercayaan publik dan mereka mau mengikuti panduan untuk social distancing,” ujarnya. 

Park mengatakan kunci keberhasilan Korea Selatan selain tes massal adalah kepepimpinan politik. “Ada banyak sekali perdebatan sekitar dua sampai tiga minggu sejak kasus pertama diumumkan, namun itu masa krusial, pemangku kebijakan harus duduk bersama, memikirkan pedoman dan jalan keluar bagi rakyat,” katanya.

Korea Selatan tak melakukan lockdown karena dapat mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendapatkan kepercayaan publik. Melalui aplikasi yang dibuat oleh pemerintah, warga bisa memperoleh informasi detail mengenai lokasi rawan COVID-19, mengetahui letak rumah sakit terdekat yang dapat menjalankan tes, memahami prosedur tes, serta mendapatkan alat perlindungan seperti masker.

“Yang paling penting adalah perhatian dan kerjasama publik. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah adalah tentang kepemimpinan politik. Pemerintah harus mendengarkan para ahli. Kerja sama dan komunikasi di antara mereka sangat penting.” 

Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi menyatakan empat pertimbangan untuk tak memulangkan 37.000 WNI dari negara tersebut. Pertama, transparansi informasi menunjukkan kesanggupan otoritas kesehatan setempat mampu menangani pandemi. Kedua, ada kerja sama dengan Korean Central Broadcasting Committee (KCBC) untuk memberikan panduan dalam bahasa Indonesia. Ketiga, kebijakan yang koheren antar pusat dan daerah dapat menekan kepanikan warga. Terakhir, kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi WNI di Korea Selatan.

Related Article