Anggap Wajar Rangkap Jabatan di Tahun Politik, Partai Ini Juga Mau Ikutan Double Job

Kebijakan Presiden Joko Widodo yang membiarkan Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto rangkap jabatan masih jadi sorotan nih guys. Masalahnya, Jokowi sudah berkali-kali mengatakan dengan tegas bahwa di dalam pemerintahannya, menteri dilarang merangkap jabatan di partai politik.

“Kalau dari sisi Pemerintah Jokowi, kita ingat betul pak Jokowi waktu kampanye dan di awal pemerintahannya ketika memilih para menteri salah satu yang pak Jokowi hindari adalah rangkap jabatan,” tutur Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto dilansir dari Merdeka.com pada (23/1).

Namun, di tahun politik ini, Jokowi justru memperbolehkan dua orang politisi Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Idrus Marham untuk terus menjabat sebagai menteri, padahal keduanya juga memiliki jabatan yang strategis di Partai Golkar. Sikap yang terkesan tidak konsisten itu dipandang Yandri sebagai bentuk pelanggaran komitmen.

“Menurut kami, Pak Jokowi sudah melanggar komitmen dia sendiri. Artinya janji tinggal janji, komitmen tinggal komitmen. Pak Jokowi sendiri yang melanggar,” ucap Yandri.

Meski begitu, kelonggaran peraturan yang diberikan Jokowi terhadap dua petinggi Golkar itu justru dianggap wajar oleh Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno.

“Di tahun politik sepertinya tidak realistis mengekang orang yang habitatnya politisi untuk tidak boleh berpolitik. Ya kan,” kata Hendrawan.

Tapi, bukan politisi namanya ketika mengucapkan pernyataan tak punya maksud lain. Menganggap keputusan Jokowi sebagai hal yang lazim, Ketua DPP PDIP itu berkinginan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Puan Maharani untuk aktif kembali jadi pengurus PDIP.

“Ya bisa kenapa (Puan aktif kembali), boleh aktif. Tidak harus tapi boleh aktif karena presiden sudah memberi kelonggaran ya,” terang Hendrawan.

Waduh, pada mau ikut-ikutan rangkap jabatan jadinya. Ini pada ngiri atau gimana ya? Menurut kalian memberikan kelonggaran pada menteri di tahun politik itu wajar gak sih guys?